Mulai dari tanggal ditariknya Rancangan Undang-undangan Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PK-S) ternyata mengingatkan kita jika masih banyak perbedaan pendapat di kalangan legislatif, terutama di fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selain masyarakat, ternyata legislatif pun harus diberikan literasi tentang RUU PK-S. Sehingga, pandangan RUU PKS ini tidak salah kaprah dan bisa menunggu keberpihakan ke korban.
Apa saja salah kaprah tentang RUU PKS dari para legislatif?
Pertama, Pergantian Nomenklatur “Kekerasan Seksual” Menjadi “Kejahatan Seksual”. Pergantian nomenklatur ini sebenarnya dibahas dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) AILA. Para anggota legislatif ini beranggapan jika kejahatan seksual menggambarkan usulan kesalahan dan derajat tindak pidana yang lebih tegas sehingga dapat mempermudah di dalam perumusan delik dan pemenuhan unsur-unsur pidana dalam pembuktian.
Nampaknya para anggota legislatif ini tidak membaca naskah akademis RUU PK-S. Di mana dalam naskah akademis sudah menjelaskan bahwa semua jenis kekerasan seksual yang diatur sebagai tindak pidana dalam RUU ini merupakan kejahatan.
Sehingga judul RUU tidak perlu lagi menegaskan dengan kata kejahatan. Kritik semacam ini baiknya tidak dikeluarkan oleh orang-orang legislatif yang mana telah membaca naskah akademik RUU PKS. usulan tersebut sepertinya melupakan unsur anak. Diakui atau tidak, anak sebagai pelaku kekerasan seksual masih cukup banyak terjadi di Indonesia.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam kurun waktu 2011 hingga 2016 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak mencapai 1.965 atau sekitar 30% dari total keseluruhan kasus.
Melihat data ini, dikhawatirkan penggunaan kata ‘kejahatan’ akan memunculkan stigma penjahat terutama pada anak yang melakukan kekerasan seksual. Padahal ketika anak melakukan tindak pidana hal tersebut harus dilihat bahwa anak adalah korban dari sistem pendidikan dan lingkungan yang tidak mampu mengajarkannya untuk menghindari kekerasan seksual.
Ini juga selaras dengan kecenderungan hukum pidana yang bertujuan menghilangkan stigma berlebihan pada pelaku tindak pidana, sebagaimana tercermin dalam UU Lembaga Pemasyarakatan yang menggunakan frasa “warga binaan” bukan “narapidana”. Sehingga, pergantian kata tersebut juga baiknya tidak perlu dilakukan.
Kedua, Perlunya Klausul Langkah-langkah Preventif Pemerintah Terhadap Kejahatan Seksual Fraksi PKS juga memberikan masukan tentang kewajiban pemerintah untuk memerangi pornografi, peredaran illegal NAPZA, serta minuman keras. Nampaknya masukan tersebut terlalu luas adanya. Sama halnnya RUU Ketahanan Keluarga yang membahas banyak hal namun sudah dibahas dalam Undang-undang lainnya.
RUU PK-S ini sebenarnya sudah seiringan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Serta di dalam RUU PK-S telah mencantumkan upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual. Sehingga, pemerintah tidak perlu mewajibkan untuk memerangi pornografi, peredaran illegal NAPZA, serta minuman keras dalam RUU PK-S ini.
Hal-hal tentang pornografi, NAPZA dan minuman keras sudah diatur dalam aturan lainnya. Misalkan, di Indonesia telah memiliki UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi untuk memerangi pornografi. Lalu, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai payung hukum dalam memerangi NAPZA.
Namun apabila kekerasan seksual antara lain disebabkan oleh pornografi, peredaran illegal NAPZA, dan minuman keras, baiknya fraksi PKS bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam pencegahan kekerasan seksual, tidak menolak RUU ini.
Ketiga, Kritik Walikota Padang Mahyeldi atas Pasal 7 ayat 1 dan 2 dirancang untuk melindungi kaum LGBT, memberi lampu hijau pada perbuatan zina, dan merusak tatanan keluarga dan hidup berumah tangga. Kritik Mahyeldi yang merupakan kader PKS nampaknya tidak membaca dengan benar RUU PKS yang dibuat oleh DPR.
Sebab, tidak ada pernyataan tersebut baik secara eksplisit maupun implisit dalam draft maupun Naskah Akademik RUU PKS. Serta pada pasal 7 ayat 1 dan 2 ini berbicara tentang bentuk pencegahan dan pelaksanaan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintahan, kepolisian dan pemerintah. Saya pikir Mahyeldi mengkritik ini untuk menghindari tugas pemerintah dalam pelaksanakan pencegahan.
Masih banyak lagi tuduhan-tuduhan RUU PK-S ini yang tidak berdasar, tapi memang pemerintah justru seperti mengaminkan tuduhan salah kaprah itu dengan mencabutnya dari prolegnas. []
*) Sumber tulisan dari https://islami.co/3-tuduhan-ruu-pks-yang-salah-kaprah/
Discussion about this post