Mubadalah.id – Perbincangan mengenai jilbab selalu menjadi topik bahasan yang menarik. Beberapa diskusi hingga diskursus masih sering dilakukan di banyak organisasi, dan seolah menjadi topik pembahasan yang tak kunjung selesai. Apakah jilbab merupakan standarisasi keshalehahan perempuan?
Melihat hal ini, bagi penulis secara pribadi, yang tak kunjung selesai bukanlah perkara jilbab itu sendiri. Akan tetapi, sosial budaya dan cara berpikir masyarakatlah yang kemudian selalu mempersoalkan hingga menyebabkan perbincangan jilbab ini tidak kunjung selesai, apalagi jika dikaitkan dengan fenomena cadar.
Padahal, begitu banyak urgensi lain yang kemudian harus dibahas dan dikaji oleh umat Islam daripada sekedar membahas mengenai fenomena jilbab.
Terlepas dari definisi ’jilbab’ yang ditafsirkan oleh para ulama, dalam tulisan ini, penulis memposisikan jilbab dalam sebuah pengertian sederhana, yaitu kain yang biasa digunakan perempuan muslimah untuk menutup kepala, atau juga biasa disebut masyarakat dengan ‘kerudung’.
Jilbab juga biasa digunakan oleh perempuan muslim sebagai suatu tanda identitas seorang ‘perempuan muslimah’. Akan tetapi, dalam realitasnya, masyarakat acap kali memberikan doktrinasi ‘penggunaan jilbab’ sebagai suatu alat ukur tingkat keshalehahan seorang perempuan muslimah.
Jilbab dan Realitasnya di Masyarakat
Dalam realitasnya di tengah masyarakat, terdapat euforia mengenai fenomena jilbab syar’i dan tidak syar’i yang hingga sekarang selalu diperbincangkan. Istilah ‘jilbab syar’i’ sering kali dikaitkan dengan penggunaan jilbab yang warnanya tidak mencolok, panjang, dan longgar.
Uniknya, hal itu kemudian jilbab memunculkan stigma di masyarakat bahwa yang perempuan berjilbab besar dan panjang serta longgar dianggap mempunyai tingkat keimanan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan yang makai jilbab lebih kecil atau dengan warna yang mencolok.
Padahal kita sebagai manusia tidak pernah tahu terkait tingkat keimanan seseorang, bahkan sangat tidak etis apabila kita menilai tingkat keimanan seseorang dari cara mereka mengenakan pakaian, dalam hal ini jilbab.
Tidak berhenti di situ, dari euforia tersebut kemudian muncul pengusaha jilbab yang menandai atau memeberi label beberapa produk jilbabnya dengan label syar’i dan jilbab tidak syar’i.
Kemudian, sempat muncul juga fenomena ‘artis hijrah’. Aktor layar kaca yang mulai menggunakan jilbab, belakangan ini disebut dengan fenomena ‘artis hijrah’. Mereka kemudian hadir dalam suatu talkshow, siaran infotainment, bahkan seminar dan memberikan kesan bahwa jilbab merupakan satu-satunya simbol hijrah.
Jika ‘hijrah’ diartikan masyarakat kita hanya sekedar suatu ‘simbol keagamaan’ secara kasat mata, dalam hal ini perempuan dan jilbabnya, maka bagaimana dengan kadar ruh, akal sehat, serta hati nurani?
Selain itu, realitas penggunaan jilbab ada juga yang karena tuntutan suatu instansi, seperti kampus Islam, Kantor, dan instansi lainnya. Misalnya, mahasiswi yang tidak pernah berjilbab saat duduk di bangku sekolah menengah, lalu memutuskan untuk melanjutkan kuliah di kampus Islam yang mewajibkannya memakai jilbab, maka setuju atau tidak, mau tidak mau, harus mengikuti aturan kampus tersebut.
Penggunaan jilbab juga sering kita jumpai sebagai properti dalam sebuah film. Misalnya, dalam sinetron atau film Indonesia yang banyak menampilkan figure perempuan berjilbab dengan lebih menunjukkan perempuan yang fundamental dan tidak mengikuti zaman.
Dalam sinetron Indonesia, kebanyakan perempuan yang memakai jilbab berperan sebagai perempuan yang shalehah, tetapi lemah dan tidak mampu mengambil keputusan. Mungkin tidak semua film Indonesia, tapi kemudian masyarakat secara perlahan terseret doktrin film semacam itu.
