Di era kehidupan yang semakin terbuka, terutama karena adanya media sosial, informasi dan pengetahuan kita sangatlah mudah terbentuk berdasarkan secuil informasi dari internet, yang seringkali tidak memuat data serta fakta yang relevan. Contohnya saja bagaimana glorifikasi nikah muda anak yang kerap digembar-gemborkan oleh selebgram dan selebriti tanah air.
Dengan dalih bahwa nikah adalah sunnah yang perlu disegerakan atau alasan “… daripada zina..” banyak orang kemudian mengamini argumen tersebut, termasuk generasi muda kita yang sebagian besar tidak memiliki pola komunikasi terbuka dengan orang tua.
Hal ini lah yang kemudian memunculkan tren perkawinan anak yang justru semakin marak di masa pandemi. Bahkan angka pernikahan dini naik tajam di beberapa daerah. Salah satunya di Jepara, Jawa Tengah. Bahkan disinyalir 50% perkawinan anak di sana terjadi karena anak perempuannya telah hamil terlebih dulu. Mirisnya fakta tersebut berkelindan dengan pembenaran bagi orangtua yang kurang mampu untuk menikahkan anak mereka agar keluar dari kesulitan ekonomi.
Di saat yang sama, tingkat perceraian pasangan suami istri justru meningkat. Disinyalir, kesulitan ekonomi, dan tidak siapnya pasutri dalam membina rumah tangga menjadi pemicunya. Laporan dari data menunjukkan rata-rata yang bercerai juga pasutri yang usianya masih muda yakni di bawah 30 tahun.
Dari segi praktik, jangankan bisa berleha-leha dan bermesraan ala para selebgram yang penghasilannya di atas UMR, sebagian besar pasutri yang menikah di usia anak/remaja hanya bisa mewujudkan hal tersebut dengan waktu yang relatif pendek. Mereka yang berasal dari golongan kurang mampu selanjutnya menghadapi dilema keuangan. Dan hal ini memaksa mereka menghabiskan waktu lebih sedikit untuk bersama.
Pun, ketika pulang ke rumah dalam kondisi lelah, yang terjadi bukan komunikasi mesra seperti yang dilakukan saat berpacaran dulu. Malah, sebagian besar pengakuan pasautri yang mengajukan cerai mengatakan bahwa mereka cenderung bertikai karena masalah-masalah sepele. Hal itu membuat mereka jenuh dan merasa bahwa pernikahan mereka tidak dapat dipertahankan lagi.
Sayangnya, tidak semua perceraian berawal dari cekcok mulut, sebagian kasus perceraian diawali oleh KDRT yang mengakibatkan luka fisik salah satu pihak. Semasa pandemi, kasus KDRT juga malah kian melonjak. Bahkan catatan dari LBH Asosiasi Perempuan Indonesia menyatakan dalam kurun waktu 3 bulan, angka kasus KDRT telah mencapai setengah dari kasus KDRT sepanjang 2019, yang sebagian besar korbannya adalah perempuan.
Lebih lanjut, di kala pandemi beban domestik perempuan justru menjadi berlipat ganda. Mereka tidak hanya memiliki tugas untuk mengurus rumah tangga, beberapa dari mereka juga mengemban tugas untuk menjadi guru bagi anak-anaknya.
Beban ini meningkat karena anak-anak masih sedang beradaptasi dengan sistem belajar daring, yang dari segi mental, justru memerlukan konsentrasi lebih tinggi. Hal tersebut tentu menuntut perempuan juga bertugas sebagai guru privat bagi anak-anaknya karena ditutupnya sekolah-sekolah selama pandemi.
Ibu yang bekerja juga harus membagi waktu agar dapat tetap produktif mengerjakan pekerjaannya di rumah. Akibatnya, mereka harus mampu melakukan berbagai peran ganda ini dan hal tersebut dapat menambah beban yang cukup berat bagi perempuan.
Sebuah kajian dari Komnas Perempuan menemukan bahwa saat masa pandemi, perempuan di Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk melakukan tugas rumah tangga – 4 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki. Dan ketika perempuan tidak mampu memenuhi tugasnya dengan baik, mereka menjadi lebih rentan menjadi target tindak kekerasan. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan semakin rentan menjadi korban kekerasan seksual ketika perkawinan anak dilangsungkan karena dari segi kematangan emosi biasanya jauh lebih labil.
Menurut Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, Ahmad Sadikin, hal ini disebabkan oleh mereka yang berusia di bawah 30 tahun masih belum sepenuhnya siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga, baik pihak suami maupun isteri kerap mementingkan ego masing-masing.
Pada usia pernihakan dibawah 5 tahun, biasanya pasutri baru mengenal sifat pasangan yang selama ini tidak terlalu ditampakkan ketika masa pengenalan, hal tersebut bisa memicu konflik yang berujung pada perceraian. Dalam penanganan kasus perceraian, Pengadilan Agama terlebih dahulu akan memberikan mediasi antara kedua belah pihak. Mediasi dilakukan untuk memberi pemahaman dan titik temu permasalahan agar pasangan batal bercerai. Jika dalam mediasi tidak menemukan titik temu, Pengadilan baru akan melakukan mengabulkan permintaan cerai pasutri tersebut.
Kalau sudah begini, jangankan mau mengangkat derajat keluarga, para anak dan remaja yang teracuni glorifikasi nikah anak hanya akan memicu banyaknya permasalahan sosial baru yang kemudian akan semakin menambah beban negara di masa depan. []
