Mubadalah.id – Membicarakan mengenai pembagian warisan masyarakat muslim Indonesia selalu menimbulkan pro dan kontra. Sebagaimana diketahui dalam hukum Islam, pembagian warisan sudah ditetapkan bagian-bagiannya di dalam al-Qur’an. Bahkan hal yang menjadi polemik adalah laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian. Al-Qur’an turun pada saat perempuan memiliki kedudukan yang sangat rendah pada masyarakat jahiliyah Arab dan bahkan menjadi barang yang diwarisi. Ketika al-Qur’an mengatakan bahwa perempuan mendapatkan satu bagian, hal ini merupakan keadilan yang luar biasa pada saat itu. Perempuan yang dulunya menjadi “barang” yang diwariskan, kini mendapatkan satu bagian warisan. Inilah nilai keadilan pada saat Islam awal. Merunut sejarahnya pada masa jahiliyah, yang mendapat warisan adalah laki-laki dewasa yang sudah sanggup memanggul pedang, wanita dan anak laki-laki tidak mendapatkan warisan karena dianggap tidak mampu mempertahankan kehormatan keluarga, melakukan peperangan dan merampas harta peperangan. Islam hadir dengan merombak sistem kewarisan jahiliyah, wanita dan anak-anak mendapatkan harta warisan dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan.
Pada era modern ini banyak wanita yang menjaga kehormatan keluarga dengan menjadi tulang punggung keluarga. Maka pembagian laki-laki 2:1 ini menjadi pertanyaan yang menimbulkan pro dan kontra. Pembagian warisan dalam masyarakat Indonesia pada mulanya sesuai dengan hukum adat masing masing suku. Asas perwarisan yang dipakai masyarakat adat tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut. Masyarakat Jawa, Sunda, Sumatera, Aceh, Kalimantan, Sulawesi menganut sistem kekerabatan bilateral. Sistem kekerabatan bilateral adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Sehingga memberikan implikasi bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal waris adalah seimbang dan sama.
Adat atau ‘urf adalah salah satu istinbath hukum Islam. bahkan Imam Malik merupakan salah satu ulama yang dikenal mengedeopankan ‘urf daripada sunnah. Beliau berkeyakinan bahwa masing-masing daerah memiliki adat istiadat yang berbeda, sehingga ketika kitab Muwattha miliknya akan dijadikan undang-undang Negara, beliau menolaknya, karena beliau berpandangan masing-masing daerah memiliki imam yang fatwa-fatwanya sesuai dengan daerahnya masing-masing.
Pada masyarakat muslim Indonesia, pembagian warisan tidak ada yang seragam, ada yang memakai hukum Islam, ada yang memakai hukum adat, bahkan ada yang menggabungkan keduanya yaitu memakai hukum Islam dan hukum adat. Praktek pembagian yang tidak seragam ini karena beberapa hal di antaranya : kekukuhan memegang hukum adat, kekukuhan dalam memegang hukum Islam, menganggap tidak adil dalam pembagian sesuai hukum Islam, tidak mau repot dalam pembagian/kepraktisan. Pertanyaannya ketika hukum adat dianggap lebih adil dalam pembagian harta warisan dibandingkan hukum Islam, hal ini menimbulkan respon negatif. Satu sisi menganggap Islam tidak adil itu salah, satu sisi masyarakat yang bersikukuh memegang hukum waris Islam merasa berdosa jika tidak melaksanakannya. Dalam hal ini memerlukan penafsiran yang lebih dalam lagi. Bahwa keadilan itu relatif berdasarkan adat masing-masing daerah dan terkait dengan sistem kekerabatan. Ketika Islam turun berabad-abad silam ketika perempuan direndahkan dan menjadi barang yang diwariskan maka pembagian 2:1 itu sudah adil. Hari ini ketika perempuan sudah tidak dianggap makhluk nomor dua maka keadilan itu 1:1.
Penulis: Isti’anah.
