Minangkabau menjadi satu-satunya suku di Indonesia yang sampai saat ini masih menerapkan sistem kekerabatan matrilineal dalam masyarakatnya. Matrilineal, seperti yang dipahami selama ini merupakan sebuah sistem dalam masyarakat yang mengacu pada garis keturunan dari pihak ibu, bukan bapak. Hal ini membuat posisi perempuan dalam adat Minangkabau menjadi lebih dihormati.
Tidak mengherankan jika di suku Minangkabau, perempuan memiliki peran adat yang lebih tinggi daripada laki-laki, karena legitimasi kekuasaan perempuan sangat kuat dan membuatnya memiliki hak atas properti dan hak untuk berkiprah di ruang publik, termasuk berkiprah di bidang politik.
Dalam satu artikel berjudul ‘Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau’ (Ariani, 2016) juga dipaparkan bahwa setiap orang yang tinggal di Minangkabau menggunakan suku dari garis kekerabatan ibu. Sehingga Ibu memiliki kuasa atas kepemilikan harta pusaka dan bagi perempuan tertua akan mendapat kehormatan dengan julukan amban puruak. Sementara pihak laki-laki hanya memiliki tanggung jawab memelihara dan mengembangkan harta dan tidak boleh mempergunakannya.
Meski sekilas penggambaran posisi perempuan dalam tradisi matrilineal sangat dihormati dan dijunjung tinggi, bukan berarti dalam praktiknya tradisi matrilineal ini bebas dari nilai-nilai ketidakadilan terhadap perempuan. Salah satu faktanya, secara tersirat disampaikan oleh Rahmah el-Yunusiyah (1900-1969) dalam tiap-tiap retakan sejarah perjuangannya.
Rahmah el-Yunusiyah merupakan salah satu sosok pahlawan perempuan yang dikenal di hampir seluruh dunia karena kiprahnya di bidang pendidikan. Ia lahir di Nagari Bukit Surungan, Padang Panjang dan merupakan anak kelima dari pasangan Yunus al-Khalidiyah dengan Rafiah. Pada usia 15 tahun, Rahmah el-Yunusiyah diterima di Diniyah School, sekolah yang didirikan oleh kakak laki-lakinya, Zainudin Labay el-Yunusy. Di sana ia belajar hukum Islam, hubungan antar sesama manusia, kesehatan, bertenun, dan lain sebagainya.
Ketidakpuasannya dalam mendapatkan ilmu tentang masalah kewanitaan, membuatnya belajar lebih banyak ke beberapa ulama besar di Padang Panjang. Tidak meratanya pendidikan pada perempuan saat itu juga mendorongnya mendirikan sekolah khusus anak perempuan agar bisa terhindar dari kebodohan. Pada 1923 Rahmah berhasil mendirikan Diniyah Putri, dan pada 1966 Rahmah el-Yunusiyah mendapatkan gelar Syaikhah karena kegigihannya memperjuangkan pendidikan untuk kaum perempuan.
Dalam kasus masyarakat perempuan Minangkabau, meski perempuan mendapatkan tempat yang terhormat, mendapatkan hak waris utama dan diakui dalam garis keturunan, akan tetapi dalam praktik kesehariannya, beberapa aspek justru tidak bisa dijangkau oleh perempuan, seperti akses terhadap pendidikan dan kontrol terhadap tanah yang dimilikinya. Akses terhadap pendidikan lebih banyak diterima oleh perempuan karena kedudukan orang tua dengan kelas sosial tertentu, bukan karena penerapan matrilineal dalam masyarakat.
Pembebasan Perempuan a la Rahmah el-Yunusiyah
Dalam setiap membaca biografi Rahmah el-Yunusiyah, saya mendapati adanya konsep pembebasan yang ditawarkan. Misalkan saja menyoal akses terhadap pendidikan. Jika mau menengok sejarah perjuangan Rahmah el-Yunusiyah dalam memajukan pendidikan bagi kaum perempuan, maka akan sangat jelas bukti bahwa di tengah sistem matrilineal pun, pendidikan tidak bisa dengan mudah diakses oleh perempuan.
Akar minimnya akses pendidikan terhadap perempuan, sebagaimana disampaikan dalam ‘Tokoh Inspiratif Bangsa’ (Ajisman dkk., 2017, 113) adalah karena perempuan lebih banyak memilih untuk tidak bergerak ke luar rumah. Selain itu, tingginya angka pernikahan dini menjadi faktor pendorong yang membuat pendidikan pada akhirnya tidak menarik bagi perempuan.
Rahmah sadar, meskipun adat Minangkabau selama ini melebihkan posisi atau kedudukan perempuan dari laki-laki, akan tetapi cara pandang patriarkilah yang lebih dominan, sehingga justru mengungkung perempuan, baik dalam mengutarakan pendapat maupun dalam mengakses pendidikan. Adanya keputusan mamak dan pihak keluarga untuk melakukan perjodohan dan pernikahan di usia belia pun tidak bisa diganggu gugat oleh anak perempuan, sehingga tetap menempatnya pada posisi yang subordinat.
Rahmah el-Yunusiah yang merasa tidak rela jika perempuan di generasi mendatang mengalami kebodohan yang terstruktur, pun melakukan segala jenis upaya untuk mengangkat derajat perempuan, salah satunya dengan pendidikan. Ia berpegang pada satu hadits Nabi yang menyatakan bahwa perihal menuntut ilmu merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh semua muslim, tidak hanya berlaku untuk laki-laki saja, akan tetapi juga untuk perempuan (Ajisman dkk., 2017, 110).
Baginya, dengan membuka peluang perempuan untuk bisa mendapatkan akses pendidikan, maka secara tidak langsung juga ikut membantu perempuan-perempuan tersebut melakukan kontrol terhadap sumberdaya yang dimilikinya, termasuk tanah dan segenap hak yang diberikan kepadanya. Selain itu, dengan ilmu yang dimiliki, perempuan tidak mudah dininabobokkan dengan penghormatan saat upacara adat, pun bisa terhindar dari dimanfaatkan oleh pihak keluarga atau orang lain yang tidak bertanggungjawab. []
