Mubadalah.id – Apakah posisi persetujuan perempuan dalam menentukan pernikahan?
Persetujuan perempuan adalah prasyarat dalam menentukan pernikahan karena definisi ‘pernikahan’ dalam fiqh adalah sebuah kontrak diantara dua orang (mampu, berakal, dsb) untuk menjalankan hidup bersama. Hal ini bersumber dari ajaran-ajaran al-Qur’an yang menerangkan hubungan suami-istri sebagai hubungan mutual diantara keduanya. Pun sebuah hadis menyatakan bahwa Nabi mengijinkan seorang perempuan untuk meninggalkan suaminya yang menikahinya tanpa persetujuan dari dirinya.
Lalu bagaimana dengan peran wali?
Sesuai dengan penelitian para ahli feminisme Islam, seperti Asma Lamrabet, konsep wali harus dilihat berdasarkan makna kontekstual abad ke-7-8 Arabia, dimana karena lemahnya posisi perempuan secara sosial-politik, maka wali dibutuhkan untuk menjamin keamanan kontrak pernikahannya. Ini berarti bahwa, fungsi wali secara historis bukanlah fungsi legalitas dimana hanya ia yang dapat meresmikan kontrak pernikahan, melainkan fungsi perlindungan dimana ia dipandang mampu untuk melindungi perempuan dari segala macam ketidakadilan dalam sebuah kontrak pernikahan.
Makna perlindungan ini tercermin dari perbedaan pendapat dalam ke-4 madzhab Sunni untuk urusan wali. Sebagian besar pendapat Maliki dan Syafi’i mewajibkan adanya wali untuk keabsahan pernikahan. Sementara bagi sebagian besar opini Hanafi dan Hambali, mereka tidak mewajibkan ijin dari wali untuk keabsahan pernikahan. Dalam madzhab Hanafi, seorang perempuan dewasa yang berakal diijinkan untuk meneken kontrak pernikahannya sendiri.
Bagaimana soal poligami?
Tentang poligami, banyak Muslim Feminis yang mengembalikan ayat ‘poligami’ (4:3) pada konteks Qur’aninya. Adalah kesalahan besar jika poligami dipandang sebagai ‘keistimewaan’ yang diberikan Allah kepada laki-laki. Dalam konteks Qur’aninya, ayat 4:3, dan ayat-ayat sesudahnya, berada dalam lingkup bahasan manajemen keuangan dan warisan untuk anak yatim-piatu.
Pada abad ke-7 Arabia dimana intensitas peperangan mengakibatkan banyak anak kehilangan orangtuanya. Al-Qur’an menjelaskan secara detil tentang bagaimana para wali dari anak-anak ini harus mengelola harta warisan mereka dengan semestinya. Salah satu cara terakhir dalam hal ini adalah dengan menikahi mereka. Namun ayat-ayat berikutnya memberikan peringatan tajam bagi mereka yang mengawini anak-anak tersebut tanpa niat yang baik.
Apakah betul al-Qur’an membolehkan suami untuk memukul istri?
Menurut ilmuwati Feminis Muslim, ayat ‘pukulan’ itu (4:34) harus dibaca dalam perspektif rekonsiliasi konflik suami-istri, dan bukan dalam perspektif hak suami untuk memukul istri. Hal ini diantaranya karena istilah ‘qanitaat’ (perempuan yang taat) sebagai gol dari proses tumbuh bersama suami-istri dalam ayat tersebut, juga mncul dalam bentuk maskulin-nya dalam ayat-ayat lainnya (33:35).
Ini brarti bahwa ‘ketaatan’ bukan semata dari istri kepada suami, melainkan juga sebaliknya. Lebih jauh, ayat tersebut seharusnya dibaca sebagai saran rekonsiliasi antara istri-suami yang bertengkar, dan bukan lisensi untuk memukul istri dengan semena-mena.
Namun, bukankah al-Qur’an telah menetapkan bahwa laki-laki derajatnya di atas perempuan?
Ayat ini (juga 4:34) tidak dapat dibaca sebagai generalisir umum bahwa semua laki-laki derajatnya berada di atas perempuan. Lagi-lagi, dalam konteks abad ke-7 Arabia, patriarki merupakan norma kehidupan masyarakat dan kita harus mmbaca ayat ini dengan kesadaran sejarah tersebut.
Laki-laki yang ‘ditinggikan’ derajatnya dalam ayat ini bukanlah sembarang laki-laki. Ia adalah laki-laki yang memiliki kemampuan secara jasmani dan rohani untuk menanggung beban kehidupan sehari-hari istri dan keluarganya. Dengan kata lain, ‘derajat’ dalam ayat ini tidak berarti bahwa moralitas dan spiritualitas laki-laki berada di atas perempuan.
‘Derajat’ dalam ayat ini menandakan kemampuan si laki-laki tersebut dalam menghidupi keluarganya. Al-Qur’an banyak mengarahkan nasihat-nasihatnya kepada laki-laki semacam ini karena dalam masyarakat di masa itu, laki-laki macam inilah yang memegang kendali atas hidup orang lain.
Dengan kata lain, dalam konteks sekarang, para perempuan mandiri yang menghidupi keluarga tanpa bantuan laki-laki, juga patut dimasukkan dalam cakupan ayat ini. Mereka memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang bergantung hidup kepada mereka.
Lalu bagaimana dengan surga istri berada dalam persetujuan suami?
Dalam hal ini, al-Qur’an (4:124, 3:195, 16:97, dll) secara tegas menyatakan bahwa masing-masing dari kita memanggul beban dosa dan menikmati pahala masing-masing. Tidak ada seorangpun yang dapat memanggul dosa kita atau menjamin surga kita.
