Mubadalah.id – Properti keluarga atau harta bersama, dengan arti harta yang dimiliki seluruh anggota keluarga atau dikuasai dua orang seperti suami istri secara bersama, tidak dikenal dalam Islam. Harta yang dihasilkan istri adalah harta istri, begitupun harta yang dihasilkan suami adalah harta suami.
Karena setiap masing-masing adalah independen atas harta miliknya masing-masing. Tidak boleh ada intervensi, pemaksaan, atau pencampuran satu pihak kepada pihak lain. Prinsipnya, ikatan pernikahan dalam Islam tidak serta merta membuat harta yang suami hasilkan, sebelum atau selama pernikahan, menjadi harta bersama yang juga istri miliki.
Begitupun sebaliknya, harta istri baik sebelum maupun selama ikatan pernikahan, tidak menjadi harta bersama yang bisa dimiliki suami. Pemanfaatan oleh pihak lain dalam pasangan hanya dianggap sah, jika ada kerelaan atau izin dari pihak yang memiliki harta tersebut.
Jika kita merujuk pada Kitab “al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu” karangan Wahbah az-Zuhaili, sebuah kompilasi paling lengkap abad ini mengenai pandangan-pandangan hukum Islam dari berbagai Mazhab, kita tiidak menemukan konsep mengenai kepemilikan bersama terhadap suatu properti akibat ikatan pernikahan.
Konsep Properti
Konsep-konsep properti yang tekait pernikahan, yang Kitab ini jelaskan, adalah hadiah/hibah pra-nikah atau saat peminangan, maskawin, nafkah, mut’ah (pemberian setelah perceraian), dan harta pengganti khulu’ (cerai atas permintaan istri).
Konsep-konsep ini satu arah dan berbasis jenis kelamin, dari laki-laki kepada perempuan. Kecuali harta pengganti khulu’ dari perempuan ke laki-laki, atau hibah yang bisa dari siapapun untuk siapapun.
Dalam konsep maskawin misalnya, seorang perempuan yang kaya raya dan tidak membutuhkan harta, tetap berhak meminta dan menerima maskawin dari suaminya yang miskin sekalipun. Begitupun nafkah tetap wajib suami berikan kepada istri yang sudah memiliki harta sebanyak apapun.
Konsep maskawin dan nafkah yang berbasis jenis kelamin ini berdasarkan pada asumsi bahwa pernikahan adalah kontrak tukar menukar (mu’âwadhah). Laki-laki menukarkan hartanya (maskawin/nafkah) untuk memperoleh kenikmatan seks dari perempuan (istrinya).
Mahar atau maskawin misalnya, ulama fiqh mendefinisikan sebagai harta yang wajib suami berikan kepada istri dalam akad nikah sebagai imbalan atas layanan seks yang suami peroleh dari istri (al-mâl alladzî yajibu fî ‘aqd an-nikâh ‘ala az-zawji fî muqâbalat al-budh’i).
Karena itu, istri berhak penuh atas maskawin hanya jika suami sudah menyetubuhinya. Jika terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan intim. Maka istri hanya berhak separoh dari maskawin yang suami berikan, sisanya harus ia kembalikan ke suami.
Tukar Menukar
Asumsi tukar menukar harta/seks ini berlanjut dalam kehidupan pernikahan terkait kewajiban nafkah suami atas istri. Suami hanya wajib memberikan nafkah kepada istri ketika istri memberi kesempatan tubuhnya bisa sang suami nikmati.
Istri yang menolak ajakan hubungan intim tanpa sebab, atau melakukan sesuatu yang membuat suami tidak bisa menyetubuhinya, seperti berpuasa sunnah, pergi jauh tanpa persetujuan suami, atau tidak bersedia pindah untuk tinggal serumah dengan suami, ia tidak berhak menerima nafkah dari suami.
Pandangan hukum fiqh yang demikian lahir berdasarkan pada asumsi bahwa nafkah dari suami setimpal dengan atau sebagai imbalan atas layanan seks dari istri.
Asumsi ini bisa mereka rasakan sejak pembahasan pertama mengenai definisi akad nikah dalam fiqh. Para ulama mendefinisikan akad nikah sebagai akad yang memperbolekan laki-laki memperoleh kenikmatan dari perempuan (ibâhat al-istimtâ’ bi al-mar’ah). Baik dengan hubungan kelamin, mencium, atau sekedar merapatkan tubuh.
Definisi kedua, akad nikah yang bertujuan untuk mendatangkan milik kenikmatan (milk al-mut’ah), di mana laki-laki boleh menikmati tubuh perempuan (hillu istimtâ’ ar-rajul min imra’ah).
Definisi ketiga yang sedikit netral, adalah bahwa akad nikah adalah yang dimaksudkan syari’at agar laki-laki memiliki kenikmatan dari tubuh perempuan, dan agar perempuan juga diperbolehkan menikmati tubuh laki-laki.
Dalam definisi terakhir ini ada perbedaan di predikit “laki-laki memiliki” sementara perempuan hanya “diperbolehkan”. Perbedaan ini memiliki konsekuensi logis turunannya dalam persoalan-persoalan hak dan kewajiban suami istri.
Tetapi kebanyakan ulama fiqh memilih definisi yang pertama dan kedua, di mana laki-laki menjadi subyek satu-satunya. Semenara definisi terakhir lebih banyak ulama kontemporer berikan. []
