Mubadalah.id – Bagi pemerhati isu kepemimpinan perempuan dalam Islam, niscaya hafal ayat yang membahas tema itu. Dalam teks ayat tercatat “al-rijal qawwamun ‘ala al-nisa” (lelaki adalah pemimpin (bagi) perempuan).
Masalahnya ayat sosialnya menunjukkan “al-nisa qawwamatun ‘ala al-rijal” -perempuan pemimpin atas lelaki. Ini tantangan bagi para sarjana muslim masa kini.
Bagaimana membangun konstruksi argumen yang mendialogkan antara teks bahwa lelaki adalah pemimpin, dengan ayat sosial, perempuan juga terbukti dan teruji memiliki kemampuan memimpin karenanya secara faktual mereka pemimpin atas (sebagian) lelaki.
Kalangan tekstualis seperti Salafi memilih teks sebagai kebenaran, realitas sosial yang salah. Solusinya mereka mengajak agar umat balik ke era teks.
Itulah antara lain muatan dari agenda hijrah yaitu perempuan di rumahkan kembali agar cocok dengan teks. Selesai? Tidak.
Modernitas telah memerdekakan perempuan. Mereka mendapatkan pendidikan, bekerja keras untuk meraih mimpinya dan memiliki kesanggupan untuk memimpin dengan kualitas kepemimpinan yang tak kalah baik.
Atau secara terpaksa mereka menjadi pemimpin rumah tangganya akibat perceraian atau tidak menikah namun mengepalai rumah tangga dan sebagai pencari nafkah utama.
Bahkan kepemimpinan perempuan sering kali tak hanya menggantikan kepemimpinan lelaki tetapi menawarkan model kepemimpinan yang berbeda “caring” misalnya.
Hal itu mereka ambil dari pengalaman keseharian mereka sebagai buah konstruksi sosial tentang peran perempuan di keluarga.
Karenanya di antara mereka bisa menjadi tawaran alternatif model kepemimpinan (di luar model kepemimpinan yang mengadopsi cara-cara lelaki).
Sebaliknya, kalangan modernis menganggap perubahan sosial adalah fakta, kepemimpinan tak terhubung dengan jenis kelamin (biologis) tapi dengan karakter sosial (gender).
Fakta Pemimpin Perempuan
Perempuan terbukti dan faktanya bisa jadi pemimpin atas lelaki. Namun konsekuensi dari penerimaan kepemimpinan perempuan ini bisa berimplikasi jauh pada isu fikih lainnya. Misalnya terkait isu warisan, talak, nafkah, dan lain-lain.
Dari pandangan klasik, para ahli fikih telah menetapkan tiga rumpun arena kerja fikih: ibadah, Ahwal al-Syakhsiyah (hukum keluarga) dan muamalah (perdata), di luar fikih siyasah (politik).
Pada rumpun fikih ibadah, ruang tafsirnya nyaris sudah tertutup. Itu sebabnya, aturan tentang haji yang dilakukan pada bulan haji (Zulhijjah) tidak bisa berubah meskipun jumlah umat Islam di dunia bertambah.
Aturan itu sudah ajeg! Sementara untuk rumpun muamalah ruang tafsirnya Sangat terbuka dan berkembang sesuai perkembangan zaman.
Maka berkembanglah tema ekonomi syariah, wisata syariah, atau hal-hal lain yang sebelumnya hanya berupa analogi. Sebaliknya rumpun Ahwal al-Syakhsiyah bersifat ambigu, ada ditengah-tengah antara fikih ibadah dan fikih muamalah.
Secara umum tema itu cenderung dimasukkan ke rumpun fikih ibadah dan karenanya ruang gerak interpretasi menjadi sempit. Termasuk dalam memaknai qawwam itu.
Masalahnya, jika tidak ada upaya mendialogkan ayat teks dengan ayat sosial, maka konsekuensinya, ayat akan berjalan sendiri, dan realitas berjalan sendiri pula.
Lalu dimana kita akan meletakkan fungsi agama sebagai petunjuk? Faktanya perempuan terus berkembang dan mengembangkan diri menjadi pemimpin. []
