Mubadalah.id – Banyak sekali kasus kekerasan seksual yang ditutup-tutupi dengan dalih “menjaga nama baik”. Padahal semakin lama bangkai disimpan, baunya tercium jua. Selain itu alasan ini benar-benar merugikan korban dan sangat tidak manusiawi. Pelaku bisa bebas berbuat dan melanjutkan karier, sementara korban terjebak dengan trauma dan lukanya. Bahkan banyak yang kariernya makin melejit serta menyerang korban dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Instansi yang menutupi kasus denan dalih menjaga nama baik sebenarnya hanya sedang memelihara nama buruk. Begitu kasus terungkap ke khalayak, instansi justru akan dihujat dan dinilai tidak bertanggung jawab. Alih-alih mendapatkan nama baik, instansi tersebut justru mendapat stigma negatif dan dihindari masyarakat.
Perlu disadari bersama, sekarang ini masyarakat sudah melek, banyak komunitas yang membela korban, media dan LBH juga membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk memberikan dukungan dan advokasi. Sudah saatnya instansi berhenti menutupi kasus-kasus dan malah menyangkalnya. Instansi harus membuktikan bahwa mereka selalu menjaga integritas. Mereka harus membuktikan bahwa kantor mereka diisi oleh manusia yang berbudi luhur dan melawan kezaliman.
Mereka merepresentasikan masyarakat Indonesia apakah masih bermoral dan menjunjung tinggi akhlak mulia atau tidak. Mereka justru menekan dan menyerang korban, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Apa yang bisa diharapkan dari pesantren yang melindungi pelaku kekerasan seksual? Bagaimana masyarakat akan belajar tentang akhlak dan meneladani Nabi, jika tempat mereka belajar agama justru menjadi tempat terjadinya kekerasan? Suatu perbuatan keji dan sangat tidak manusiawi.
Apa yang bisa diharapkan dari perguruan tinggi dan sekolah yang berisi pelaku-pelaku kekerasan seksual? Bagaimana siswa belajar tentang moral jika pendidiknya tidak bermoral? Apa yang bisa dipelajari dari instansi pemerintah yang justru menjadi sarang pelaku kekerasan? Apa yang bisa diharapkan dari aparat penegak hukum yang justru membebaskan dan melindungi pelaku?
Aparat penegak hukum yang konon katanya pengayom masyarakat justru malah menjadi bagian dari pelaku yang justru menjebak korban. Dimana kah tempat aman bagi perempuan dan anak-anak? Dimana tempat aman bagi kaum yang lemah?
Instansi yang mengusut tuntas kasus kekerasan seksual perlu diberi penghargaan khusus. Alih-alih mendapat stigma negatif, masyarakat justru akan mendukung penuh. Alih-alih menghindari instansi tersebut, masyarakat justru ingin masuk ke dalamnya, karena kasus di instansi tersebut selalu diusut tuntas. Instansi yang mengusut kasus kekerasan berarti pro pada korban, membela yang lemah, yang pastinya mendukung kemanusiaan. Memanusiakan manusia.
Instansi yang mengusut dan mempublikasikan kasus kekerasan justru menjadi tempat aman karena integritas dan komitmennya. Instansi yang memberikan layanan bantuan hukum dan trauma healing pada korban justru menjadi instansi panutan. Sebaliknya instansi yang melindungi pelaku hanya akan menjadi benalu dalam masyarakat.
Sudah saatnya instansi dan aparat penegak hukum bangun dari mimpi panjangnya. Saat ini komunitas dan LBH sudah bersatu untuk mendukung korban. Saat ini media sosial menjadi alat untuk saling mendukung. Masyarakat sudah teredukasi, korban mulai bersuara, lembaga memberi perlindungan, terapi, dan advokasi.
Pemerintah harus bertindak tegas dalam hal ini. Untuk menjaga moral bangsa, perlu dibuat penghargaan bagi instansi yang mengusut kasus kekerasan seksual. Banyak orang yang masih takut akan nama baik meski harus menyakiti orang lain. Mereka lebih baik berbuat zalim daripada nama baiknya hancur.
Padahal instansi yang baik adalah yang menjaga moral dan memanusiakan manusia. Bagi orang-orang seperti ini, penghargaan lah yang paling tepat diberikan jika mengusut tuntas kasusnya. Mereka tak memiliki integritas, hasrat mereka duniawi, uang dan ketenaran adalah segala-galanya. Maka mereka perlu diberi ketenaran dengan penghargaan agar bisa memanusiakan manusia. Agar mereka bersikap layaknya manusia.
Penghargaan ini harus dibuat sebesar dan semeriah mungkin agar semua instansi dan pihak termotivasi. Semua jajaran atasan dan bawahan saling bahu membahu mencari tahu kasus kekerasan dan melaporkannya. Pemerintah juga perlu membuat sanksi bagi instansi yang sengaja menutupi kasus kekerasan seksual. Hal ini bertujuan agar ada efek jera bagi seluruh kalangan. Pelaku juga harus diberi sanksi berat agar semua orang tidak semena-mena pada korban.
Kasus kekerasan seksual banyak terjadi karena tidak ada keseriusan aparat penegak hukum dalam menanganinya. Banyaknya pelaku yang masih berkeliaran membuat mereka merasa aman dan bebas melakukan kejahatan berkali-kali.
Selain itu pemerintah juga perlu dengan segera mengesahkan RUU TPKS agar kekerasan seksual bisa berkurang. Di samping itu korban juga mendapatkan pendampingan dan terapi yang dibutuhkan. Bukan malah ditertawakan dan dikucilkan sebagaimana yang terjadi selama ini. Semoga seluruh korban dan masyarakat Indonesia dilindungi. Semoga pemerintah senantiasa diberi petunjuk agar selalu melindungi dan mengayomi rakyatnya. []
