• Login
  • Register
Sabtu, 12 Juli 2025
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
Dukung kami dengan donasi melalui
Bank Syariah Indonesia 7004-0536-58
a.n. Yayasan Fahmina
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Monumen
  • Zawiyah
  • Kolom Buya Husein
No Result
View All Result
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Monumen
  • Zawiyah
  • Kolom Buya Husein
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
No Result
View All Result
Home Kolom Publik

Menyoal Argumentum a Contrario pada Klausul “Tanpa Persetujuan Korban”

Jenis dan bentuk kekerasan seksual dan tindakan asusila adalah sama. Yang menjadi pembeda adalah pada pengakuan korban. Apakah tindakan tersebut didasari suka sama suka ataukah ada pemaksaan

Lutfiana Dwi Mayasari Lutfiana Dwi Mayasari
24/10/2022
in Publik
0
Tanpa Persetujuan Korban

Tanpa Persetujuan Korban

586
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Mubadalah.id – Salah satu polemik pasca diterbitkannya Permendikbud Nomor 20 Tahun 2021 adalah klausul “tanpa persetujuan korban”. Beberapa pihak yang kontra dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2021 ini menafsirkan klausul “tanpa persetujuan korban” sebagai bentuk legalisasi perzinahan.

Jika tanpa persetujuan korban maka disebut kekerasan seksual, dan jika dengan persetujuan korban maka tidak termasuk dalam kekerasan seksual. Sehingga kekerasan seksual yang disertai dengan persetujuan korban diartikan sebagai legalisasi perzinahan.

Berbagai macam rencana aksi bertebaran di sosial media. Salah satunya dilakukan oleh Aliansi Keprihatinan Orang Tua Indonesia AKOI yang mengajak aksi 2611 pada Jumat 26 November 2021 pukul 13.00. Aksi tersebut berisi tuntutan untuk membatalkan permendikbud No 30 Tahun 2021 “Tolak Legalisasi Seks Bebas di Kampus, Copot Permendikbud”.

Ada banyak kejanggalan sebenarnya dalam ajakan aksi tersebut. Antara lain menolak legalisasi seks bebas di kampus. Adakah dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2021 pasal yang melegalisasi seks bebas? Apakah klausul “tanpa persetujuan korban” ini yang dimaksud dengan upaya melegalisasi seks bebas di lingkungan kampus?

Pemahaman yang berujung sebuah konklusi legalisasi seks bebas ini muncul karena klausul “tanpa persetujuan korban” dimaknai dengan argumentum a contrario dalam hukum tindak pidana. Argumentum a contrario ini digunakan jika ada ketentuan undang-undang yang mengatur hal tertentu untuk peristiwa tertentu, sehingga untuk hal lain yang sebaliknya dapat ditafsirkan sebaliknya.

Baca Juga:

Ketika Istilah Marital Rape Masih Dianggap Tabu

Kekerasan Seksual Bisa Dicegah Kalau Islam dan Freud Ngobrol Bareng

Difabel dan Kekerasan Seksual: Luka yang Sering Tak Dianggap

Dr. Nur Rofiah Tegaskan Pentingnya Mengubah Cara Pandang untuk Hentikan Kekerasan Seksual pada Anak

Argumentum A Contrario Hak Mutlak Hakim dan Dipergunakan Hanya Jika Terjadi Kekosongan Hukum

Argumentum a contrario adalah salah satu kegiatan penemuan hukum atau metode konstruksi. Metode ini digunakan ketika juris (hakim, penuntut umum, dan pakar hukum) menghadapi ketiadaan dan kekosongan aturan untuk menyelesaikan persoalan konkrit.

Penemuan hukum secara lebih umum pada prinsipnya adalah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan dalam peristilahan hukum. Tujuannya adalah memberi jawaban terhadap persoalan-persoalan dan mencari penyelesaian sengketa konkret. (Afif Khalid, 2014)

Terkait dengan bentuk kekerasan seksual yang “tanpa persetujuan korban” kita sepakat merupakan salah satu bentuk pidana. Karena ada pemaksaan seksual antara satu dengan yang lainnya tanpa adanya persetujuan. Sehingga pelaku harus mendapatkan sanksi pidana dan korban bisa mendapatkan hak pengobatan dan hak pendampingan.

Lantas apakah bisa dimaknai dengan argumentum a contrario menjadi jika “disertai persetujuan korban” dan keduanya bebas dari hukuman?

Jawabannya TIDAK! Jika “disertai persetujuan korban” maka ada Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindakan asusila. Tindakan asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma dan kaidah sosial. Menurut pandangan Pancasila pada sila ketiga dinyatakan bahwa tindakan asusila merupakan tindakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai-nilai moral manusia. (Satjipto Rahardjo, 2000)

Pelaku Tindakan asulisa  dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 36 junto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan ancaman pidana, berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Artinya argumentum a contrario dalam klausul “tanpa persetujuan korban” tidak dapat digunakan oleh hakim karena tidak terjadi kekosongan hukum. Ada pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan untuk mempidanakan tindakan kekerasan seksual yang disertai dengan persetujuan atau disebut dengan tindakan asusila.

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2021 sebagai Pembeda antara Kekerasan seksual dan Tindakan Asusila

Jenis dan bentuk kekerasan seksual dan tindakan asusila adalah sama. Yang menjadi pembeda adalah pada pengakuan korban. Apakah tindakan tersebut didasari suka sama suka ataukah ada pemaksaan.

