Mubadalah.id – Segera setelah meluncurkan tulisan terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dialami almarhumah dr. Letty, sejumlah respons balik bermunculan. Sebagian besar menceritakan pengalaman personal atau pendampingan di saat-saat kritis di ambang proses perceraian.
Terlebih untuk kasus gugat cerai. Sangat mengharukan bagaimana mereka merasa berjuang sendirian. Institusi yang ada dirasa belum dapat membantu perjuangan mereka.
Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat hukum dan teknis pelaksanaannya. UU 23/2004 merupakan perangkat dasar untuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Aparat kepolisian telah dibekali dengan satuan tugas penerimaan pengaduan yang khusus untuk penanganan KDRT.
Di tingkat nasional kita telah memiliki Komnas Perempuan yang setiap tahun melaporkan kepada negara situasi beragam kekerasan terhadap perempuan melalui CATAHU.
Laporannya senantiasa menunjukkan kenaikan kekerasan terhadap perempuan baik jenis maupun jumlahnya.
Kejadian pembunuhan dr. Letty ini sungguh menampar karena berlangsung ketika Komnas Perempuan sedang melakukan kampanye tahunan 16 hari Tanpa Kekerasan Terhadap Perempuan.
Secara teknis negara sebetulnya telah menyediakan lembaga semacam women crisis center untuk perlindungan korban di tingkat kota/kabupaten yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).
Persoalannya, kelembagaan layanan serupa ini diperlakukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana kantor biasa dengan keterbatasan waktu, tenaga dan dana.
Perlu Ada Terobosan
Kenyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan baik jenis dan intensitasnya begitu tinggi, saya rasa perlu ada terobosan lain dari upaya-upaya yang telah ada.
Pertama, kekerasan harus memperlakukannya sebagai kedaruratan. Unit layanan 24 jam di tingkat kepolisian harus menempel pada kelembagaan yang paling bawah seperti RT/RW.
Karenanya, mereka harus kita beri kemampuan deteksi serta wewenang yang lebih besar untuk melaporkan.
Dalam kasus dr. Letty misalnya, ada yang menanggapi bahwa seandainya ketika ia mengalami penyiksaan dari dalam rumah ke halaman. Kemudian melapor kepada para tetangga dan RT bukan hanya sekedar melerai, situasi mungkin berbeda.
Pelayanan 24 jam itu juga perlu kita intensifkan lagi di kepolisian. Saat ini secara teori kelembagaan yang kita maksud telah tersedia.
Namun seperti sejumlah klien saya atau tanggapan sebelumnya, mereka justru mendapat pelecehan verbal. Kelembagaan lain yang juga harus bergerak aktif dengan layanan serupa ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Anggapan dalam isu yang berangkat dari asumsi bahwa saksi korban yang harus terlindungi hanya untuk isu-isu berat seperti korupsi telah mengabaikan jenis kebutuhan perlindungan saksi korban lainnya. Misalnya kasus KDRT, atau kekerasan hubungan personal lainnya seperti tidak harmoni antar pihak yang berbeda suku, ras, dan agama.
Namun di atas itu semua, yang paling mendasar adalah membangun kesadaran kolektif tentang keseimbangan dan keadilan relasi gender dan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan biadab.
Tanpa itu, kita tak pernah bisa memetik pelajaran apa pun dari kematian seperti yang banyak perempuan yang mengalami korban kekerasan.[]