Dapat kita lihat juga dalam tayangan berita televisi, politisi perempuan yang menjadi tersangka korupsi atau kasus lain yang menjeratnya, kemudian hadir di persidangan dengan menangis dengan menggunakan kain kerudung yang ada di kepalanya.
Bahkan, fenomena politisi berjilbab sering kita temui juga pada masa kampanye pemilihan umum, baik di baliho, pamflet, atau tayangan media sosial. Terlepas dari apa motifnya, hal tersebut kemudiaan memunculkan komentar masyarakat dengan anggapan bahwa politisi tersebut layak untuk dipilih karena memakai jilbab yang menandakan keshalehahannya.
Jilbab hari ini mulai menjelma sebagai suatu ‘bahasa komunikasi publik’. Para politisi sering berpikir bahwa simbol-simbol agama seperti jilbab seseorang membuatnya menjadi tampak lebih shalih. Sehingga, layak mendapatkan banyak suara masyarakat dalam pemilihan umum, mengingat negara ini masih kuat dengan norma agamanya.
Akan tetapi, Fenomena tersebut juga terjadi dengan politisi laki-laki. sama halnya dengan politisi perempuan tadi, mereka tiba-tiba memakai baju koko, peci, sorban di pamflet atau baliho kampanye, atau bahkan ada yang lengkap dengan melampirkan foto kunjungan ke pesantren.
Jilbab Bukanlah Standarisasi Tingkat Keshalehan Perempuan
Dari beberapa realita diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ukuran keshalehan seorang perempuan muslimah tidak bisa diukur dengan hanya dilihat pada simbol agama yang menempel pada dirinya. Begitu pun laki-laki, parameter keshalehannya juga tidak mudah untuk disimpulkan, sebab keduanya memiliki tolak ukur dari keshalehan itu sendiri.
Misalnya, ketika kita menemukan seorang perempuan yang berjilbab, kemudian melakukan kejahatan, baik itu dalam skala kecil atau besar, secara langsung yang menjadi perhatian masyarakat ialah jilbabnya. Seolah-olah perempuan yang menggunakan berjilbab tidak boleh luput dari kesalahan.
Secara subjektif, jilbab sebaiknya dipandang dalam bentuknya secara fungsional, yaitu misalnya sebagai pakaian kesopanan. Hal ini menjadi penting supaya masyarakat tidak kaget terhadap berita atau fenomena sosial yang menyangkut perempuan berjilbab. Apabila perempuan berjilbab ikut memberikan sumbangsih terhadap negara, maka hal tersebut dikarenakan mereka mampu mengambil perannya, dan bukanlah sebab dari jilbab yang digunakannya.
Sebaliknya, jika seorang perempuan berjilbab melakukan kesalahan ataupun kejahatan, maka hal itu merupakan kecacatan dari dirinya sendiri, bukan disebabkan jilbabnya. Kita mungkin tidak bisa mengubah realitas yang sudah terjadi di tengah masyarakat secara cepat, akan tetapi hal itu dapat kita mulai dari bagaimana pola pikir kita.
Apabila menurut perspektif kebanyakan masyarakat terkait jilbab diartikan sebagai suatu simbol keshalihahan seorang perempuan muslimah, maka seharusnya dapat meningkatkan kesadaran perempuan berjilbab untuk lebih memperbaiki diri. Hal tersebut juga berlaku untuk kaum laki-laki dengan peci, baju koko, sarung, dan simbol lainnya.
Sebagai seorang suami, penulis juga sering menyarankan istri untuk dapat menjadi seorang muslimah yang produktif, progresif, dan bertaqwa kepada Allah SWT selaku Tuhan tunggal dalam agama yang kami anut. Jangan sampai dengan menggunakan jilbab, ia membatasi diri untuk bergerak, seolah ruang geraknya menjadi lebih sempit, atau bahkan hanya fokus melakukan urusan domestik.
Bagi penulis, hal itu sangat penting. Mengingat begitu banyak mimpi istri penulis yang belum terrealisasi. Dengan statusnya sebagai seorang istri, atau sebagai seorang perempuan muslimah berjilbab, jangan sampai menjadi penghalang untuk mengejar mimpi. Hal ini juga mungkin bisa dilakukan di lingkup yang lebih luas di tengah masyarakat, supaya jilbab tidak lagi dijadikan suatu stigma atau bahkan standarisasi tingkat keshalihahan seorang perempuan muslimah. []
