Perempuan lansia berstatus janda diusir dari rumahnya sendiri oleh anak kandungnya, bahkan sang ibu juga digugat ke pengadilan. Sungguh ironis melihat fakta pemberitaan saat ini. Secara nurani, bagaimana seorang anak mampu melakukan hal tersebut kepada ibu yang melahirkannya, namun itulah yang terjadi.
Terkadang kita sendiri tidak menyadari, bahwa kita dapat menzalimi orang-orang yang sepatutnya kita lindungi, khususnya para perempuan yang mempunyai hubungan terdekat, yakni istri, ibu, dan anak.
Terlebih jika mereka berstatus janda ataupun yatim piatu. Sikap zalim ini tidak terlepas dari minimnya pemahaman dan pengetahuan pada tiap diri individu atas kewajibannya memenuhi hak-hak perempuan yang terkasih ini, baik ketika dalam kondisi masih hidup ataupun sudah meninggal.
Perlu dimafhumi, bahwa sebagian dari kita terkadang tidak mampu membedakan mana perkara ushul (pokok) dan mana yang furu’ (cabang), atau justru tidak mengetahui keduanya, dan juga tidak dapat membedakan mana perkara yang masuk pada ranah syari’ah muawwalah (syariat atau aturan yang ditafsirkan) atau ranah syari’ah munazzalah (syariat yang diturunkan).
Pemahaman yang tidak menyeluruh ini terjadi hampir di tiap lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan diskriminasi terhadap kaum perempuan khususnya dalam menjalani segala bentuk aktifitas kehidupan, seperti dalam hal beribadah, bersosialisasi, berpolitik, mengenyam pendidikan, dan lainnya.
Jika meminjam istilah maqashid syari’ah, salah satu hal yang harus dilindungi adalah harta. Kembali pada kasus di atas, pemahaman yang tidak menyeluruh terjadi pada perkara bagaimana menjaga harta yang dimiliki setiap individu, lagi-lagi baik ketika pasangan masih hidup maupun telah tiada.
Tidak dipungkiri, perempuan-perempuan Indonesia umumnya adalah perempuan yang tangguh. Mereka ikut berkontribusi mencari nafkah agar dapur rumah dapat terus ngebul. Berkontribusi di sini meliputi membantu suami dengan bekerja di luar rumah (publik), atau dengan bekerja mengurus keperluan dalam rumah (domestik).
Dari pernyataan ini kita dapat menyimpulkan, bahwa suami dan istri mempunyai andil yang sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga apa yang didapatkan pun, yakni berupa materi, pendapatan, atau gaji, menjadi milik bersama pula. Sehingga sangat disayangkan, apabila ada salah satu pihak yang mendominasi atas penguasaan harta bersama tersebut.
Dominasi atas harta bersama oleh salah satu pihak terjadi karena banyak faktor, yang utama adalah karena kurangnya pemahaman atas prinsip dasar dalam perkawinan itu sendiri (komitmen yang kokoh; cinta yang tak bertepi; kesetaraan dan saling; bergaul secara baik; dan komunikasi yang intens, mesra, akrab antar dua arah).
Sikap mendominasi ini mengakibatkan eksploitasi terhadap tenaga, emosi, dan pikiran pihak kawan kawinnya, entah itu suami terhadap istri, atau pula istri terhadap suami, yang pada akhirnya menimbulkan percikan-percikan api masalah dalam rumah tangga. Ketika percikan-percikan api ini telah membara, maka perceraian tidak terelakkan lagi. Lantas, apakah ini tujuan dari sebuah perkawinan?
Perkawinan adalah kerja-sama antar dua hamba yang menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka sudah sepatutnya keduanya saling berkolaborasi untuk dapat sepenuhnya menghamba kepada-Nya dengan bertakwa kepadanya.
Bertakwa di sini ialah menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, bertakwa dalam ikatan perkawinan juga harus sungguh-sungguh dilaksanakan. Jika keduanya bertakwa, tidak ada salah satu pihak yang akan mendominasi pihak lainnya.
Lantas, bagaimana kedudukan harta bersama (syirkah) ini dalam ikatan perkawinan? Apakah hanya suami saja atau istri saja yang berhak bebas menggunakan harta ini? Apakah harta bersama hanya dapat dibagi ketika cerai hidup saja, dan tidak untuk cerai mati? Apakah dalil tentang harta bersama tidak terdapat dalam sumber hukum Islam?
Dr. KH. Marzuki Wahid, MA, secara ringkas menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Menurutnya, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pembagian harta bersama memang diatur untuk cerai hidup, yakni dengan dibagi dua, karena suami bekerja itu pasti ada kontribusi suami, dan istri bekerja pasti ada kontribusi suami.
Secara tidak langsung, telah ada konsep kesetaraan dalam KHI, yang belum dimiliki dalam literatur fiqh klasik, dan konsep ini telah diterapkan di peradilan Indonesia.
Sejak perkawinan, maka segala bentuk harta adalah milik bersama, apa saja yang didapatkan suami adalah milik bersama, dan apa saja yang didapatkan oleh istri juga adalah milik bersama. Maka apabila terjadi cerai hidup, maka harta bersama ini harus dibagi dua, dan konsep perundangan yang demikian telah ada di Indonesia.
Kemudian apakah bisa berlaku untuk cerai mati? Beliau melanjutkan bahwa konsep ini bisa diterapkan pula untuk cerai mati, walaupun secara kuantitatif selama hidup suami lebih banyak memperoleh banyak harta (atau sebaliknya), konsep ini tetap harus diterapkan.
Jika harta seluruhnya milik salah satu pihak (milik suami atau istri saja), lantas pihak yang lain akan memperoleh bagian berapa dari harta yang diwariskan ? sangat kecil, bahkan bisa kalah besar dengan bagian yang diperoleh oleh anak atau ahli waris lainnya.
Yang demikian tidaklah terbilang adil, karena perjuangan perkawinan adalah perjuangan suami dan istri, bukan perjuangan anak, saudara, orang tua maupun orang lain. Maka harta yang ada dibagi dua terlebih dahulu, setengah milik suami, dan setengah milik istri.
Bagian milik yang meninggal ini-lah yang dinamakan tirkah, setelah dikurangi hal-hal yang menjadi kewajiban mayit, barulah menjadi mauruts (perkara yang diwariskan) yang dapat dibagikan kepada para ahli waris.
Konsep harta bersama yang telah menjadi Fiqh Indonesia ini harus diterapkan, baik untuk cerai hidup maupun cerai mati. Tidak lain tujuannya adalah untuk menghindari segala bentuk diskriminasi dalam urusan harta bersama, dan mewujudkan keadilan dalam relasi kehidupan perkawinan antara suami dan istri. Dengan demikian, kasus seperti pada pembukaan tulisan ini tidak akan terjadi. Waallahu A’lam. []
