• Login
  • Register
Rabu, 22 Maret 2023
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
Dukung kami dengan donasi melalui
Bank Syariah Indonesia 7004-0536-58
a.n. Yayasan Fahmina
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Kolom Buya Husein
No Result
View All Result
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Kolom Buya Husein
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
No Result
View All Result
Home Kolom Publik

UU TPKS Melarang Menikahkan Korban Kekerasan dengan Pelaku

Dalam UU ini, mengatur ketentuan tentang jerat pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan, termasuk salah satunya ialah pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku pemerkosaan

Khotimah Khotimah
01/07/2022
in Publik
0
Korban Kekerasan

Korban Kekerasan

199
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Mubadalah.id – Salah satu kasus yang terjadi di tahun 2021 lalu tepatnya di daerah Kabupaten Kutai Kartangera, Kalimantan Timur. Adapun kasusnya adalah seorang anak yang masih berumur 13 tahun menjadi korban kekerasan seksual dengan pelaku ayah tiri.

Perbuatan keji ini telah berlangsung selama 7 tahun namun ibu kandung baru mengetahui korban setelah korban tengah mengandung 5 bulan. Mirisnya, demi menutupi aib keluarga, korban terpaksa menikah dengan pelaku, yakni ayah tirinya sendiri.

Mendengar kejadian ini, Tim Reaksi Cepat  PPA Provinsi Kalimantan Timur segera melakukan komunikasi dengan korban, Ibu kandung korban, keluarga korban hingga tokoh masyarakat setempat, dan akhirnya ada kesepakatan membawa kasus ini ke ranah hukum.

Menurut Rina Zainun ketua TRC PPA Kalimantan Timur, kasus ini adalah sebuah kejahatan yang harus terlaporkan dan pelaku harus mendapat hukum yang setimpal. Rina menyayangkan kasus seperti ini terus terjadi, baik pemerkosaan oleh oknum Ayah Tiri, Ayah Kandung hingga tindak pelecehan seksual di dalam rumah tangga.

Hingga saat ini, korban kekerasan telah melahirkan anak. Kekerasan seksual menimbulkan banyak kerugian, seperti kerugian ekonomi dan sosial, serta berdampak pada penderitaan fisik dan psikologis. Korban kekerasan juga mengalami kehamilan yang tidak ia inginkan.

Daftar Isi

  • Baca Juga:
  • Bagaimana al-Qur’an Berbicara Mengenai Gender?
  • Panduan Bimbingan Skripsi Aman dari Kekerasan Seksual
  • Haideh Moghissi : Fundamentalisme Islam dan Perempuan
  • Bibit Kekerasan Simbolik di Lembaga Pendidikan
    • Menikahkan Korban Kekerasan dengan Pelaku Bukanlah Solusi
    • Pendekatan Restorative Justice

Baca Juga:

Bagaimana al-Qur’an Berbicara Mengenai Gender?

Panduan Bimbingan Skripsi Aman dari Kekerasan Seksual

Haideh Moghissi : Fundamentalisme Islam dan Perempuan

Bibit Kekerasan Simbolik di Lembaga Pendidikan

Menikahkan Korban Kekerasan dengan Pelaku Bukanlah Solusi

Dengan berbagai resiko yang akan ia terima, korban kekerasan hanya memerlukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang intensif. Namun ketika menikahkan korban dengan pelaku justru merampas hak korban dalam pemulihan baik secara fisik maupun psikisnya. Karena ada kemungkinan kejadian yang membuatnya trauma akan kembali terulang.

Akan tetapi, faktanya beberapa kasus kekerasan seksual di Indonesia, korban banyak mengalami pernikahan paksa dengan pelaku. Dalih di antaranya adalah untuk menutup aib keluarga, agar anak yang terlahir memiliki ayah, hingga menghindari tanggung jawab pidana bagi pelaku.

Berdasarkan data studi Barometer Kesetaraan Gender Tahun 2020 dari Indonesian Judicial Research Society (IJRS) yang  berbicara dengan 1.586 responden yang terlibat kasus kekerasan seksual, terdapat sebanyak 26,2 persen korban kekerasan seksual tersebut justru menikah dengan pelaku sebagai penyelesaian kasus. Sisanya bahkan tidak mendapatkan penyelesaian masalah dan pelaku menukarnya dengan membayar sejumlah uang.

Pendekatan Restorative Justice

Sebagaimana dalam pernyataan ICJR dan MAPPI FH UI memandang bahwa menikahkan korban dengan pelaku tidak akan menyelesaikan pemulihan bagi korban. Untuk hal itu ICJR dan MAPPI FH UI merekomendasikan yang seharusnya penegak hukum upayakan, yakni melalui pendekatan restorative justice.

Restorative justice yakni pendekatan yang memperhatikan kepentingan korban. Bahwa dalam prosesnya harus memperhatikan kepentingan pemulihan korban. Yakni dengan mengutamakan hak-hak korban terlebih dahulu untuk memastikan ia juga memiliki peran dalam menyelesaikan perkaranya.

