Mubadalah.id – Ada pemeo yang cukup populer di tengah masyarakat: “Akal perempuan terletak pada kejelitaannya, bukan pada intelektualitasnya. Sementara kejelitaan laki-laki ada pada akalnya, bukan pada paras tubuhnya.” Ucapan ini telah berakar dalam kesadaran sosial selama berabad-abad, membentuk cara pandang yang menjadikan perempuan sebagai objek seksualitas, bukan sebagai subjek manusia seutuhnya.
Kejelitaan perempuan bukan sekadar dirayakan, tetapi juga dipamerkan, diburu, bahkan dikomodifikasi. Tubuh perempuan dijadikan etalase yang dinilai dan diatur.
Dalam logika ini, nilai perempuan seakan hanya diukur dari keindahan fisiknya, bukan dari kapasitas intelektual atau kemanusiaannya. Akibatnya, peran sosial perempuan dibentuk dalam posisi serba tidak seimbang yaitu mencinta sekaligus dicinta, mengontrol sekaligus dikontrol.
Konstruksi ini seperti Dr. Faqihuddin Abdul Kodir jelaskan dalam bukunya Pertautan Teks dan Konteks dalam Muamalah telah berkontribusi besar terhadap munculnya kekerasan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, bahkan politik yang terus-menerus menimpa perempuan.
Lebih jauh, Dr. Faqihuddin menunjukkan bahwa konstruksi sosial yang timpang ini juga menyusup ke dalam bangunan pemikiran keagamaan, termasuk dalam fikih Islam. Meskipun agama sejatinya mengangkat martabat perempuan, dalam praktik tafsir dan formulasi hukum. Perempuan justru kerap menjadi objek bagi kepentingan di luar hidupnya. Ini terlihat jelas dalam isu seksualitas.
Perempuan Hanya Subjek Seksualitas
Dalam banyak teks fikih klasik, perempuan tidak dipandang sebagai subjek yang mandiri dalam hal seksualitas. Karena identitas diri (self identity), tindakan seks (sex action), perilaku seksual (sexual behavior). Hingga orientasi seksual (sexual orientation) semuanya kerap ditentukan dan dikontrol oleh standar laki-laki.
Salah satu contohnya, menurut Faqihuddin, adalah pandangan yang menyatakan bahwa seorang istri tidak memiliki hak untuk meminta hubungan seksual dari suaminya. Bahkan lebih jauh, ada anggapan bahwa seks adalah hak penuh suami, sementara hak istri hanya nafkah harta.
Dalam kaidah fikih kita mengenalnya dengan konsep an-nafaqah fi muqabalat al-budh nafkah harta sebagai imbalan atas layanan seksual istri. Hak seksual suami menjadi dominan, dan jika tidak istri penuhi, ia bisa berdosa, bahkan mendapat laknat malaikat. Sebaliknya, jika kebutuhan seksual istri tak terpenuhi, suami tidak mendapatkan masalah apapun.
Jika bangunan fikih yang seperti ini kita terima begitu saja. Maka seksualitas perempuan hanya hadir untuk melayani dan melengkapi kepentingan laki-laki.
Ia tidak didefinisikan untuk dirinya sendiri, tetapi justru dimaknai dari luar. Ia dikontrol, disembunyikan, bahkan dipendam jika dianggap mengancam sistem yang telah mapan. Di sinilah fikih secara tidak langsung ikut melanggengkan ketimpangan relasi gender dalam masyarakat.
Padahal, sebagai agama yang membawa misi rahmatan lil alamin, Islam tidak boleh kita biarkan terjebak dalam narasi-narasi ketimpangan. Sebaliknya, Islam harus menjadi sumber keadilan sosial yang menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang setara.
Oleh karena itu, seperti Faqihuddin tegaskan dalam bukunya, penting bagi kita untuk terus mendorong lahirnya pemikiran keagamaan, khususnya fikih, yang adil dan memuliakan martabat perempuan sebagai manusia seutuhnya. []
