Mubadalah.id – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan penghargaan RAN PE (Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme) Awards 2023 kepada The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, di Hotel Sultan, pada, Jumat, 10 Maret 2023.
Penghargaan ini dinilai karena AMAN Indonesia memiliki program yang berdampak nyata dan berkelanjutan serta berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, penghargaan langsung diterima oleh Country representative AMAN Indonesia, Ruby Kholifah.
”Penghargaan yang diterima ini mewakili 90 organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Working Group on Women and PCVE (WGWC) dan Pokja Tematis RAN PE,” ungkapnya, usai menerima penghargaan.
RAN PE sendiri telah berjalan selama 2 tahun sejak Presiden Republik Indonesia tandatangani Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 pada bulan Januari 2021. Rencana aksi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.
RAN PE menjadi aturan untuk meminimalisir potensi berkembangnya terorisme yang muncul dari pemikiran, sikap, dan tindakan ekstrem yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
”Pemerintah Indonesia menempatkan masalah ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai ancaman serius. Terutama perlu mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan nasional melalui aksi nyata yang terintegrasi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, tekannya, pemerintah memperkuat koordinasi antara lembaga pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah berkembangnya ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia.
”Kehadiran Pokja Tematis tidak hanya membawa harapan baru dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Melainkan, mengukuhkan bahwa ruang sipil di negara ini masih ada,” ungkap Ruby Kholifah yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja Tematis.
Peran Penting Masyarakat Sipil
”Hadirnya Pokja RAN PE dan WGWC menunjukkan dan mengukuhkan masih adanya ruang sipil di Indonesia. Ini merupakan contoh baik tentang keterlibatan masyarakat sipil yang formal dalam sistem negara demokratis,” terang Ruby yang juga menjabat anggota SC (Steering Committe) WGWC.
Keberadaan Pokja Tematis RAN PE merupakan wujud konkret dari keterlibatan formal masyarakat sipil dalam sistem negara demokratis. Pokja Tematis ini, telah bekerja keras dalam mendorong pelaksanaan RAN PE di Aceh, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kemudian Sulawesi Tengah dan Jawa Barat.
Dalam laporan Pokja Tematis RAN PE Tahun 2022 yang telah rilis pada Februari 2023 lalu. Pokja Tematis mencatat bahwa sebanyak 97 program dan kegiatan dari 25 organisasi masyarakat sipil telah berhasil terlaksana di 17 provinsi di Indonesia.
Terpopuler adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Banten. Total penerima manfaat mencapai 18.772 orang dengan pelaku yang terlibat dalam kegiatan ini sangat beragam. Mulai dari aktor pemerintah, kader PKK, anak muda, pendidik, pemuka agama, penyintas teroris, hingga pelajar dan mahasiswa.
Total produk yang tercatat oleh masyarakat sipil melalui kegiatan OMS mencapai 2.375 buah. Hasil tersebut masih terdominasi dengan produksi konten digital, artikel, video film, dan podcast.
Laporan ini juga mengulas tentang trend terorisme di Indonesia. Di mana terdapat perkembangan terorisme yang menguat di wilayah yang sebelumnya tidak pernah menjadi target terorisme.
Selain itu, dinamika keterlibatan perempuan dan anak yang masih menjadi trend terorisme Indonesia ke depan juga menjadi perhatian dalam laporan tersebut.
Capaian Pokja Tematis
Dengan demikian, capaian Pokja Tematis menjadi bukti nyata bahwa keterlibatan masyarakat sipil yang formal dalam sistem negara demokratis adalah sebuah contoh baik. Termasuk dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.
Sementara itu, WGWC sendiri merupakan platform jaringan bagi masyarakat sipil dan pemerintah yang bekerja untuk memperkuat pengarusutamaan gender.
Baik policy maupun intervensi penanggulangan radikalisme dan ekstrimisme di Indonesia. Hingga saat ini, tercatat, terdapat 24 organisasi dari masyarakat sipil dan pemerintah yang tergabung dalam WGWC sejak 2017, lalu. (Rilis)
