Mubadalah.id – Nama baik PTKIN sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Hal ini buntut dari kasus viral mahasiswa yang “dianggap” mencoreng nama baik PTKIN akhir-akhir ini. Jenis kasus di kampus viralnya pun terbilang unik. Tidak hanya isu berat kasus perundungan yang saat ini sedang concern dibicarakan dunia, namun juga kasus di kampus yang ringan perkara catering makanan ma’had yang PTKIN kelola.
Evaluasi Diri Bagi Unit Pelayanan Pengaduan
Saat ini muncul tren “viralkan, kasusmu akan diselesaikan”. Tren ini satu sisi mempermudah korban menemukan jalan penyelesaian. Namun di sisi yang lain, seharusnya ini merupakan tamparan keras bagi stakeholder penentu kebijakan.
Korban yang memilih memviralkan kasusnya demi mencari penyelesaian. Artinya warning bagi pengambil kebijakan bahwa adanya ketidakpercayaan “pelanggan” pada stakeholder penentu kebijakan. Prosedur yang berbeli-belit dan belum tentu mendapatkan afirmasi positif serta ketidakjelasan akan mereka bawa kemana kasus si korban. Di mana hal ini menjadi alasan mengapa korban tidak mengadu pada unit pelayanan menjadi tren dewasa ini.
Alasan keengganan tersebut terkonfirmasi pada kasus perempuan Cikarang yang tewas di tangan suaminya sendiri. Sebelum kejadian nahas tersebut ia sempat mengadukan kepada pihak kepolisian bahwa dia mengalami KDRT. Namun tidak mendapat afirmasi dan kejelasan dari pihak kepolisian.
Hal ini tentu seharusnya menjadi perhatian bagi penentu kebijakan. Khususnya pihak-pihak pengambil keputusan terlebih sekelas kampus yang memiliki idealisme kuat sebagai institusi Pendidikan. Jangan sampai idealisme yang melekat pada kampus justru ternodai dengan sendirinya oleh pihak kampus itu sendiri.
Tugas berat menghadang kampus, bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan mahasiswa kepada unit-unit pelayanan yang mereka bangun khususnya unit pelayanan pengaduan. Berkaca pada prinsip zona integritas dalam lingkungan pemerintahan bahwa indikator kesuksesan suatu organisasi bukan terletak pada banyak-sedikitnya pengaduan yang masuk. Namun bagaiamana sebuah pengaduan bisa kita tindaklanjuti.
Semakin banyak pengaduan yang kita tindaklanjuti, maka akan meningkatkan kepercayaan mahasiswa untuk kembali melapor kepada unit terkait. Sehingga tidak lantas gegabah memviralkan permasalahan yang mereka hadapi.
Prinsip Kesalingan dalam Penyelesaian Masalah
Korban, pelaku dan kampus memiliki kedudukan setara di mata hukum. Tidak ada satu-pun kekuatan dominasi antara ketiganya. Jika ingin masalah selesai, ketiganya harus saling mengevaluasi diri. Penyelesaian tentu kita lakukan dengan duduk bersama tiga pihak tersebut untuk saling mengklarifikasi. Lalu meminta dan memberi maaf.
Bahkan karena kasus telah terlanjur viral, ketiganya perlu membuat pernyataan klarifikasi yang tersampaikan kepada khalayak. Sekali lagi, ketiga pihak, bukan salah satu atau salah dua pihak. Karena Pihak kampus seharusnya mendudukkan diri sebagai penengah (mediator), mengayomi korban dan memberi sanksi bagi pelaku.
Kampus tidak seharusnya malah mengamankan citra diri, merasa sekan-akan sebagai pihak yang dirugikan dari adanya berita buruk yang beredar. Dengan berdalih nama baik, lantas mengabaikan penyelesaian masalah. Maka klarifikasi berupa pernyataan terbuka kita perlukan di sini.
Dari sisi pelaku, yang jelas berbuat salah maka hukuman perlu kita dapatkan dalam rangka pemberian efek jera. Salah satu hukuman tersebut adalah pernyataan penyesalan dan permohonan maaf di depan khalayak. Hukuman ini terkesan tidak beradab karena mungkin dianggap mempermalukan pelaku.
Namun dalam konteks ini, hal demikian justru dalam rangka membersihkan nama baik pelaku yang videonya jelas terpampang wajah dan terlanjur beredar tanpa sensor di media sosial. Jejak digital tidak akan pernah bisa terhapus. Permintaan maaf pelaku secara terang-terangan harusnya menjadi solusi, jangan malah dibully!
Dengan demikian, korban bisa melayangkan pernyataan terbuka dalam konteks mengapresiasi kampus dalam merespon dan menangani kegaduhan yang terjadi. Bukan justru klarifikasi meminta maaf atas viralnya kasus yang ia perjuangkan. Sebagaimana terlihat dalam video klarifikasi korban perundungan di kampus yang saat ini telah beredar.
Benar jika korban meminta maaf atas kegegabahannya dalam mengunggah video ke media sosial tanpa mencari terlebih dahulu penyelesaian melalui jalur pengaduan internal. Namun akan lebih bijak dan menyejukkan jika korban menyatakan rasa terima kasih dan manjadikan hal ini pelajaran bagi siapapun. Sebab sekali lagi, jejak digital tidak akan pernah bisa hilang. []
