Mubadalah.id – Wajar kiranya jika seorang korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merasa geram, murka, dan marah terhadap pelaku kekerasan seksual yang telah menjadikan dirinya terpuruk dan terpukul. Jangankan korban. Sebagai ‘orang lain’ yang tidak memiliki hubungan keluarga pun, (termasuk saya), pasti ikut marah. Bahkan ‘gereget’ ketika membaca atau mendengar kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.
Apalagi ketika kasus tersebut menjadi viral atau trending di sosial media. Saya terkadang sampai ingin membanting HP karena saking geramnya terhadap kasus kekerasan seksual yang belum ada hentinya. Selain itu, setiap kali membaca berita atau Thread di salah satu media sosial, masih ada saja orang-orang yang berkomentar dengan menyalahkan korban TPKS itu sendiri (Victim Blamming). Sungguh ironis!
Saya salah satu orang yang mendukung penuh ketika korban TPKS berani speak-up akan kasus kekerasan seksual yang ia alami. Termasuk di sosial media. Karena dengan begitu, selain sebagai upaya menyuarakan haknya sebagai korban, speak-up di sosial media juga dapat mengurangi kesalahpahaman masyarakat. Khususnya orang-orang sekitar, dan juga agar tidak masyarakat remehkan. Karena diam saja tidak dapat mengubah apapun.
Namun, ternyata ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Perlu menjadi kehati-hatian bagi korban TPKS jika hendak speak-up di sosial media. Salah satunya ialah jangan sembarangan mengungkapkan identitas pelaku TPKS di sosial media. Jika hal tersebut tidak kita perhatikan, maka bisa saja korban malah pelaku perbuatan bejat tersebut akan menuntut balik korban.
Aturan Tentang Larangan Mengungkap Identitas Pelaku
Mengungkap identitas pelaku tindak pidana (termasuk TPKS) di sosial media merupakan tindakan yang juga berpotensi melanggar hukum. Kenapa demikian? Karena sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai kasus tersebut, maka terduga pelaku belum boleh kita vonis bersalah. Bahkan oleh korban itu sendiri, ataupun penegak hukum seperti Polisi.
Berikut ini adalah beberapa aturan tentang larangan mengungkap identitas pelaku kekerasan seksual:
Pasal 8 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman
Fenomena spill the tea atau mengungkap rahasia orang lain yang bisa saja mengandung informasi terkait perbuatan jahat yang kita tuduhkan kepada orang lain yang belum tentu benar, melanggar asas praduga tak bersalah. Aturan hal ini ada dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Pasal 27 Ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Selain Pasal 8 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, mengungkap kejahatan orang lain (termasuk TPKS) juga berpotensi terjerat Pasal Pencemaran Nama Baik (27 Ayat 3) UU ITE yang berbunyi:
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.
Pasal tersebut menjelaskan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik yang menyerang kehormatan seseorang. Yakni dengan menuduhkan sesuatu hal agar masyarakat umum ketahui, atau tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Akan tetapi, apabila tuduhan tersebut merupakan suatu penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah fakta, maka spill the tea tadi bukan delik yang berkaitan dengan penghinaan/pencemaran nama baik.
UU Perlindungan Data Pribadi
Mengungkapkan identitas pelaku TPKS di sosial media juga diatur oleh UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Maksud identitas ini, mulai dari nama lengkap, alamat, dan informasi lain yang dapat mengidentifikasi seseorang termasuk objek perlindungan dalam UU ini.
Menurut UU PDP, perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Atau orang lain yang dapat merugikan pemilik data pribadi tersebut, dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal lima miliar rupiah.
Sedangkan, perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun. Dan/atau pidana denda maksimal empat miliar rupiah.
Dengan demikian, mengungkapkan identitas pelaku TPKS di sosial media. Mulai dari nama lengkap hingga alamat terduga pelaku, dapat berpotensi melanggar ketentuan dalam UU PDP berkaitan dengan perlindungan data pribadi.
Beberapa ketentuan tersebut di atas merupakan aturan yang sah dan masih berlaku di Indonesia. Sehingga, sebelum melakukan speak up di sosial media, lebih bijak apabila tidak menyertakan identitas pelaku kekerasan seksual terlebih dahulu sebelum adanya putusan persidangan yang berkekuatan hukum tetap.
Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tulisan ini. Perbuatan speak up merupakan salah satu langkah positif dalam upaya menyuarakan hak korban TPKS itu sendiri. Serta meminimalisir terjadinya kesalahpahaman di antara masyarakat sekitar, khususnya orang-orang terdekat. Karena sekali lagi, jika anda atau saya adalah korban, diam tidak akan merubah apapun.
Mengingat penegakan hukum di Indonesia (termasuk TPKS) masih laksana pemadam kebakaran. Di mana menunggu api membesar untuk kemudian kita padamkan. Maka perbuatan speak up di sosial media bukanlah suatu kesalahan, bahkan sangat kita perlukan. Akan tetapi, hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi juga perlu kita perhatikan terlebih dulu. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. []
