Mubadalah.id – Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II resmi menetapkan bahwa hukum peminggiran perempuan yang berdampak pada tidak terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah haram.
Menurut para ulama KUPI, keharaman meminggirkan perempuan itu berlaku bagi setiap lembaga negara, masyarakat sipil, organisasi sosial dan keagamaan sesuai dengan otoritas yang organisasi itu miliki.
Terlebih, keharaman meminggirkan perempuan itu berdasarkan pada dua alasan hukum, yaitu:
Pertama, risiko dan bahaya yang lebih buruk pada perempuan karena ketika perempuan dimarginalisasi dari peran-peran politik, sosial dan budaya akan semakin meningkatkan kerentanan perempuan.
Kedua, negara dirugikan karena kerja Negara menjadi tidak maksimal dalam melindungi segenap warganya.
Bahkan Islam menolak segala bahaya dan kerentanan atas bahaya tersebut. Termasuk pada perempuan (adl-dlararu yuzâlu & adl-dlararu lâ yuzâlu bi adl-dlarari). Sementara meminggirkan perempuan sejatinya juga bentuk melawan prinsip UUD 1945 pasal 30.
“Semua pihak bertanggungjawab untuk melindungi perempuan dari segala bentuk bahaya kekerasan atas nama agama. Terutama negara dalam berbagai tingkat otoritasnya, lembaga keagamaan, lembaga sosial, dunia usaha, masyarakat sipil, keluarga dan media,” kata Dr. Hj. Iklilah Muzayanah Dini, salah satu Juru Bicara Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II dalam diseminasi hasil kongres di Jakarta, Selasa, 7 Maret 2022.
Menjaga NKRI
Oleh sebab itu, Iklilah menegaskan bahwa hukum menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah wajib bagi setiap warga negara.
Karena landasan utamanya adalah, bahwa NKRI merupakan hasil dari konsensus kebangsaan (mu’ahadah wathaniyyah) dan negara kesepakatan (dar al mitsaq) yang harus kita jaga dan tepati (Qs. Al Maidah:1, Qs. Al Isra:70, Qs. Huud: 85).
“NKRI terbukti menjadi rumah besar yang aman bagi implementasi al-maqâshid asy-syar’iyyah dan spirit persaudaraan (trilogi ukhuwah). Karenanya, cinta tanah air menjadi prasyarat kesempurnaan iman seseorang yang sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945,” jelasnya.
“Bahkan perempuan memiliki pengalaman dan agensi yang terbukti berhasil dalam penyelesaian konflik dan menjaga NKRI dari disintegrasi bangsa,” tukasnya. (Rilis)
