Saat Perempuan Tak Berhak Memilih

Sepanjang periode hingga munculnya Islam, otoritas dan kekuasaan hanya milik laki-laki, ayah dan atau suami. Istri atau anak harus taat sepenuhnya. Bahkan, kepala keluarga yaitu ayah, berhak mengatur perkawinan anak-anaknya. Atau mempersembahkan anak perempuannya kepada para dewa.

Islam datang tepat pada saat ketimpangan jenis kelamin sedang memuncak. Bangsa Arab saat itu melihat perempuan tidak lebih sebagai pemuas nafsu seks para lelaki. Tidak sebagai bagian dari masyarakat yang pantas diakui eksistensinya.

Kala itu, perempuan nyaris tidak punya peran penting dalam membentuk sebuah peradaban. Perempuan tidak berhak ikut serta mengatur kehidupan, bahkan dengan tubuhnya sendiri ia tidak memiliki kuasa.

Baca juga: Bolehkah Perempuan Memilih Pasangannya?

Jika ditelusuri secara antropologi-sosial budaya, bagaimana pola pikir bangsa Arab tersebut membentuk cara mereka memposisikan perempuan, tentu tidak bisa terlepas dari kondisi lingkungan geografis.

Nama bangsa Arab yang diambil dari kata ‘araba-aruba’ yang berarti bergerak, yakni bangsa yang nomaden, tidak menetap. Mereka selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih menguntungkan untuk bertahan hidup.

Perpindahan yang terus menerus itu dilakukan secara bergerombol, umumnya bersama dengan anggota keluarga. Tidak heran bila sentimen kekeluargaan atau kabilah di tradisi Arab masih cukup kental hingga saat ini. Ini menyangkut kelompok eksodus atau migrasi mereka terdahulu.

Proses eksodus yang berlangsung tentu membutuhkan sebuah tenaga ekstra. Di sini peran perempuan yang cenderung dianggap lemah secara fisik tidak cukup menguntungkan. Bahkan dapat menambah beban. Dari sini pula tradisi patriarki tersebut tumbuh hingga terus memuncak.

Baca juga: Perempuan Berhak Menentukan Pasangan Nikah

Perempuan tidak lagi dipandang secara utuh. Tidak dibiarkan berbicara atas nama dirinya sendiri. Lelakilah yang berhak menilai derajat perempuan. Tidak sebaliknya, bahkan atas tubuhnya sendiri, lelaki yang menentukan masa depannya.

Saat krisis atas eksistensi perempuan ini memuncak, Islam datang untuk mencoba ‘mendekonstruksi’ pola tersebut. Secara perlahan Islam menginspirasi bahwa perempuan adalah bagian dari entitas yang tidak berbeda dengan laki-laki.

Tugas beribadah sebagai makhluk tidak pula berbeda dengan laki-laki. Yang membedakan ialah tidak lebih dari sekadar tingkat ketakwaan masing-masing.

Perempuan yang tingkat ketakwaannya lebih baik dari lelaki, ia akan dipandang baik daripada lelaki, begitu juga sebaliknya. Tolok ukurnya tidak lagi berdasar pada orientasi jenis kelamin, tetapi seberapa kuat tingkat ketakwaannya.

Upaya Islam dalam emansipasi perempuan terus berlanjut sesuai dengan semangat zaman, proses emansipasi itu tidak berhenti pada era turunnya syariat belaka. Ia masih akan terus berlanjut.

Perempuan yang termasuk bagian dari proses emansipasi, sudah sepantasnya harus memperoleh derajat yang lebih baik. Adalah keniscayaan bahwa proses sejarah semakin hari semakin baik dan progresif. Semangat zaman kini berbeda dengan zaman pertengahan.

Orang yang hidup di zaman sekarang berbeda dengan orang-orang di abad kegelapan dan pertengahan.

Dahulu perempuan tidak kuasa atas dirinya sendiri, untuk menentukan masa depan hubungan keluarganya ia harus diatur oleh pihak lain, dalam hal ini adalah ayah. Perempuan seolah tidak lebih tahu atas dirinya ketimbang ayahnya.

Tentu hal semacam ini bertolak dengan prinsip at-tasyri’ at-tadarruji dalam Ushul Fikih. Juga semangat Islam yang mengupayakan kemaslahatan untuk semua.

Fenomena perjodohan yang kini masih ‘dianggap baik’ oleh sebagian orang, sebetulnya tidak lebih dari perpanjangan pola pikir orang-orang dahulu dalam memandang perempuan.

Karena dalam perjodohan tampak nyata sekali bahwa perempuan tidak memiliki kuasa atas dirinya-tubuhnya. Perempuan tidak memiliki kuasa untuk menentukan sendiri masa depannya.

Baca juga: Bias Gender dalam Tradisi Agama dan Filsafat

Ironsinya ‘pihak lain’ (ayah) merasa berhak dan memiliki justifiksi dari teks-teks keagamaan (yang sebenarnya sudah tidak relevan) untuk memaksa perempuan menikah dengan seseorang yang bukan pilihannya.

Lantas, apakah masih relevan tradisi perjodohan dipertahankan? Karena pernikahan adalah proses pembentukan bahtera yang akan ditumpangi oleh perempuan, pasangan dan anak-anak sebagai buah cinta. Orang lain tidak berhak ikut mengaturnya karena ia bukan penumpang utama dalam bahtera itu.[]