Mubadalah.id – KH. Abdurrahman Wahid atau yang akrab dikenal Gus Dur tentu memiliki nilai-nilai Islam dalam memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk perempuan di dalamnya. Tentunya nilai-nilai tersebut patut diperjuangkan oleh aktivis dan gerakan perempuan agar keadilan dan kesetaraan gender terwujud, sehingga kekerasan pada perempuan dapat dicegah. Ketua Pusat Studi Gender Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rindang Farihah mengatakan, dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan hak-hak asasi perempuan Gus Dur berlandaskan pada nilai-nilai universal.
Dalam hal ini Gus Dur berpegang pada kaidah fiqhiyah maqashid as-syari’ah. Kaidah yang menjadi rujukan ulama klasik hingga hari ini sebagai nilai-nilai universal. Maqoshid as-syariah juga dikenal dengan istilah ad-dhoruriyatul khamsah, yang bermakna 5 hal yang bersifat darurat.
“Kelima hal ini meliputi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi atau hak-hak kemanusiaan yang harus dipenuhi sehingga ketika lima hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi kedhaliman, stigmatisasi, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan warga negara minoritas,” kata Ibu Nyai Rindang kepada Mubaadalahnews, belum lama ini.
Wakil Ketua Pengurus Wilayah (PW) Fatayat NU DIY membeberkan, kelima perlindungan tersebut yaitu Hifz an-nafs wal ‘irld. Artinya perlindungan hak asasi atas jiwa dan kehormatan, terbebas dari segala diskriminasi dan kekerasan termasuk kekerasan seksual, hidup aman damai tanpa intimidasi.
Kemudian, lanjut dia, Hifdz al-dien, yaitu perlindungan dan jaminan kebebasan beragama dan beribadah sesuai yang diyakininya.
Hifdz al-‘aql sebagai perlindungan dan jaminan kebebasan berpendapat, bersyarikat, memperoleh pendidikan terbebas dari kekerasan politik.
Selain itu, ada Hifdz al-nasl, sebagai perlindungan dan jaminan memelihara dan melangsungkan keturunan, memutuskan kapan menikah dan ingin punya anak, termasuk kelestarian alam dan lingkungan.
“Terakhir Hifdz al- maal sebagai perlindungan dan jaminan kebebasan dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta, kekerasan ekonomi dan praktik-praktik yang membahayakan ekonomi,” tuturnya.
Dia menilai, sejak awal Gus Dur sejak awal telah mengingatkan tentang pentingnya melakukan pemaknaan ulang ayat sesuai dengan konteksnya agar ‘al-Islamu sholihun likullli zamanin wa makanin’ bisa terwujud.
Gagasan pribumisasi Islam dan islam sebagai etika sosial Gus Dur, kata Ibu Nyai, merupakan upaya mewujudkan ‘al-islamu shalihun likulli zamanin wa makanin’ dan Islam rahmatan lil alamin.
Maka dari itu, Gus Dur menolak upaya formalisasi agama, syariatisasi dan ideologisasi, hal ini berkait erat dengan keadilan dan kesetaraan gender. Seperti diketahui pasca reformasi marak pemberlakuan Perda Syariah di beberapa daerah yang diskriminatif dan mendeligitimasi peran perempuan serta kelompok minoritas yang ada di masyarakat.
“Jika perjuangan kita berpijak pada pemenuhan al-kulliayul khamsah di atas maka al-Islamu sholihun likulli zamanin wa makanin akan terwujud. Indah bukan?,” tandasnya. (WIN)