Selayaknya korban juga mendapatkan hak untuk menyuarakan kerugian yang ia alami, dan menyuarakan hukuman yang setimpal bagi pelaku, yakni dengan memperhatikan kondisinya fisik maupun psikisnya..

UU TPKS Melarang Korban Kekerasan Seksual Menikah dengan Pelaku

Namun dengan pengesahan UU TPKS pada tanggal 12 April lalu, menjadi kabar bahagia untuk kita semua. Pasalnya UU ini berpihak pada hak-hak korban yang selama ini terabaikan. Dalam UU ini, mengatur ketentuan tentang jerat pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan, termasuk salah satunya ialah pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku pemerkosaan.

Dimana dalam ketentuan pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan ini, termaktub  dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU TPKS yang berbunyi sebagai berikut:

  • Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain. Atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya, atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,-.

(2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana yang dimakud ayat (1) yakni:

  1. Perkawinan anak,
  2. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau;
  3. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan.

Oleh karena itu, melalui UU TPKS ini kita bisa meluruskan aparat penegak hukum. Agar mereka tetap memperhatikan hak-hak korban, yakni dengan tidak menikahkannya dengan pelaku. Sebagaimana kita tahu, bahwa UU TPKS ini adalah UU yang baru disahkan, sehingga belum banyak yang mengetahui esensinya.

Maka, kita sebagai pejuang perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual, bisa terus mensosialisasikan dan mengkampanyekan. Yakni sosialisasi tentang pelarangan pemaksaan perkawinan antara korban dengan pelaku kekerasan seksual. []

Tags: GenderkeadilanKekerasan seksualKesetaraanPerlindungan KorbanUU TPKS
Khotimah

Khotimah

Khotimah. Saat ini, ia telah menyelesaikan studi sarjananya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selain sebagai Ketua Kohati Cabang Cirebon, saat ini bekerja di pemerintahan desa.

Terkait Posts

Perayaan Nyepi

Nilai Inklusif dalam Perayaan Nyepi 2023

22 Maret 2023
Travel Haji dan Umroh

Bagaimana Menghindari Penipuan Biro Travel Umroh dan Haji?

20 Maret 2023
Perempuan Harus Berpolitik

Ini Alasan, Mengapa Perempuan Harus Berpolitik

19 Maret 2023
Pembahasan Childfree

Polemik Pembahasan Childfree Hingga Hari Ini

18 Maret 2023
Bimbingan Skripsi, Kekerasan Seksual

Panduan Bimbingan Skripsi Aman dari Kekerasan Seksual

17 Maret 2023
Kekerasan Simbolik

Bibit Kekerasan Simbolik di Lembaga Pendidikan

16 Maret 2023
Please login to join discussion
No Result
View All Result

TERPOPULER

  • Menjadi Minoritas

    Refleksi: Sulitnya Menjadi Kaum Minoritas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Nilai Inklusif dalam Perayaan Nyepi 2023

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ramadan dan Nyepi; Lagi-lagi Belajar Toleransi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pentingnya Pembagian Kerja Istri dan Suami

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Islam Adalah Agama yang Menjadi Rahmat Bagi Seluruh Alam Semesta

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

TERBARU

  • Rahmat Allah Swt Untuk Orang Islam dan Orang Kafir
  • Islam Adalah Agama yang Menjadi Rahmat Bagi Seluruh Alam Semesta
  • Ramadan dan Nyepi; Lagi-lagi Belajar Toleransi
  • Nilai Inklusif dalam Perayaan Nyepi 2023
  • Pentingnya Pembagian Kerja Istri dan Suami

Komentar Terbaru

  • Perempuan Boleh Berolahraga, Bukan Cuma Laki-laki Kok! pada Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Miliki Potensi Sumber Fitnah
  • Mangkuk Minum Nabi, Tumbler dan Alam pada Perspektif Mubadalah Menjadi Bagian Dari Kerja-kerja Kemaslahatan
  • Petasan, Kebahagiaan Semu yang Sering Membawa Petaka pada Maqashid Syari’ah Jadi Prinsip Ciptakan Kemaslahatan Manusia
  • Berbagi Pengalaman Ustazah Pondok: Pentingnya Komunikasi pada Belajar dari Peran Kiai dan Pondok Pesantren Yang Adil Gender
  • Kemandirian Perempuan Banten di Makkah pada Abad ke-20 M - kabarwarga.com pada Kemandirian Ekonomi Istri Bukan Melemahkan Peran Suami
  • Tentang
  • Redaksi
  • Kontributor
  • Kirim Tulisan
Kontak kami:
[email protected]

© 2023 MUBADALAH.ID

No Result
View All Result
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Kolom Buya Husein
  • Login
  • Sign Up

© 2023 MUBADALAH.ID

Selamat Datang!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist