Mubadalah.id – Pernahkah kita merenung sejenak untuk memikirkan seberapa besar makna sebuah istilah? Istilah tentu menjadi bagian penting representasi bahasa untuk mengungkapkan sesuatu. Koentjaraningrat juga mengungkapkan bahwa bahasa memegang peranan penting dalam proses mempelajari kebudayaan. Termasuk penggunaan istilah dalam memanggil teman disabilitas.
Realitas juga turut membuktikan bahwa tidak semua istilah merepresentasikan makna yang berkeadilan atau layak bagi semua orang. Orang-orang masih sering menggunakan kata ‘cacat’ dalam kehidupan sehari-hari.
Atau, penggunaan istilah ‘tuna’ yang sebetulnya adalah bentuk eufemisme untuk memanggil teman disabilitas. Padahal jika kita lihat di KBBI saja, keduanya punya makna yang amat buruk.
Pengungkapan hal tersebut secara kontinu justru membawa beban stigma yang mengerdilkan individu tersebut. Istilah ini sering kali mengaburkan potensi, kemampuan, dan martabat teman disabilitas.
Di sinilah pentingnya memperhatikan bahasa, karena apa yang kita ucapkan tak sekadar soal kebiasaan, tapi juga cerminan cara kita memandang orang lain.
Sejarah Penggunaan Istilah
Di Indonesia, istilah untuk menyebut teman disabilitas di Indonesia terpengaruh oleh dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang. Widiarsih mencatat setidaknya ada 10 istilah yang pernah digunakan, baik dalam interaksi sehari-hari maupun dalam dokumen legal yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan.
Setiap istilah mencerminkan cara pandang masyarakat pada zamannya. Hal tersebut juga menunjukkan bagaimana struktur sosial, bahkan negara, memposisikan individu dengan disabilitas. Penggunaan istilah tertentu tersebut bukan hanya memiliki konotasi negatif, akan tetapi bermakna diskriminatif terhadap teman disabilitas.
Secara legal, Indonesia baru benar-benar terlepas dari istilah dengan konotasi negatif terhadap teman disabilitas pada tahun 2000-an. Dengan dikenalnya istilah difabel sebagai kependekan dari ‘differently abled’.
Aktivis dan pegiat isu disabilitas biasanya menggunakan istilah tersebut. Sebagai bentuk implikasinya salah satunya termaktub dalam Peraturan Daerah Sleman (Jawa Tengah) No. 11 tahun 2002.
Pada periode berikutnya penggunaan istilah penyandang disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Istilah tersebut sebagai bentuk ratifikasi dari UNCRPD (United Nation Convention on the Rights of Person with Disability).
Lalu, mengapa kita juga sering menggunakan istilah ‘tuna’ dalam kehidupan sehari-hari untuk memanggil teman disabilitas? Seolah-olah hal tersebut ungkapan yang sopan dan lebih halus agar teman disabilitas merasa tidak sakit hati.
Pada dasarnya, istilah ini populer pada rezim Orde Baru setelah pemerintah mengesahkannya sebagai Undang-undang No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Ungkapan ‘tuna’ begitu melekat di ingatan kita semua, meskipun, sudah tidak berlaku secara dokumen legal.
Barangkali, karena hal tersebut termaktub dalam undang-undang dan berlaku sebagai kebijakan di masa Orde Baru dalam rentang waktu yang lama. Sehingga, sudah serupa warisan turun temurun yang melekat dalam ingatan masyarakay kita. Pada akhirnya hal tersebut melekat dalam alam bawah sadar kita.
Isu Disabilitas dalam Perspektif Trilogi KUPI
Dalam melihat realitas tersebut, menggunakan perspektif trilogi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) merupakan pilihan yang tepat. Trilogi tersebut, yakni makruf, mubadalah, dan keadilan hakiki.
Konsep makruf menekankan pada segala hal yang baik dan memuliakan martabat manusia. Dalam konteks disabilitas, hal ini berarti menghindari istilah yang membawa stigma, seperti cacat atau tuna, karena kata-kata tersebut dapat mengerdilkan potensi individu.
Sebaliknya, menggunakan istilah seperti penyandang disabilitas atau difabel mencerminkan penghormatan dan pengakuan atas keberagaman kemampuan.
Sementara itu, konsep mubadalah mengajarkan pentingnya relasi timbal balik yang adil. Dalam kehidupan sehari-hari, pandangan kita terhadap teman disabilitas bukan serta-merta hanya sebagai objek belas kasih, tetapi pemberian hak dan kesempatan yang sama.
Keberadaan regulasi seperti UU No. 8 Tahun 2016 menjadi langkah menuju keadilan hakiki, di mana disabilitas dipahami sebagai bagian dari keberagaman manusia yang harus dihormati, bukan dikucilkan.
Mengakhiri Penggunaan Istilah Diskriminatif
Jadi, ketika membicarakan isu disabilitas, kita tak cukup berhenti pada soal aksesibilitas. Penggunaan istilah yang berkeadilan adalah langkah kecil yang membawa arti besar. Sebuah upaya sunyi yang perlahan mengikis stigma dan menghapus batas diskriminasi.
Memilih kata yang adil mungkin tampak sederhana, tapi sesungguhnya ia adalah cermin kesadaran terdalam. Ia juga serupa komitmen yang lahir dari nurani, sebagai jalan sunyi untuk menuju keadilan. Dan sudah sepatutnya, kita dapat memandang teman disabilitas sebagai subjek penuh dan utuh. []
