Mubadalah.id – Islam dan politik memang tidak bisa dipisahkan. Karena, keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Sejarah telah membuktikan bagaimana Islam mengambil peran besar dalam dunia politik bukan hanya sebagai agama, namun sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan merata.
Kemudian, apakah Islam melibatkan perempuan dalam urusan politik?. Tentu saja, sebagai agama yang memegang prinsip berkeadilan tidak ada larangan perempuan untuk ikut dilibatkan.
Bagi Hibat Rauf Izzat misalnya, seorang aktivis muslimah dari Mesir menyatakan bahwa kiprah politik merupakan implementasi dari tugas khilafah yang menjadi amanah manusia, baik laki-laki maupun perempuan.
Sementara bagi Syekh Yusuf al-Qardhawi, kiprah politik dalam istilah Islam adalah tugas amar ma’ruf nahi munkar. Tugas ini seperti al-Qur’an menyebutnya sebagai kerja bersama. Satu dengan yang lain (antara laki-laki dan perempuan) harus bermitra.
Sebagaimana terdapat dalam surah at-Taubah ayat 71:
وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰه وَرَسُوْلَهٗۗ اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ
Artinya: Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) ma’ruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan Allah Swt beri rahmat. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah ayat 71).
Kerjasama Laki-laki dan Perempuan
Musdah Mulia menerangkan dalam bukunya Kemuliaan Perempuan dalam Islam bahwa ayat ini dapat kita pahami sebagai kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Termasuk dalam bidang politik
Pada masa Nabi banyak perempuan yang diminta pendapatnya dalam membuat kebijakan. Sebut saja Siti Aisyah Ra beliau secara aktif memberikan pandangan nya dalam membuat kebijakan umat.
Aisyah berperan bukan hanya sebagai istri Nabi, beliau merupakan perawi yang meriwayatkan hampir 6000 teks hadis dan ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Tentunya hal ini, menjadikan beliau tempat para sahabat untuk berkonsultasi dan sumber rujukan.
Peran politik Aisyah Ra tidak berhenti saat masa hidup Nabi Saw saja, namun beliau mengambil peran dalam memimpin Perang Shiffin setelah nabi tiada.
Oleh sebab itu, dalam dunia politik, Islam memberikan hak penuh kepada perempuan untuk menunjukkan kebebasan dalam berpolitik.
Peran Perempuan Pada Masa Awal Islam
Melansir dari laman Mubadalah.id Zahra Amin dalam tulisannya Islam Mendukung Hak-hak Perempuan dalam Politik menyatakan bahwa bai’at para perempuan pada masa-masa awal Islam, merupakan bukti kebebasan bagi perempuan untuk menentukan pandangan berkaitan dengan kehidupan serta hak politik. Yakni untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan lainnya dalam masyarakat.
Islam tidak pernah menilai kualitas hambanya dari jenis kelaminnya. Semua memiliki posisi yang sama sebagai khalifah di muka bumi.
Sejalan dengan pernyataan Dr. Faqihudin Abdul Kodir dalam bukunya Qiraah Mubadalah. “Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Islam sejak pertama kali hadir, dengan segala misi spiritual dan sosialnya, adalah datang menyapa perempuan dan laki-laki tanpa kecuali tanpa diskriminasi.”
Tentu saja hal ini menjadi penguat bahwa tugas-tugas khilafah dan mengurus umat adalah tugas bersama. Mengutip dari laman mubadalah.id menegaskan bahwa manusia (laki-laki dan perempuan) adalah khalifah Tuhan di muka bumi.
Tugas mereka adalah memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia. (QS. al-Baqarah (2) : 30: QS. Huud (11): 61). Teks-teks suci tersebut mengisyaratkan keharusan laki-laki dan perempuan untuk berpolitik.
Dukungan Negara
Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, peran politik perempuan masih sangat terbatas. Hal ini terjadi, karena ada anggapan perempuan pada saat itu hanyalah pendukung suami dalam kehidupan berpolitik.
Namun, pada tahun 1950, Maria Ulfah Santoso terpilih menjadi anggota parlemen Indonesia dan merupakan perempuan pertama yang terpilih. Oleh sebab itu, hal inilah yang perlu kita berikan apresiasi.
Terlebih, hingga saat ini sudah terdapat beberapa undang-undang yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik sebagai di antaranya:
Pertama, Undang-undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan tentang untuk tidak mendapatkan diskriminasi dalam pemilu.
Kedua, UU No. 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1 tentang keterwakilan perempuan oleh partai politik dalam pemilihan umum DPR, DPD, DPRD.
Ketiga, UU no 10 tentang Pemilihan Umum anggota legislatif mensyaratkan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legistlatif. UU no 2 tahun 2008 partai politik menjamin minimal 30% keterlibatan perempuan
Dengan adanya undang-undang yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik, diharapkan para perempuan untuk bisa memanfaatkan haknya dalam memberikan advokasi, dukungan dan perlindungan kepada kelompok rentan dan korban. Serta kelompok yang dilemahkan dan direndahkan.
Melansir dari laman mpr.go.id berdasarkan Riset State of The World’s Girls Report (SOTWG) yang dipublikasikan Plan Indonesia awal tahun ini mencatat, sebanyak 9 dari 10 perempuan percaya bahwa partisipasi politik itu penting. Namun para perempuan itu juga mengakui adanya berbagai hambatan dalam proses partisipasi.
Peran Penting Perempuan di Politik
Tentunya hal ini menjadi tantangan yang menjadi tanggung jawab bersama. Partisipasi perempuan sangat diperlukan sebagai elemen terpenting dalam perumusan kebijakan menuju kemaslahatan.
Kiranya sistem patriarki dan kultural masyarakat perlulah kita kaji kembali. Karena tidak dipungkiri, walaupun sudah mendapatkan dukung agama dan negara. Akan tetapi selama anggapan masyarakat yang tidak adil gender dan masih sering mendikotomikan ruang gerak perempuan antara domestik dan publik. Maka pemenuhan kuota 30% akan lambat di realisasikan.
Harapannya semoga dukungan dan akses perempuan berpolitik semakin mudah. Wakil wakil rakyat haruslah murni kita lihat dari kapabilitas dan kemampuan individunya, baik itu laki-laki atau perempuan semua memiliki hak dan kesempatan yang sama. []
