Mubadalah.id – Dalam konteks Indonesia, kebebasan beragama ini bukan hanya sebagai sebuah realitas sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 menyatakan dengan sangat jelas dan tegas bahwa
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Pasal 28 E menyatakan bahwa: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Atas dasar ini, semua warga negara, dengan beragam identitas kultural, suku, jenis kelamin, agama, dan sebagainya wajib negara lindungi. Ini juga berarti negara dilarang mendiskriminasi warganya dengan alasan apapun. Pemerintah dan semua warga negara berkewajiban menegakkan Konstitusi tersebut.
Di samping itu, Indonesia juga telah menetapkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil-Politik, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).
Kemudian, beberapa perundang-undangan ini menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
Hal ini mencakup kebebasan menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dan kepercayaan dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan, dan pengajaran. []
