Mubadalahnews.com,- Direktur Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia (UI) Dr. Khaerul Umam Noer, M.Si mengatakan, ada tiga persoalan utama yang menimpa perempuan. Sehingga perempuan masih dianggap sebagai objek di masyarakat.
“Persoalan utamanya (pertama), kita masih mendasarkan kepada delik aduan. Konsekuensinya adalah harus ada saksinya,” kata Umam, panggilan akrabnya kepada Mubaadalahnews.com, belum lama ini.
Maka dari itu, pihaknya mendorong melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) agar persoalan hukum tidak pada delik aduan saja.
Kemudian dalam persoalan kedua, lanjut dia, kasus kekerasan seksual perempuan masih sangat berkaitan erat dengan sosio-kultural masyarakat. Karena sosio-kultural masyarakat masih menempatkan perempuan sebagai konco wingking (perempuan yang selalu di belakang).
Sehingga, kata dia, perempuan masih dianggap sebagai pendamping. Umam mencontohkan, dalam Undang-Undang (UU) perkawinan masih menempatkan pencari nafkah utamanya adalah laki-laki bukan perempuan.
“Akibatnya perempuan tidak punya suara, juga termasuk di pengadilan,” tuturnya.
Oleh sebab itu, kalau ada perempuan menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual. Ketika mereka mengadu, maka perempuan akan dihadapkan dengan kondisi masyarakat, dan stigma masyarakat.
“Konstruksi hukum kita sendiri belum bisa membantu para perempuan ini agar punya ruang untuk menyuarakan suaranya,” tuturnya.
Selain itu, menurut Umam, persoalan ketiga adalah terkait mentalitas. Sebab masih banyak masyarakat yang menilai perempuan untuk apa mereka melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
“Itu ngapain kuliah tinggi-tinggi, dan ngapain perempuan terlalu vokal,” imbuh Umam.
Ia mencontohkan, ketika dirinya meminta peserta workshop untuk berbicara. Maka lagi-lagi, laki-laki yang selalu berbicara. Itulah kondisi realitas kehidupan sehari-hari
“Ini kenapa, karena perempuan merasa malu ngomong, dan malu untuk berbuat segala macam,” kata Umam.
Jadi kondisi perempuan di Indonesia terkait dengan kekerasan seksual. Maka mereka menjadi korban doubel, seperti korban dari pelaku, korban terhadap sistem sosio-kultural masyarakat dan korban psikologis mereka.
Maka dari itu, Umam berharap agar masyarakat yang melihat kasus kekerasan atau mengetahuinya bisa untuk melapor.
“Itu yang coba kita sasar. Nah persoalannya bagaimana mendorong teman-teman perempuan untuk bicara, karena ini sangat berkaitan erat dengan sosio-kulturalnya,” terangnya.
Itu sebabnya, pihaknya tidak bisa memberikan pemberdayaan atau perlindungan terhadap perempuan jika tidak membongkar dua hal sekaligus.
“Termasuk kita juga harus membongkar pemahaman masyarakat terkait dengan gender,” tutur Umam.
Untuk itu, Umam mengajak aktivis dan pegiat perempuan untuk membongkar konstruksi hukum, sekaligus membongkar sosio-kultural di masyarakat.
Sehingga, lanjut Umam, Pusat Gender UI selalu melakukan kajian-kajian, tidak sekedar kajian mengenai hukum tapi juga para antropolog yang bekerja di bawah.
“Hal ini untuk mengetahui karena setiap komunitas masyarakat itu punya konstruk sosio-kulturalnya berbeda-beda. Itu yang coba saya berdayakan,” tandasnya. (RUL)
Discussion about this post