Mubadalah.id – Pada tiga dasawarsa setengah terakhir ini, isu kesetaraan gender marak diperbincangkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Trend ini berkaitan dengan bangkitnya kesadaran perempuan untuk memperoleh hak yang sama dengan laki-laki di berbagai lini kehidupan, seperti kesempatan berperan di arena publik yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki.
Masalah ketimpangan perlakuan terhadap dua jenis kelamin laki–laki dan perempuan diperbincangkan dalam berbagai aspek, yakni politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, bahkan agama. Keseluruhan aspek tersebut selama ini dinilai cenderung memihak kepada laki–laki dan meminggirkan kaum perempuan.
Doktrin agama termasuk Islam, selama ini dinilai telah ikut melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan yang terimplementasi tidak hanya pada marginalisasi dan subordinasi pada berbagai sektor kehidupan, tapi bahkan sampai pada tingkat kekerasan terhadap perempuan.
Beberapa aspek dalam hukum Islam dinilai cenderung memihak kepada laki–laki dan diskriminatif terhadap perempuan. Institusi–institusi dalam hukum Islam yang sering diangkat untuk mengilustrasikan pemahaman tersebut antara lain adalah masalah kepemimpinan, persaksian, perwalian, poligami, nusyuz, kewarisan dan lain–lain. Bidang–bidang yang menjadi bagian kajian hukum Islam tersebut oleh kalangan feminis sangat bias gender.
Kondisi ini menghendaki pengkajian yang lebih mendalam. Benarkah hukum Islam telah mementingkan laki–laki dan memarginalkan kaum perempuan? Benarkah ajaran Islam bias gender? Benarkah hukum Islam patriarkis? Apakah benar hukum Islam diskriminatif terhadap kaum perempuan? Apakah aturan–aturan hukum Islam selam ini tidak cukup memberikan akses pemberdayaan, peluang, serta posisi bagi kaum perempuan yang cukup setara dengan laki–laki?
Secara umum, hukum Islam terutama dalam masalah pernikahan memberi dukungan yang sangat terhormat kepada perempuan. Kewajiban suami memberi mahar, menyiapkan tempat tinggal, dan memperlakukan perempuan secara ma’ruf, merupakan gambaran bahwa Islam sangat menghargai posisi istri. Namun pada kenyataannya masih banyak kaum perempuan dan istri masih belum memiliki haknya tersebut.
Beberapa kasus yang terjadi, para perempuan belum diberikan tempat tinggal yang layak oleh suami, sering diperlakukan secara kasar, dan bahkan perempuan hanya dijadikan sebagai objek seksual semata oleh kaum laki–laki. Padahal itu semua merupakan hak seorang perempuan dari laki–laki yang telah menikahinya.
Pada beberapa kasus lainnya, ketika seorang istri meminta haknya kepada suami, tak sedikit dari suami malah justru menganggap tuntutan istri tersebut dianggap sebagai penuntutan hak yang berlebihan dan dianggap tidak bersyukur atas pemberian suami. Dan tak jarang pula ada seorang istri yang enggan melayani suami karena sering diperlakukan kasar oleh suaminya, bahkan tidak beri nafkah.
Namun ketika seorang istri tidak melayani suami, maka akan dianggap nusyus karena sudah dianggap tidak patuh terhadap suami. Nusyus yang pengertian ini adalah membangkang, melawan, berpaling, marah dan pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari suami. Bahkan dalam kitab Uqud al Lujjain, Hasyiyah Al-Badjuri, dan beberapa kitab lainnya, mengatakan bahwa wajah istri yang kurang ceria dihadapan suami juga dianggap salah satu bentuk nusyus.
Dalam pembahasan fiqh tentang nusyus didasarkan pada Q.S. An Nisa (4):34. “Wanita–wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar”.
Dalam paparan di atas, yang menjadi masalah adalah institusi ini dinilai oleh berbagai kalangan, khususnya bagi golongan tekstualis yang menganggap hal tersebut sebagai sikap Islam yang melegalkan tindakan kekerasan terhadap istri (perempuan) .
Tentu saja tindakan sewenang–wenang suami seakan-akan dinilai dan ditolelir oleh Islam, bahkan mereka memiliki dasar pembenaran adanya institusi nusyuz tersebut sebagai motif dari berbagai macam alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merugikan pasangan suami istri tersebut.
Segi–segi semacam perbedaan dalam penafsiran dan memahami substansi hukum dan aturan lah yang kemudian rawan melahirkan bias gender dalam fiqh perempuan selama ini. Oleh karenanya sudah menjadi tugas kita bersama untuk menalar kritis semua pandangan dan pendapat yang sudah ada, kemudian disesuaikan dengan realitas sosial yang terjadi di lingkungan kita, agar hukum yang berlaku tetap maslahat sepanjang zaman. []
