Mubadalah.id – Menjelang pesta demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024, ada sejumlah hal yang menarik untuk saya ulas lebih mendalam tulisan ini.
Misalnya, belum lama ini, tepatnya pada 27 November 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mendeklarasikan untuk mewujudkan Pemilu Damai di 2024.
Melansir dari Tempo.co, Komisioner KPU, Idham Kholik menyebutkan bahwa Deklarasi Pemilu Damai 2024 ini bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa situasi politik damai harus diwujudkan oleh seluruh peserta pemilu dan publik Indonesia selama masa kampanye di pemilu serentak 2024.
Menurutnya, kampanye damai mencerminkan kualitas atau kematangan peradaban demokrasi elektoral Indonesia.
“Kampanye pemilu yang damai mencerminkan tidak hanya kualitas integritas elektoral, tetapi juga kualitas atau kematangan peradaban demokrasi elektoral Indonesia,” katanya.
Tentu saja tujuan KPU tersebut, bagi saya menjadi tujuan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita ingin Pemilu 2024 dapat berjalan dengan damai dan tenang. Jangan ada lagi narasi kebencian, hoaks dan permusuhan.
Deklarasi Pemilu Damai
Sehingga untuk mewujudkan Pemilu Damai 2024 ini, KPU membuat sebuah deklarasi. Adapaun isi Deklarasi Pemilu Damai 2024 itu sebagai berikut:
Pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman, serta mewujudkan suasana aman, tertib dan damai selama penyelenggaraan Pemilu.
Kedua, melaksanakan kampanye Pemilu dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain tidak melibatkan pihak yang dilarang selama masa kampanye pemilu
Ketiga, tidak melakukan politisasi SARA, menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, penghasutan, dan perbuatan politik uang selama penyelenggaraan Pemilu.
Keempat, tidak memanfaatkan tempat ibadah dalam melaksanakan kampanye.
Strategi Kominfo
Sementara itu, untuk meminimalisir terjadinya politisasi SARA, menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, penghasutan di Pemilu 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menerapkan tiga strategi, yaitu pra Pemilu, saat Pemilu, dan pasca Pemilu.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, selama Pemilu 2024 berjalan, pihaknya akan melakukan beberapa strategi, untuk mengantisipasi SARA, anti perpecahan atau polarisasi. Dan terpenting menangani hoaks untuk menjaga ruang digital.
Budi juga menjelaskan terkait tiga skema tersebut. Pertama, pada periode pra Pemilu, Kominfo akan berfokus pada ajakan anti golput (golongan putih) dan meminta masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Kedua, pada periode saat Pemilu, Kominfo akan berfokus pada ajakan untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif sampai proses pemungutan dan penghitungan selesai.
Ketiga, pada periode pasca pemilu, pihaknya akan berfokus pada ajakan untuk menjaga persatuan dalam menyikapi hasil pemilu.
Melakukan Kolaborasi
Selain itu, Menkominfo akan berkolaborasi dengan berbagai platform digital, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu. Serta pemangku kepentingan strategis lain untuk mengamplifikasi narasi Pemilu Damai 2024.
Dengan beberapa persiapan yang dilakukan oleh pemerintah, bagi saya ini menjadi salah satu usaha yang penting. Pasalnya, sebagian masyarakat kita masih mudah termakan dengan berita hoaks, narasi adu domba. Bahkan tidak sedikit, hanya karena hoaks, mereka ribut dan saling membenci.
Hal-hal yang seperti ini lah saya harapkan sudah tidak ada di dalam Pemilu 2024. Maka yang perlu kita siapkan dalam pesta demokrasi tersebut. Kita jangan mudah termakan berita bohong, narasi adu domba dan menyulut permusuhan.
Mari kita wujudkan Pemilu Damai 2024. []
