Mengenal Korupsi dalam Perkawinan Anak

Mubaadalahnews.com,-  Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Indramayu dan Fakultas Hukum (FH) Universitas Wiralodra (Unwir) menggelar acara Ngabuburit, Diskusi, dan Buka Bersama dengan tema “Korupsi dalam Perkawinan Anak” di Taman Fakultas Hukum Kampus Unwir Indramayu, Sabtu, 11 Mei 2019.

Acara ini dihadiri Sekjend Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), Judhi Kristantini, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Yayuk Andriati, yang datang bersama komunitas SPAK Jakarta. 

Selain itu dari Indramayu, duduk sebagai narasumber Kepala Program Studi (Kaprodi) FH Unwir, Dr. Siti Sumartini, SH, MH. Sementara untuk moderator, digawangi Sekretaris KPI Wilayah Jawa Barat, Darwinih. Lalu sambutan pembuka acara oleh perwakilan Agen SPAK Kabupaten Indramayu Yuyun Khoerunnisa.

Dalam kesempatan tersebut diramaikan oleh komunitas GMNI Cabang Indramayu, yang dihadiri juga Ketua Cabangnya Alby Ubaedillah. Juga dari BEM FH Unwir, Noval Dwi Putra yang bertindak sebagai Ketua Panitia, dan menyampaikan sambutan selamat datang pada para tamu undangan.

Sekjend SPAK, Judhi menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu SPAK, dan bagaimana awal mula terbentuk, sebagai bagian dari tindak pencegahan korupsi di Indonesia.

“Intinya tentang bagaimana perilaku anti korupsi itu bisa ditumbuhkan. Secara khusus kami ini sedang membantu pemerintah, terutama pengawalan dana desa, karena ada potensi korupsi di setiap siklus dana desa,” terangnya.

Gerakan SPAK sendiri diinsiasi KPK, yang mempunyai 1.300 agen dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2017, SPAK memperoleh penghargaan antikorupsi tingkat dunia dalam Anti-Corruption Excellence Award (ACE AWARD), untuk kategori Anti-Corruption Youth Creativity and Engagement.

Sementara terkait dengan korupsi dalam perkawinan anak, Judhi mengaku ini merupakan  konsep yang baru di SPAK, dalam bentuk game edukatif SIDAKA. Diluncurkan KPK pada November 2018, sebelum ada putusan MK yang mengabulkan permohonan JR UU. Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang batas minimal usia perkawinan bagi anak perempuan. 

Sehingga SPAK, dikatakan Judhi, belum berani memproduksi game edukatif SIDAKA ini secara massal, karena ada beberapa materi tentang UU Perkawinan yang masih harus menunggu 3 tahun, sesuai dengan hasil keputusan MK. Jadi masih harus direvisi dulu.

“Tetapi kami sudah ada contohnya beberapa, bahkan ini sudah ada buat agen SPAK di Indramayu saya bawa satu, biar bisa dimanfaatkan teman-teman di sini untuk belajar,” ungkap Judhi.

Adapun SIDAKA merupakan alat bantu permainan, bisa menjadi sarana reflektif juga. Karena menurut Judhi, sebagai manusia kita tidak bisa merubah orang lain. Namun yang diperlukan bagaimana mendorong kesadaran dari domestic irrational menjadi public rational.

“Dan itu mungkin ketika kita melakukan penyampaiannya dalam bentuk game edukatif seperti SIDAKA,” jelasnya.

Mengapa isu perkawinan anak penting, dikatakan Judhi, karena telah membuat siklus kemiskinan semakin besar. Sehingga orang tua yang berpendidikan rendah, akan mendapatkan pekerjaan yang kurang baik dan kualitas yang rendah pula.

“Hal itu bisa membuat Human Development Index Indonesia rendah, seolah pembangunan jalan di tempat,” ujarnya.

Dengan angka perkawinan anak yang masih tinggi di Indonesia, menjadi temuan SPAK, mengapa masih tetap tinggi, padahal sudah banyak upaya yang dilakukan kawan-kawan gerakan perempuan.

“Ternyata korupsi menjadi pelicin terjadinya peluang adanya perkawinan anak. Salah satunya dengan merubah umur anak, memalsukan dokumen,” tutur dia.

Bahkan ada juga yang membuat surat keterangan kehamilan palsu agar bisa mendapatkan surat dispensasi pernikahan dari pengadilan agama. Jadi target KPK bukan pada praktik gratifikasi atau suapnya. Tapi lebih pada perilaku koruptifnya.

“Kami berharap dengan upaya ini, anak-anak dan cucu kita, tidak lagi mengenal perilaku koruptif, benar-benar hilang sama sekali,” tegasnya.

Sementara itu, Kaprodi FH Unwir Indramayu, yang biasa disapa Tini, menyambut baik atas kehadiran SPAK dan perwakilan dari KPK Jakarta. Karena isu korupsi dalam perkawinan anak sendiri merupakan hal yang baru. Tetapi dengan kerjasama yang intens, Tini optimis ke depan bisa saling bersinergi. 

Agen SPAK setiap kali Orientasi Kampus juga, menurut Tini, selalu memberi materi tentang pencegahan korupsi dengan menggunakan alat bantu game edukatif. Sebagai mahasiswa hukum memang harus paham betul dengan semua produk hukum yang ada di Indonesia.

“Kami sudah punya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FH Unwir. Dan sudah bekerjasama dengan Unit PPA Polres Indramayu, sehingga setiap kali ada penanganan kasus  hukum yang melibatkan anak serta perempuan, kami akan ikut melakukan pendampingan,”pungkasnya. (ZAH)