Mubadalah.id – Poligami, praktik pernikahan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, telah menjadi topik yang kompleks dalam konteks hukum adat dan hukum positif Indonesia.
Dalam masyarakat di Indonesia, hukum adat memberikan pandangan yang bervariasi terhadap poligami. Di satu sisi, poligami sering dianggap sebagai bagian integral dari warisan budaya yang harus dipertahankan, menjadi tanda status sosial, kekayaan, dan kekuasaan seorang laki-laki.
Namun, dalam praktiknya, poligami dapat menimbulkan masalah ketidakadilan gender. Meskipun istri-istri kedua dan seterusnya memiliki status dalam masyarakat, mereka tentunya sering kali tidak memiliki hak yang setara dengan istri pertama, yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam hubungan perkawinan dan tanggung jawab keluarga.
Pendekatan Hukum Positif di Indonesia
Di sisi lain, hukum positif Indonesia, yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mengadopsi pendekatan yang berbeda terhadap poligami. Undang-undang Perkawinan secara tegas melarang atau membatasi poligami, kecuali dalam beberapa keadaan tertentu yang diatur secara ketat.
Hal ini berdasarkan pada pandangan bahwa poligami melanggar prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Maka dengan tujuan untuk memastikan perlindungan hak-hak individu, terutama hak perempuan, dan mempromosikan kesetaraan dalam hubungan perkawinan.
Larangan atau pembatasan terhadap poligami dalam hukum positif juga dengan konsekuensi hukum yang signifikan, termasuk sanksi bagi pelanggar.
Dalam mengevaluasi apakah poligami merupakan sumber keadilan, perlu kita pertimbangkan dampaknya terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan stabilitas keluarga.
Sementara beberapa masyarakat mungkin tetap mempertahankan praktik poligami sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Penting untuk mencari keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip hukum positif yang mendorong keadilan dan kesetaraan bagi semua individu.
Ini menunjukkan pentingnya dialog antara hukum adat dan hukum positif dalam menavigasi isu-isu yang kompleks. Seperti poligami demi mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.
Meskipun hukum positif dapat memberikan landasan hukum yang jelas dalam melarang poligami. Penting juga untuk memahami dan menghormati nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang mungkin memandang poligami dengan cara yang berbeda.
Dengan demikian, maka menurut saya poligami bukan menjadi solusi terbaik untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan untuk sampai ke nilai-nilai mubadalah.
Bahkan dengan melihat beragam pertimbangan hukum dan kondisi sosial yang tentunya juga akan menyakiti dari salah satu pihak. Saya kira poligami ini penting untuk menjadi pertimbangan dalam membentuk keluarga sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan. []
