Mubaadalahnews.com,- Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur tidak hanya pada batas berwacana tetapi benar-benar memberikan teladan dalam membela dan memuliakan perempuan. Satu hal yang patut diteladani dari Gus Dur adalah dia memberikan dukungan kepada istrinya, Ibu Hj. Sinta Nuriyah untuk melakukan aktivitasnya.
Tak hanya itu, Gus Dur memberikan kebebasan kepada anak-anaknya dalam menentukan pilihan hidupnya. Bahkan pemikiran dan gagasan Gus Dur terhadap pemberdayaan perempuan dia aplikasikan melalui kebijakannya ketika menjabat sebagai kepala negara dan pimpinan Nahdlatul Ulama (NU).
Ketua PW Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Khotimatul Husna mengatakan, Gus Dur dengan perspektif kemanusiaan dan pembelaan terhadap kaum minoritas dan marginal, selalu menjadi yang terdepan dalam membela perempuan.
“Kontribusi Gus Dur dalam memperjuangkan perempuan sangat besar agar perempuan bisa berperan dalam pembangunan bangsa dan negara,” kata Mbak Khotim kepada Mubaadalahnews, belum lama ini.
Dalam keluarganya, Gus Dur merupakan sosok yang membebaskan istri dan putri-putrinya untuk mengambil peran publik yang berimplikasi positif. Seperti, mendukung Ibu Sinta Nuriyah mendirikan Puan Amal Hayati yang bergerak pada isu perempuan.
Selain itu, ketika menjabat sebagai Presiden, Gus Dur mengeluarkan instruksi Presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dan Kesehatan Reproduksi. Inpres inilah yang kemudian mendorong seluruh instansi pemerintah dan non pemerintah dalam mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender.
“Pada masa pemerintahan Gus Dur juga, didorong untuk pengesahan RUU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) yang kemudian disahkan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri,” terangnya dia.
Bahkan Gus Dur melawan paham keagamaan yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin dengan memilih Wakil Presiden (Wapres) perempuan pada masa pemerintahannya, yakni Megawati.
“Terkait pengakuan Gus Dur terhadap kepemimpinan perempuan dibuktikan dengan memilih wapres dari kalangan perempuan,” ujarnya.
Selain itu, Gus Dur juga melakukan penolakan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Pornografi dan Pornoaksi. Karena hal itu dapat menghambat kebebasan perempuan.
Pada masa pemerintahan Gus Dur, Kementerian Urusan Wanita diganti menjadi Kementeriaan Pemberdayaan Perempuan. Tentu ini bukan hanya soal istilah, tapi penggantian nama ini tentu berangkat dari perspektif yang jelas tentang adil gender.
Nilai-nilai Gus Dur Dipraktikkan Fatayat NU
Khotim mengakui, banyak sekali nilai-nilai Gus Dur yang dapat diteladani dan berupaya diderivasikan dalam program PW Fatayat NU DIY. Ajaran Gus Dur tentang memanusiakan manusia misalnya, dikembangkan dalam berbagai program seperti bakti sosial dan tanggap bencana yang sudah dilakukan secara rutin di berbagai tempat.
“Hampir semua program Fatayat NU DIY menyasar pada kepentingan perempuan dan anak,” katanya.
Selain itu, Fatayat NU DIY juga memiliki Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) yang memiliki dua divisi, konseling dan motivator. Lembaga ini berupaya meningkatkan kapasitas perempuan melalui pendidikan dan pelatihan, juga menjadi konselor dan mendampingi bila ada yang membutuhkan.
“Masih banyak program yang kami lakukan terkait nlai-nilai kesetaraan gender, termasuk pengkaderan pemimpin perempuan melalui Fatayat,” pungkasnya. (WIN)
Discussion about this post