Menjawab Tudingan RUU PKS yang Melegalkan Aborsi

Lahh mantap bosqu. Daripada ditanya pas ngopi. ”Gimana sis, udah suskes kemarin poses pro-choice aka aborsi tanpa paksaannya?” ”Udah sis, senengnya… my body my choice”

Sebenarnya ini bukan kali pertama menuding RUU PKS pro terhadap aborsi. Pada 2019 lalu, dosen Universitas Padjajaran Maimon Herawati membuat sebuah petisi melalui change.org dan BEM Universitas Negeri Jakarta dalam instragram resminya. Begitu juga denganWakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Didin Hafidhuddin dalam komentarnya di beberapa berita.

Komentar tersebut membuat saya cukup berpikir, nampaknya adanya degradasi pemahaman tentang RUU PKS. Padahal, ada banyak literasi mengenai RUU PKS yang mana RUU PKS ini fokus pada penanganan korban. Tidak ada hubungannya dengan aborsi dan lainnya. Dalam opini, saya pun ingin menjawab tudingan tentang RUU PKS yang melegalkan aborsi. Saya berharap alasan-alasan ini bisa memberikan argumentasi jika RUU PKS untuk segera disahkan dan bisa masuk daftar proglegnas 2020.

Nampaknya sekelompok orang ini tidak membaca secara keseluruhan Undang-Undang yang ada di Indonesia. Saya akan jelaskan satu-satu perkara tersebut, tentunya agar orang-orang tersebut bisa lebih faham bagaimana isi dari RUU PKS. Perkara RUU PKS ini, bukan hanya untuk kelompok feminis saja. Melainnya untuk semua orang yang mengalami kekerasan seksual. Itu yang harus kita garis bawahi.

Fakta Aborsi di Indonesia

Pada 2000 UNFPA dan Kantor Menneg PP menerbitkan sebuah ‘Buku Fakta’ yang memperkirakan jika sudah ada 2,3 juta tindakan aborsi yang dilakukan di Indonesia setiap tahun. Hal lainnya, kebanyakan tindakan aborsi dilakukan dengan tidak aman dan seringkali mengakibatkan kematian ibu sebesar 30 –  35 persen. Data lainnya, terdapat 600 ribu kasus kehamilan yang tidak diinginkan karena kegagalan alat kontrasepsi dan sekitar 700 ribu kasus tidak ada akses alat kontrasepsi. Survei tersebut dilakukan 4 Kota, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya dan Denpasar. Dari buku fakta tersebut, hal yang paling membuat kaget adalah 11 persen perempuan melakukan aborsi di luar nikah.

RUU PKS Tidak Pro Terhadap Terhadap Aborsi

Dalam RUU PKS diterangkan jika pemaksaan melakukan aborsi merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Jadi, jika ada seseorang memaksa orang lain melakukan aborsi, maka akan dipidana. Poin ini lantas diartikan jika membuat RUU PKS dianggap melegalkan aborsi. Ini pemahaman yang salah bagi para menolak RUU PKS. Dengan tidak mengatur perkara aborsi secara detail, bukan berarti RUU PKS memperbolehkan aborsi.

Namun, mempertegas jika RUU PKS bukan RUU Sapujagat yang mengatur mengatur banyak hal yang sudah dibahas dalam Undang-undang sebelumnya. Sehingga, jika sudah dibahas dalam undang-undang yang sudah disahkan, tidak usah ditulis lagi dalam RUU yang akan disahkan. Seandainya, penolakan RUU PKS datang dari DPR, nampaknya para DPR gagal paham dalam esensi membuat undang-undang agar tidak tumpang tindih antara satu dengan lainnya.

RUU PKS Merupakan Lex Specialist

Dengan tidak membuat RUU PKS seperti undang-undang sapujagat, ini menandakan jika RUU PKS adalah Lex specialist. Artinya, RUU PKS adalah undang-undang khus dari KUHP yang sudah mengatur secara khusus. Hal-hal yang berkaitan moral dan kesusilaan sudah didalam dalam KUHP. Sehingga, tidak usah khawatir jika RUU PKS tidak bermoral dan berkesusilaan.

Perkara aborsi sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan.  Misalkan dalam KUHP sedikitnya ada 5 pasal yang menjelaskan tentang aborsi. Yakni, pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 248 dan Pasal 349. Dalam pasal tersebut sangat jelas mengatur bagaimana tentang aborsi. Termasuk larangan dalam melakukan aborsi. Sedangkan Undang-undang Kesehatan pasal 15 ayat 1 menerangkan aborsi diperbolehkan untuk menyelamatkan ibu atau janin. []

*) Tulisan yang sama bisa ditemui di https://islami.co/menjawab-tudingan-ruu-pks-yang-melegalkan-aborsi/