Jalan Panjang Keadilan Perempuan Korban Kekerasan

Mubadalah.Id- Hampir satu bulan ini pemberitaan di media tentang kekerasan terhadap perempuan mencuat kembali, menjadi trending topic dan pembicaraan banyak orang. Sebut saja kasus hukum mati buruh migran Tuti Tursilawati, mahasiswa UGM Agni, seorang staf honorer di SMAN 7 Mataram Baiq Nuril dan terakhir kematian tragis perempuan korban KDRT serta perkawinan anak, berinsial Y di Indramayu. Berikut ini lalan panjang keadilan perempuan korban kekerasan

Untuk itu saatnya kita memberikan dukungan pada mereka, bertepatan pula dengan momentum Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP), yang dimulai sejak 25 November hingga 10 Desember.

Hal ini tentu saja menjadi catatan kritis bagi kita semua, sejauh mana perlindungan hukum terhadap perempuan, dan bagaimana sistem dalam masyarakat kita memberikan rasa nyaman bagi perempuan.

Kasus yang disebutkan di atas tadi hanya bagian kecil dari banyaknya kekerasan yang kerap terjadi dan menimpa perempuan. Hukum yang masih belum berpihak pada perempuan, serta rasa malu, takut dan trauma yang menghantui seumur hidupnya.

Maka tak salah jika kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi fenomena gunung es yang tidak bisa diungkapkan dengan segera. Berdasarkan laporan dari Komnas Perempuan ada 348 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan, yang didominasi KDRT dan pelecehan di dunia maya.

Sebagaimana dilansir dari detiknews.com Ketua Komnas Perempuan Azriana menyebutkan angka kekerasan meningkat karena budaya masyarakat yang masih menempatkan posisi perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.

Hal itu bisa dilihat dari sisi pengambilan keputusan yang masih didominasi laki-laki. Sehingga konstruksi sosial yang menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki merupakan akar persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Sehingga menegakkan keadilan bagi para perempuan korban kekerasan adalah jalan panjang yang harus ditempuh.

Melalui tulisan KH. Husein Muhammad “Memaknai Keadilan bagi Perempuan” yang dimuat Kompas edisi 28 September 2017, saya mencatat bahwa pemenuhan hak bagi perempuan merupakan problem kemanusiaan yang serius.

Potensi intelektual perempuan belum diakui sebagai secemerlang laki-laki. Perempuan masih dipandang sebagai makhluk Tuhan yang bodoh, meskipun dalam faktanya telah mencerdaskan umat manusia.

Perempuan masih dianggap provokator amoral, walaupun bukti faktual menolak generalisasi seperti itu.

Satu-satunya potensi “cemerlang” perempuan yang dipersepsi kebudayaan patriarkhi adalah tubuhnya. Pandangan ini mendasari perspektif kebudayaan yang lain di mana tubuh perempuan seakan-akan sah saja untuk dieksploitasi secara intelektual, ekonomi dan seksual. Melalui beragam cara dan bentuknya.

Kecemerlangan tubuh perempuan menurut KH. Husein, menjadi sasaran hasrat-hasrat kenikmatan. Perempuan masih dikepung oleh berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi, baik di ruang privat maupun publik.

Maka mendengarkan suara perempuan korban kekerasan menjadi kian penting, meski telah meregang nyawa dan tubuhnya berkalang tanah. Namun dalam rekam jejak kehidupannya, telah tercatat pengalaman bagaimana kekerasan begitu mudah menghampiri, dan korban tak punya daya untuk melakukan perlawanan.

Pengalaman perempuan itulah yang harus kita dengarkan. Karena pemenuhan rasa keadilan baru bisa tercapai jika kebudayaan dan tradisi masyarakat menunjukkan keberpihakannya pada korban, bukan malah menghakimi dan menyudutkannya sebagai orang yang bersalah.

Jika selama ini suara perempuan dibungkam, dianggap sepi dan seringkali tidak dihargai maka cara pandang ini harus dirubah. Memberikan ruang yang adil bagi perempuan penyintas kekerasan bahkan sejak dalam pikiran kita.

Perjalanan itu mungkin masih panjang. Tidak mungkin untuk selalu menutup, menghambat, memarjinalkan, membawa ketidakadilan atau melarang perempuan untuk mencapai peranan yang seutuhnya.

Setidaknya dengan prinsip kesalingan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, akan mampu mengatasi akar persoalan kekerasan terhadap perempuan. Maka kesadaran menerapkan timbal-balik menjadi wajib dan tak bisa ditawar lagi.

Jika kau tak suka diperlakukan dengan kekerasan, maka jangan perlakukan orang lain dengan kekerasan. Demikian jalan panjang keadilan perempuan korban kekerasan[]