Mubadalah.id – Akhir tahun 2021 lalu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak merilis data-data terkait jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang miris, dalam laporannya ditemukan bahwa terjadi tren peningkatan kasus kekerasan seksual dalam tiga tahun terakhir. Bahkan jika ditelisik lebih jauh ke belakang, kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dalam kurun 12 tahun sudah meningkat hampir delapan kali lipat atau 792 persen.
Angka statistik dari Komnas Perempuan bahkan menunjukkan bahwa setiap dua jam, setidaknya ada tiga perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Hal ini menandakan bahwa Indonesia tak lagi menjadi negeri yang aman bagi kaum perempuan untuk memenuhi hak-hak dasar dalam hidupnya.
Meski begitu, kondisi darurat kekerasan seksual justru belum ditanggapi serius oleh pemerintah dan DPR sebagai lembaga tinggi negara. Sudah jamak diketahui, RUU TPKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) yang sejatinya telah diusulkan dari tahun 2012 lalu tak kunjung disahkan. Alih-alih didukung substansinya, ketika diketok palu pertengahan Januari lalu, nyatanya banyak sekali pasal yang dihapuskan dari draf awal.
Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah hanya melihat rancangan UU PKS yang kemudian diganti namanya dengan RUU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual), sebagai solusi menghukum pelaku, bukan sebagai upaya holistik dan komprehensif mencegah munculnya kasus, hingga memulihkan korban kekerasan.
Draft terbaru justru melihat aturan hanya sebagai dasar menghukum pelaku. Padahal isu kekerasan seksual memiliki akar masalah yang sangat kompleks. Budaya patriarki kental yang dianut oleh masyarakat kita juga mengganjal bagaimana isu kekerasan seksual ditanggapi oleh publik, seperti ketika usulan pertama RUU TPKS disampaikan oleh Komnas Perempuan.
Nada-nada sumbang dalam pembahasan badan legislatif lantas menyeruak karena banyak pihak di tingkat parlemen melihat aturan ini hanyalah agenda barat dan tidak mencerminkan nilai-nilai agama serta Pancasila, hal yang justru salah kaprah dan jauh dari esensi aturan sebenarnya.
Lebih lanjut, salah satu partai bahkan mengklaim bahwa RUU TPKS adalah salah satu upaya untuk melegalisasi zina. Padahal jika ditilik lebih lanjut, tuduhan tersebut mengada-ada, dan tidak mengarah pada pasal satu pun dalam rancangan aturan ini. Mereka menyampaikan bahwa Indonesia tidak hanya darurat kekerasan seksual, tapi juga zina.
Oleh karenanya tidak lengkap jika RUU TPKS tidak menjatuhkan hukuman pada individu-individu yang melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Sedangkan, akar permasalahan zina dan kekerasan seksual amat berbeda, dan perlu disikapi dengan berbeda pula.
Penindakan pelaku zina dengan hukuman pidana pun justru kurang efektif. Oleh sebab itu, yang perlu ditekankan adalah bagaimana mendorong generasi muda untuk lebih produktif dalam bidang, dan komunitas yang ia tekuni sehingga dapat meminimalisir perbuatan negatif tersebut.
PR lain terkait dengan RUU TPKS adalah bagaimana kemudian seluruh pihak bisa mengawal hingga usulan ini ditetapkan menjadi undang-undang. Sebab, jamak kita ketahui parlemen kita belum melihat isu kekerasan seksual sebagai topik yang penting untuk diperjuangkan, berbeda dengan kebijakan ibu kota baru dan omnibus law yang sarat akan kepentingan politik dan finansial. Tak pelak, kondisi ini menjadikan kita semua harus betul-betul jeli dalam tiap tahapan lanjutan RUU agar ke depannya usulan regulasi ini tidak dijegal kembali.
Terlebih, momen menjelang 2024 tentunya akan dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk menarik simpati massa, termasuk ketua DPR kita yang sepertinya sedang menggalang dukungan jelang kontestasi politik dua tahun mendatang. Sehingga, isu RUU TPKS bisa menjadi komoditas politik yang patut diperhitungkan untuk ‘diperjualkan’, seperti ketika PKS menyampaikan bahwa alasan mereka menolak, bukan karena tidak ingin melindungi pelaku kekerasan tapi karena pasalnya tidak lengkap untuk mengurangi tingkat pergaulan bebas dan fenomena LGBTQ.
Bagi orang awam yang tidak memiliki waktu membaca pasal demi pasal dalam draft, mosi yang disampaikan oleh PKS tentu menarik. Apalagi isu-isu sejenis amatlah sensitif di kalangan masyarakat tradisional kita selama ini, sehingga ketika kesalahpahaman tersebut dilanggengkan, kita yang sudah memahami esensi ini harus terus menerus menyanggah dan memberikan opini alternatif yang memiliki landasan sama, baik itu melalui dialog publik, postingan di media sosial, hingga mendorong para anggota DPR pilihan kita untuk menyuarakan hal yang sama.
Di samping itu, mayoritas partai yang menyetujui draft RUU TPKS sendiri sebenarnya tidak betul-betul memenuhi tuntutan publik yang menginginkan aturan ini meng-cover lingkup yang lebih luas. Jenis kekerasan seksual saja dipangkas banyak, dan menyisakan hal-hal umum saja, termasuk hilangnya pasal pemaksaan perkawinan anak, hal yang masih jamak dilakukan dengan dalih ekonomi hingga menghindarkan anak dari zina.
Belum lagi hak-hak pemulihan korban yang amat terbatas, dan tidak difasilitasi secara maksimal dalam aturan, termasuk bagaimana kekerasan dalam ranah digital yang lantas tak disebutkan dalam draft terbaru. Semua itu menunjukkan bahwa meski bisa menjadi solusi isu kekerasan seksual, partisipasi publik masih diperlukan untuk mengawal rancangan aturan ini agar dapat disahkan, dan selanjutnya bisa direvisi agar kekerasan seksual tak terus memunculkan lebih banyak korban. []
