Mubadalah.id – AMAN Indonesia dan Lappan Maluku menggelar Sosialisasi PERPRES No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, pada Rabu, 7 September 2022.
Kepala Yayasan Lappan Maluku, Baihajar Tualeka menyampaikan, Maluku punya sejarah pahit di masa lalu. Sehingga, lahirnya RAN ini menjadi harapan besar agar sejarah pahit tersebut tidak terjadi lagi.
”Dengan hadirnya RAN PE ini, sebagai pijakan dan acuan kita untuk sama-sama mendorong komitmen menghasilkan kebijakan daerah bagaimana pelibatan perempuan,” katanya, dalam rilis yang Mubadalah.id terima, pada Kamis, 8 September 2022.
Pria yang kerap disapa Baihajar mengungkapakan bahwa ia teringat ketika Bom Surabaya, para ibu di Maluku melakukan upaya untuk menciptakan perdamaian di Maluku.
Serta melakukan pencegahan ekstremisme kekerasan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya menjaga perdamaian dan menjaga kekerabatan yang selama ini sudah terbangun di Maluku.
Dalam kesempatan tersebut, Baihajar berharap jika agenda ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil.
“Kita melakukan koordinasi agar kebijakan RAN PE ini bisa diimplementasikan dalam kebijakan daerah. Mengingat, sejumlah daerah telah melakukan sosialisasi RAN PE. Salah satunya yang telah dilakukan oleh pemerintah NTB dengan Larimpu,” tegasnya.
Prinsip Pengarusutamaan Gender
Sementara itu, Program Manager AMAN Indonesia, Siti Hanifah menerangkan, dalam RAN PE terdapat prinsip pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak. Sehingga penting dalam penurunan RAN kepada RAD penting menurunkan prinsip tersebut.
“Dalam prinsip RAN PE, mencakup prinsip hak asasi manusia, supremasi hukum dan keadilan, pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak, keamanan dan keselamatan, tata kelola pemerintahan yang baik (good gouernance), partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk. Terakhir, prinsip kebhinekaan dan kearifan lokal,” kata perempuan yang kerap disapa Hanifah.
Selain itu, dalam program matriks RAN PE ini menekankan pada peran perempuan dalam pencegahan extremisme kekerasan. Alasannya, melibatkan perempuan, karena perempuan sangat dekat keluarga dan masyarakat. Biasanya, perempuan bisa melihat hal-hal detail yang terjadi di masyarakat.
Selain itu, dengan perspektif gender, bisa membongkar konstruksi relasi kuasa gender dengan faktor-faktor struktural gender mendorong kondusivitas pada radikalisme.
Selama ini, banyak kasus yang melibatkan perempuan dan anak, seringkali melihatnya dengan netral gender. Dengan menggunakan kacamata gender, bisa melakukan pencegahan, penanganan dan intervensi dengan lapisan-lapisan lainnya.
”Posisi perempuan dalam aksi ekstremisme, tidak hanya menjadi korban tapi juga menjadi pelaku. Sehingga, mereka bisa melakukan intervensi yang berbeda, serta tidak menjadi sama rata dalam melakukan penanganan dan pencegahan ekstremisme,” jelasnya.
Aksi Pencegahan
Selain itu, Kepala Analisa Kebijakan Ahli Muda BNPT, Alfrida Heanita menjelaskan pada 2021 telah tercapai 70 aksi yang kementerian dan lembaga lakukan dengan jumlah kegiatan mencapai 249 kegiatan.
Aksi yang paling banyak lakukan adalah pilar pencegahan yang mencapai 165 kegiatan. Kalau, aksi pilar penegakan hukum, perlindungan sakdi dan korban yang mencapai hingga 54 kegiatan. Terakhir, pilar kemitraan dan kerjasama internasional yang mencapai 30 kegiatan.
”Dalam strategi RAN PE 2020-2024, perlu melakukan 130 aksi. Di mana untuk aksi pilar pencegahan ada sebanyak 82 aksi, pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban perlu ada sebanyak 33 aksi dan 15 aksi untuk pilar kemitraan dan kerjasama internasional,” ungkapnya.
Di dalam Perpres ini, terdapat amanat jika dukungan pelaksanaan RAN PE tidak hanya pemerintah pusat lakukan. Tetapi, pemerintah daerah perlu mendukung pelaksanaan dan mengimplementasikan RAN PE di daerah. Sebelumnya, terdapat 7 daerah yang sudah melakukan tindak lanjut RAN PE di tingkat daerah, yaitu Sulawesi Tengah, Aceh, Surakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB.
”Kita berharap daerah lainnya melakukan kegiatan yang sama seperi daerah-daerah tersebut,” tukasnya.
Untuk diketahui, dalam sosialisasi itu, hadir pula Zahrudin latukonsina, PLT kesbangpol Provinsi Maluku, Benediktus Sarkol, S.Pd (Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku), dan perwakilan dari BNPT. Sosialisasi RAN PE di Maluku menjadi sosialisasi ke-8 yang AMAN Indonesia dan WGWC lakukan. (Rilis)
