Yekti Kurniasih (28) dipecat oleh PLN setelah setahun lalu kawin dengan rekan satu perusahaannya. Pemutusan hubungan kerja dilakukan karena peraturan perusahaan melarang sesama karyawan menjadi suami-istri.
Yekti dengan dibantu tujuh rekan Serikat Pegawai PLN Wilayah Sumatra Selatan, Jambi, dan Bengkulu (WS2JB), kemudian menggugat UU Ketenagakerjaan terutama Pasal 153 ayat (1) huruf f ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalil mereka sederhana, tidak njlimet. Mereka merujuk pada prinsip dasar HAM yang dianut konstitusi dan UU HAM bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga. UU No. 1/1974 tentang Perkawinan juga menggariskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Baca juga: Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak
Selebihnya, pemohon menggunakan argumentasi moral. Apabila jalinan cinta sesama karyawan terhadang dengan larangan perkawinan, konsekuensinya akan timbul kumpul kebo. Itu tentu bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat.
Tok, tok, tok.. Majelis Hakim Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan Yekti dkk.
“Pertalian darah atau hubungan perkawinan adalah takdir yang tidak dapat direncanakan maupun dielakkan. Oleh karena itu, menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan HAM, adalah tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah secara konstitusional,” kata Hakim Konstitusi Aswanto saat membacakan pertimbangan putusan di Jakarta, Kamis 14 Desember 2017, sebagaimana dilansir solopos.com.
Keputusan ini tentu akan berdampak luas tidak sebatas bagi karyawan PLN saja, tapi seluruh karyawan di Indonesia. Putusan ini pun akan berdampak besar secara ekonomi maupun sosial. Ini tentu mengundang pro dan kontra.
Paska putusan, CNNIndonesia.com langsung melakukan survei di Twitter dan Facebook, 75 persen responden setuju dengan putusan MK tersebut dan sisanya hanya 25 persen tidak setuju.
Salah seorang netizen, Rinaririn Puspita termasuk yang setuju atas dicabutnya larangan menikah sekantor tersebut. Dia beralasan sangat disayangkan ketika perempuan harus mengundurkan diri dari kantor saat kariernya sedang bagus hanya karena menikah dengan rekan kerja.
Fakta sebelumnya, memang banyak perempuan yang akhirnya berhenti bekerja karena peraturan ini. Setelah putusan MK, tentunya perempuan tak harus mundur dari pekerjaannya, meski dia ‘ditakdirkan’ oleh Tuhan menemukan jodoh teman sekantor.
Tinggal bagaimana manajemen perusahaan dan pihak berkepentingan membuat karyawannya tetap profesional. Seperti melakukan mutasi atau melakukan pemecatan setelah jelas terjadi pelanggaran terhadap profesionalitas kerja.
Terlepas dari pro kontra tersebut, zaman sekarang memang sudah biasa perempuan bekerja dan tidak harus perempuan yang memilih bekerja di rumah. Sebab, peran gender laki-laki dan perempuan itu fleksibel, bukan sesuatu yang saklek. (Lihat: Kodrat? Fleksibilitas Peran Itu Hebat !!!)
Islam juga telah memberikan alasan kenapa perempuan sebaiknya berkerja. (Baca: Mengapa Perempuan Sebaiknya Bekerja ).
Jadi, perempuan yang bekerja bukan hal aneh atau bahkan dilarang dalam Islam. Pada masa Nabi, ada banyak perempuan yang bekerja untuk kehidupan keluarganya, sebut saja seperti Khadijah r.a. (istri Nabi), Ritah, Zaynab, dan Umm Syuraik (Baca: Perempuan Pemberi Nafkah Masa Nabi). Nabi pun amat menghargai mereka (Baca: Nabi Mengapresiasi Perempuan Bekerja untuk Keluarga ).[]
Discussion about this post