Perjalanan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual nasibnya entah bagaimana. Bagaikan ditelan bumi, tenggelam ke dasar palung laut paling dalam. Lalu, muncul Rancangan Undang-Undang baru kepermukaan, yang cukup membuat panik. Apalagi kalau bukan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga.
Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga muncul sebagai itikad pemerintah dalam menciptakan keluarga yang tahan akan krisis yang mungkin akan dihadapi dalam sebuah keluarga. Akan tetapi, setelah membaca rancangan undang-undang ketahanan keluarga secara seksama, tak sedikit pasal-pasal yang membuat hati meringis sampai rasanya ingin menangis.
Misalnya, pada pasal 1 ayat (10) berbunyi; Krisis Keluarga adalah suatu kondisi kehidupan keluarga dalam keadaan tidak stabil, tidak terarah, dan dianggap membahayakan karena dapat membawa perubahan negatif pada struktur dan fungsi Keluarga.
Jika dilihat dari pasal di atas, struktur dan fungsi keluarga dapat terancam apabila terjadi krisis dalam keluarga. Namun, struktur dan fungsi yang seperti apa? Bukankah dengan disebutkannya struktur dan fungsi dalam keluarga dapat menciderai konsep kesalingan dan kesetaraan gender dalam sebuah keluarga? Apakah dalam keluarga ada batasan secara tegas mengenai struktur dan fungsi antara peran suami dan istri?
Struktur dan fungsi dalam keluarga yang mana dalam hal ini adalah suami dan istri, dijelaskan pada pasal 25 ayat (1) yang berbunyi; setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lalu pada ayat (2) dikatakan bahwa suami berkewajiban sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan keluarga.
Dan pada ayat (3) dikatakan seorang istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, menjaga keutuhan keluarga, dan memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kemudian, pada pasal 2 mengenai asas-asas ketahanan keluarga, terma kesetaran tak disebutkan.
Dari pasal-pasal tersebut muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan dalam benak saya. Bagaimana dengan seorang istri yang menjanda dan beralih menjadi kepala keluarga? Bagaimana dengan suami yang tak sanggup dan tak mampu memberikan keperluan hidup berumah tangga dalam keluarga?
Apakah jika istri yang memenuhi kewajiban tersebut, maka keluarganya dapat dikatakan sebagai keluarga yang krisis karena tak menjalankan kewajiban struktural-fungsional yang diamanatkan oleh rancangan undang-undang tersebut? Saya jadi bingung sendiri..
Untuk menghilangkan kebingungan tersebut, saya menemukan hadist yang menjelaskan bahwa seorang istri; seorang perempuan tak hanya berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga. Seorang istri pun berkewajiban dan berhak menjadi kepala keluarga dan menafkahi keluarganya.
Diriwayatkan oleh Ibn Sa’d dalam Thabaqatnya (juz 1, hal. 290, no. hadist: 4239)
Dari Ritah, istri Abdullah bin Mas’ud ra. Ia pernah mendatangi Nabi Saw dan bertutur: “Wahai Rasul, saya perempuan pekerja, saya jual hasil pekerjaan saya. Saya melakukan ini semua, karena saya, suami saya, maupun anak saya, tidak memiliki harta apapun”. Ia juga bertanya mengenai nafkah yang saya berikan kepada mereka (suami dan anak). “kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan pada mereka”, sabda Nabi Saw.
Rasulullah Saw tak membatasi pencarian nafkah sebagai kewajiban suami atau istri, siapa yang mampu, maka lakukanlah. Pasal-pasal dalam rancangan undang-undang tersebut tak hanya mendomestikasi peran seorang istri, pasal tersebut pun memungkinkan terjadinya kekeresan dalam rumah tangga karena secara tak langsung melanggengkan budaya patriarki yang berpandangan bahwa seorang istri hanya bertanggung jawab akan sumur, kasur, dan dapur.
Struktur dan fungsi keluarga yang telah dijelaskan batasannya dalam rancangan undang-undang tersebut memungkinkan suami sebagai kepala keluarga mengganggap dirinya memiliki kuasa penuh akan sebuah keluarga, akan timbul ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga, dan apabila tak dapat dikendalikan dapat berdampak terhadap seorang istri yang ditimbulkan oleh berbagai faktor; ekonomi, sosial, psikologi dan lain sebagainya.
Penangangan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mana telah memiliki payung hukum tersendiri nyatanya tak berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan pada 6 Maret 2019, kekerasan seksual paling tinggi merupakan KDRT atau ranah pribadi yang mencapai angka 71% atau 9,637 kasus.
Dengan adanya Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang secara tak langsung melanggengkan budaya patriarki, dapat berdampak negatif terhadap perjuangan penghapusan kekerasan seksual terutama pada kasus KDRT. Apalagi, pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual realitanya tak seperti yang diharapkan.
Itikad pemerintah dalam menciptakan ketahanan keluarga dengan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga kiranya belum tepat, alih-alih rancangan undang-undang tersebut sebagai antitesis dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang belum jua menemukan titik terang. []
Discussion about this post