Menanamkan cara pandang mubadalah atau kesalingan serta memberikan pengetahuan tentang hak-hak perempuan kepada masyarakat adalah salah satu langkah awal untuk mencegah dan merespon kasus kekerasan terhadap perempuan.
Hal itu dikatakan oleh kontributor Mubadalah, Fatikha Yuliana dalam kajian keperempuanan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sosial (HIMASOS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon di Gedung G103, belum lama ini.
Menurut Yuli, dengan menanamkan cara pandang yang timbal balik atau prinsip kerjasama justru bisa menjalin hubungan tidak untuk saling sakit-menyakiti, tapi saling bahagia dan membahagiakan
“Maka sudah seharusnya cara pandang mubadalah harus terus disampaikan,” katanya.
Selain itu, kegiatan yang bertajuk mewaspadai bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran,Yuli mengingatkan sebelum memulai sebuah hubungan maka terlebih dahulu untuk saling kenal-mengenal satu dengan yang lain.
“Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Cobalah untuk membangun komitmen terlebih dahulu sebelum memulai sebuah hubungan,” ungkapnya.
Sebetulnya banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam pacaran diantaranya karena tidak bisa mengontrol emosi, kebiasaan tidak baik seperti mengonsumsi narkotika, minum miras, adanya perselingkuhan, dan sifat temperamental.
Faktor lainnya, lanjut dia, kekerasan masih sering diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan antara peran perempuan dan laki-laki. Serta cara pandang patriarki juga sering menimbulkan dominasi dan diskrimasi yang menghambat relasi laki-laki dan perempuan.
“Ketika terjadi bentuk kekerasan dalam pacaran maka beranilah mengambil sikap tegas dengan mengatakan tidak dan menghentikan hubungan ketika menerima tindak kekerasan,” jelasnya.
Pentingnya peran pemerintah
Yuli mengajak peserta jika terjadi kekerasan maka perlu juga untuk memastikan dan meningkatkan fungsi kelembagaan mulai dari tingkat desa sampai tingkat provinsi, dan meningkatkan juga peran dan fungsi Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di tingkat daerah.
“Pemerintah harus memberikan sejumlah layanan bagi perempuan korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, dan pendampingan tokoh agama,” ujarnya.
Yuli berharap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan bisa terus berkurang. “Sudah waktunya perempuan harus merdeka dan terbebas dari segala bentuk kekerasan dan perempuan harus terus maju,” tukasnya. (RUL)
Discussion about this post