Mubadalah.id – Pernyataan ulama fikih, seperti al-Karabisi, al-Qaffal, dan juga Abu Mahasin al-Rayyani, menegaskan tentang logika hukum Islam yang harus selalu menjadi acuan. Pada kasus perjalanan perempuan, logikanya adalah perlindungan dan penyediaan keamanan bagi perempuan.
Pada masa Nabi Muhammad Saw., kabilah-kabilah Arab sering menangkap dan menjadikan perempuan sebagai tawanan, budak seks, diperkosa, dan dibunuh.
Apalagi pada saat terjadi perang secara terbuka, perempuan menjadi sasaran tindak kejahatan. Keadaan seperti ini lumrah terjadi. Pada konteks sosial seperti inilah, kewajiban mahram itu lahir.
Dengan logika hukum ini, bisa kita simpulkan bahwa hukum mahram dalam perjalanan perempuan adalah konsep perlindungan dan pengamanan.
Diwajibkan mahram berupa kerabat dekat laki-laki untuk tugas perlindungan karena memiliki jalinan emosional yang cukup kuat, sehingga pengamanan dan perlindungan bisa diberikan. Kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk terhadap perempuan juga bisa dihindari dengan kehadiran kerabatnya atau mahramnya.
Namun, kemudian pertanyaan muncul, seperti yang diungkapkan Aisyah r.a., bagaimana dengan yang tidak memiliki mahram, mahramnya teramat jauh, atau karena alasan tertentu mahram tidak bisa melakukan perlindungan dan pengamanan?
Apakah fungsi pengamanan hanya bisa dilakukan oleh mahram saja, sehingga perempuan tetap dilarang keluar bepergian jika tanpa mahram?
Bagaimana dengan kasus-kasus kejahatan yang pelakunya justru kerabat perempuan? Apakah berarti perempuan yang tidak memiliki mahram, atau mahramnya justru tidak mampu melindungi, bahkan mempecundangi, ia dilarang melakukan perjalanan?
Jawabannya tentu tidak. Karena di dalam Islam, siapa pun, termasuk perempuan, memiliki hak untuk melakukan aktivitas positif, termasuk jika harus bepergian. Apalagi kalau bepergian untuk menunaikan kewajiban, misalnya ibadah haji, mencari ilmu, mencari nafkah, dan lainnya.
Perlindungan dan Pengamanan
Dalam hal ini masyarakat harus bersama-sama mewujudkan perlindungan dan pengamanan kepada seluruh warga.
Sungguh naif jika terjadi sesuatu kepada perempuan, kemudian ia yang tidak boleh keluar untuk melakukan aktivitas dengan alasan penjagaan. Misalnya perempuan tidak boleh keluar bepergian tanpa mahram, karena khawatir akan menjadi korban kekerasan. Ini naif.
Namun, pelaku kekerasan, yang notebene laki-laki, tidak dilarang untuk bepergian. Kita tidak pernah mendengar narasi laki-laki dilarang keluar bepergian karena berpotensi untuk melakukan kejahatan terhadap perempuan.
Perlindungan perempuan atau siapa pun yang rentan, tentu saja penting. Namun, bisa kita lakukan dengan banyak cara. Tidak harus dalam wujud kerabat dekat laki-laki yang menemani.
Karena bisa jadi, yang mampu memberikan perlindungan justru adalah perempuan. Dan yang memerlukan perlindungan dan rentan adalah laki-laki.
Kita menyaksikan banyak sekali anak laki-laki yang berangkat ke luar kota untuk belajar di pesantren justru ditemani oleh ibunya, kakak perempuanya, atau kerabat dekatnya yang perempuan. Bisa juga orang lain, bukan kerabat, tetapi memiliki kedekatan dan dipercaya untuk memberikan perlindungan yang dibutuhkan. []
