Mubadalah.id – Sejak tahun 2008, setiap tanggal 15 Oktober kita peringati sebagai perayaan Hari Perempuan Pedesaan Sedunia. Penetapan peringatan ini ada sejak dikeluarkannya keputusan Majelis Umum PBB dalam surat resolusi 62/136 pada 18 Desember 2007. Ditetapkannya perayaan ini sebagai bentuk wujud apresiasi atas kontribusi peran perempuan dalam meningkatkan pembangunan, ketahanan pangan, dan pemberantasan kemiskinan di pedesaan.
Adanya perayaan Hari Perempuan Pedesaan Sedunia memiliki target jangka panjang untuk pemerataan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat bagi perempuan agar tercapai pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. Hal ini berkaitan dengan infrastruktur, layanan, perlindungan sosial terkait pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan, hingga di tingkat pedesaan.
Polemik Perempuan Pedesaan yang Tak Kunjung Usai
Membicarakan perempuan pedesaan, adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis lahir dan tumbuh sebagai perempuan desa. Namun, di lain sisi ada kondisi yang membuat penulis miris menjadi perempuan yang hidup di desa. Mungkin bagi sebagian orang, hidup di pedesaan akan penuh ketentraman dan kedamaian. Akan tetapi, dari sudut pandang penulis, hingga saat ini hal tersebut masih sangat jauh terlebih bagi perempuan dan anak perempuan.
Hidup menjadi perempuan pedesaan hari ini, masih memiliki banyak tantangan. Mulai dari sejak menjadi anak perempuan. Anak perempuan sering kali tidak mereka perhitungkan pendapat dan pemikirannya. Salah satu hal yang sering kali terjadi adalah, pemaksaan perkawinan pada anak perempuan.
Sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahwa praktik perkawinan anak bahkan nikah sirri sering terjadi di bagi anak perempuan di pedesaan. Mereka yang belum selesai bersekolah, kerap kali dipaksa untuk menikah di usia anak. Entah karena alasan ekonomi atau alasan takut tidak “laku”. Bahkan membawa dalil agama untuk terhindar dari zina sering kali menjadi legitimasi untuk melanggengkan perkawinan anak.
Praktik Perkawinan Anak masih Marak
Banyak di antara teman-teman perempuan penulis yang menikah di usia anak, karena ketidak-siapan mereka secara mental dan finansial. Ada yang bercerai di usia pernikahan yang masih sangat muda. Meski bertahan, tak jarang mereka masih menggantungkan kehidupan kepada orang tua. Sehingga, tujuan orang tua yang semula ingin terlepas untuk membiayai pendidikan anaknya, justru tambah terbebani membiayai keluarga baru anak-anak mereka.
Jika melihat sisi partisipasi perempuan pedesaan, sejak masih usia anak, remaja hingga perempuan dewasa gerak serta akses mereka di ruang publik sangatlah terbatas. Bagaimana kemudian, perempuan di pedesaan anggapannya masih tidak terlalu penting untuk mengakses pendidikan tinggi. Perempuan tidak terlibat dalam perumusan kebijakan di tingkat desa masih dapat kita temui. Sebagaimana yang pernah saya tulis di media ini satu tahun lalu. (https://mubadalah.id/impian-keterlibatan-perempuan-menentukan-kebijakan/ )
Selain itu, dalam Jurnal Perempuan edisi 103, Agensi Perempuan Pedesaan menyebutkan bahwa. Domestikasi perempuan memperbesar hambatan akses perempuan terhadap tanah, sumber daya alam, informasi, hukum, dan politik ketahanan pangan adalah posisi yang sangat strategis. Jika melihat lebih dekat perempuan pedesaan menjadi buruh tani, jumlahnya masih sangat banyak. Namun, berdasarkan data UN Women (2018) menemukan bahwa kepemilikan perempuan terhadap lahan pertanian kurang dari 13% perempuan.
Regulasi dan Kebijakan Sudah Ada, Lantas Apa?
Telah kita ketahui bersama, bahwa perjuangan untuk kesetaraan bagi perempuan di ranah publik selain di dorong dengan gerakan juga telah dikuatkan dengan kebijakan-kebijakan yang mengikat. Lantas apa yang menjadi kendala dan permasalahan utama masih langgengnya bentuk-bentuk ketidaksetaraan bagi perempuan di pedesaan?
Jika kita tarik benang kebelakang, regulasi-regulasi yang mengikat untuk kesetaraan bagi perempuan telah ada. Baik dari tingkat internasional hingga regulasi nasional. Mulai dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (10 Desember 1948) yang termuat dalam pasal 2. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW).
Kemudian diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
Selain itu, pada tahun 1995 dilakukan deklarasi Beijing, yang melahirkan 12 isu kritis yang tentu untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan di dunia. Di Indonesia regulasi-regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan telah banyak ditetapkan dan disahkan. Salah satu yang membawa dampak perubahan besar adalah, penetapan Inpres no. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
Pentingnya Pelibatan Perempuan Pedesaan
Mengutip dari Jurnal Perempuan edisi103, menyebutkan bahwa kebijakan terkait reforma agraria di Indonesia, yang cenderung menguat dalam beberapa tahun terakhir, masih belum memasukkan perspektif keadilan gender. Akibatnya, perempuan masih cenderung terabaikan dalam kebijakan yang sedianya dapat memberi akses masyarakat terhadap lahan dan sumber daya alam.
Adanya regulasi dan kebijakan yang mengikat ini adalah sebuah bentuk kemajuan untuk mendorong keterlibatan perempuan di ranah publik. Namun, bagaimana dengan keterlibatan perempuan pedesaan?
Keterlibatan perempuan pedesaan dalam pembangunan adalah hal yang harus terus kita perjuangkan. Dengan terus membuka ruang publik yang memberikan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang adil serta setara bagi perempuan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di 2030, maka polemik-polemik yang masih perempuan pedesaan alami, harus terus kita tekan untuk terhapuskan.
Untuk mewujudkan ini pula, pemerintah melalui KEMENPPA melakukan pemercepatan program dengan adanya program Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Pendekatan-pendekatan dari akar rumput oleh komunitas masyarakat harus kita lakukan, agar penyadaran dan pemberdayaan bagi perempuan pedesaan dapat kita gerakkan secara organik oleh masyarakat sendiri.
Adanya program, regulasi, kebijakan, dan strategi yang telah pemerintah lakukan, harus kita kuatkan dan sinergikan bersama masyarakat secara luas. Khusunya organisasi masyarakat di pedesaan, agar akses, kontrol, partisipasi dan manfaat bagi perempuan pedesaan dapat kita optimalkan. []