Dan satu-satunya pihak yang berhak untuk memberikan keterangan apakah korban dalam keadaan rela atau terpaksa hanya pihak korban saja bukan yang lain. Inilah inti dari dikeluarkannya Permendikbud Nomor 20 Tahun 2021, adalah bertujuan untuk melindungi korban, dan agar korban memiliki hak untuk menyuarakan apakah dirinya pelaku ataukah korban. Sekali lagi hanya korban yang berhak untuk menentukan apakah dirinya rela atau terpaksa.

Jika salah satu mengaku dalam keadaan terpaksa atau tidak setuju dengan perilaku tersebut, maka pelaku harus dijatuhi hukuman pidana. Dan jika keduanya terbukti sama-sama menyetujui maka masuk dalam hukuman tindakan asusila yang keduanya harus mendapatkan hukuman.

Maka salah besar jika nikat baik dari Permendikbud Nomor 20 Tahun 2021 yang bertujuan untuk melindungi korban kekerasan seksual ini justru dimaknai sebagai legalisasi zina. Terbukti bahwa argumentum a contrario tidak dapat digunakan untuk memaknai klausul “tanpa persetujuan korban”.

Kenapa pengakuan korban menjadi poin penting dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2021? Karena selama ini pengakuan korban tidak dijadikan pertimbangan dalam memutus kejahatan kekerasan seksual. Pihak di luar korban justru yang melakukan justifikasi atas kerelaan korban.

Contohnya seorang mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual selama 1 semester oleh dosennya. Baru melapor setelah UAS mata kuliah dosen tersebut selesai dan pelaku tidak merasa bersalah karena selama 1 semester tersebut pihak mahasiswa tidak melakukan penolakan dan perlawanan atas perlakuan menyimpang dosen.

Sehingga kerelaan dan izin mahasiswa tersebut dianggap sebuah lampu hijau bagi dosen atau pelaku hanya karena selama 1 semester mahasiswa tidak melakukan perlawanan. Dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2021 kejadian tersebut tidak akan terjadi. Karena pengakuan korban atau pihak mahasiswa yang akan dijadikan dasar memutuskan. Apakah selama 1 semester ini dia menyetujui perilaku dosennya atau melakukan hal tersebut dibawah ancaman?.

Jika dimaknai lebih dalam lagi maka kesimpulan yang menyatakan bahwa Permendikbud Nomor 20 Tahun 2021 melegalisasi seks bebas di lingkungan kampus tentunya salah besar. Sebaliknya, Permendikbud Nomor 20 Tahun 2021 ini lahir sebagai pengingat bagi semuanya untuk lebih berhati-hati dalam bergaul di lingkungan Universitas. Dan yang lebih penting sebagai alarm bagi para predator kekerasan seksual yang berlindung dibawah jubah akademisi. []

Tags: Kekerasan seksualPencegahan Kekerasan SeksualPermendikbud No.30 Tahun 2021Tanpa Persetujuan Korban
Lutfiana Dwi Mayasari

Lutfiana Dwi Mayasari

Dosen IAIN Ponorogo. Berminat di Kajian Hukum, Gender dan Perdamaian

Terkait Posts

Perempuan dan Pembangunan

Perempuan dan Pembangunan; Keadilan yang Terlupakan

12 Juli 2025
Isu Disabilitas

Tidak Ada yang Sia-sia Dalam Kebaikan, Termasuk Menyuarakan Isu Disabilitas

12 Juli 2025
Negara Inklusi

Negara Inklusi Bukan Cuma Wacana: Kementerian Agama Buktikan Lewat Tindakan Nyata

11 Juli 2025
Kopi yang Terlambat

Jalanan Jogja, Kopi yang Terlambat, dan Kisah Perempuan yang Tersisih

10 Juli 2025
Humor Kepada Difabel

Sudahkah Etis Jokes atau Humor Kepada Difabel? Sebuah Pandangan Islam

10 Juli 2025
Melawan Perundungan

Melawan Perundungan dengan Asik dan Menyenangkan

9 Juli 2025
Please login to join discussion
No Result
View All Result

TERPOPULER

  • Negara Inklusi

    Negara Inklusi Bukan Cuma Wacana: Kementerian Agama Buktikan Lewat Tindakan Nyata

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Peran Perempuan dan Perjuangannya dalam Film Sultan Agung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Islam dan Persoalan Gender

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tauhid: Kunci Membongkar Ketimpangan Gender dalam Islam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Laki-laki dan Perempuan adalah Manusia yang Setara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

TERBARU

  • Pentingnya Menempatkan Ayat Kesetaraan sebagai Prinsip Utama
  • Perempuan dan Pembangunan; Keadilan yang Terlupakan
  • Perbedaan Biologis Tak Boleh Jadi Dalih Mendiskriminasi Hak Perempuan
  • Tidak Ada yang Sia-sia Dalam Kebaikan, Termasuk Menyuarakan Isu Disabilitas
  • Laki-laki dan Perempuan adalah Manusia yang Setara

Komentar Terbaru

  • M. Khoirul Imamil M pada Amalan Muharram: Melampaui “Revenue” Individual
  • Asma binti Hamad dan Hilangnya Harapan Hidup pada Mengapa Tuhan Tak Bergeming dalam Pembantaian di Palestina?
  • Usaha, Privilege, dan Kehendak Tuhan pada Mengenalkan Palestina pada Anak
  • Salsabila Septi pada Memaknai Perjalanan Hidup di Usia 25 tahun; Antara Kegagalan, Kesalahan dan Optimisme
  • Zahra Amin pada Perbincangan Soal Jilbab
  • Tentang
  • Redaksi
  • Kontributor
  • Kirim Tulisan
Kontak kami:
redaksi@mubadalah.id

© 2023 MUBADALAH.ID

Selamat Datang!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Monumen
  • Zawiyah
  • Kolom Buya Husein
  • Login
  • Sign Up

© 2023 MUBADALAH.ID