Mubadalah.id – Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan masih terus berlangsung di tengah masyarakat. Ketika seorang perempuan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, menjadi rektor perguruan tinggi, memimpin perusahaan, atau menduduki jabatan strategis di lembaga publik, tidak sedikit yang mempertanyakan kelayakannya.
Bahkan, berbagai anggapan pun muncul, mulai dari perempuan dinilai lebih emosional hingga keyakinan bahwa pemimpin seharusnya adalah laki-laki.
Pandangan tersebut tidak jarang diperkuat dengan argumentasi keagamaan. Sejumlah ayat Al-Qur’an maupun hadis sering dijadikan dasar untuk menolak kepemimpinan perempuan. Padahal, dalam khazanah pemikiran Islam, persoalan ini merupakan salah satu tema yang memiliki ragam penafsiran di kalangan ulama.
Karena itu, penting untuk membedakan antara ajaran agama yang bersifat normatif dengan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Tidak semua praktik sosial yang berlangsung selama berabad-abad merupakan bagian dari ajaran Islam.
Sebaliknya, sebagian di antaranya merupakan hasil konstruksi budaya yang kemudian dipahami sebagai sesuatu yang bersifat keagamaan.
Salah satu faktor yang banyak dibahas dalam kajian gender adalah budaya patriarki. Sistem sosial ini menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih besar dalam keluarga maupun ruang publik. Termasuk dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.
Dalam masyarakat yang masih terpengaruhi budaya patriarki, laki-laki sering mereka pandang lebih layak menjadi pemimpin karena lebih rasional, tegas, dan mampu mengambil keputusan. Sebaliknya, perempuan lebih sering mereka kaitkan dengan peran domestik, seperti mengurus rumah tangga dan mengasuh anak.
Cara pandang tersebut terus mereka wariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga membentuk keyakinan bahwa kepemimpinan merupakan wilayah yang secara alami menjadi hak laki-laki.
Akibatnya, ketika perempuan tampil sebagai pemimpin, kemampuannya sering kali hanya berdasarkan jenis kelamin, bukan kapasitas maupun kompetensinya.
Dalil yang Sering Menjadi Dasar Perdebatan
Dalam diskursus Islam, salah satu ayat yang paling sering menjadi rujukan adalah Surah An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah qawwam bagi perempuan karena Allah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain serta karena laki-laki berkewajiban memberikan nafkah.
Ayat tersebut kerap mereka pahami sebagai dasar bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab kepemimpinan. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup makna qawwam dalam ayat tersebut.
Sebagian ulama menafsirkan bahwa ayat itu berbicara mengenai kepemimpinan laki-laki dalam konteks rumah tangga, khususnya hubungan antara suami dan istri. Dalam pandangan ini, ayat tersebut tidak secara langsung membahas kepemimpinan perempuan dalam urusan sosial, politik, pemerintahan, maupun lembaga publik.
Selain ayat Al-Qur’an, hadis dari Abu Bakrah juga sering menjadi rujukan dalam perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda:
“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan.”
Hadis ini muncul ketika Rasulullah SAW mendapat kabar bahwa Kerajaan Persia mengangkat putri Kisra sebagai penguasa setelah wafatnya sang raja. Karena itu, sebagian ulama memahami hadis tersebut sebagai respons terhadap peristiwa politik tertentu, bukan sebagai larangan yang berlaku mutlak bagi seluruh perempuan sepanjang zaman.
Di sisi lain, terdapat pula ulama yang memandang hadis tersebut bersifat umum. Sehingga jabatan kepemimpinan tertinggi sebaiknya untuk laki-laki. Pendapat ini berkembang dalam sejumlah mazhab fikih klasik dan menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan hukum kepemimpinan.
Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama
Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan perempuan bukan merupakan isu yang memiliki satu pandangan tunggal dalam Islam.
Banyak ulama kontemporer menilai bahwa ayat maupun hadis mengenai kepemimpinan perlu kita pahami dengan mempertimbangkan konteks sejarah, tujuan syariat (maqāṣid al-syarī’ah), serta perubahan kondisi sosial masyarakat.
Sejumlah cendekiawan Muslim juga menekankan bahwa Al-Qur’an memuat banyak prinsip universal mengenai keadilan, kemaslahatan, amanah, dan kompetensi dalam menjalankan kepemimpinan.
Karena itu, kemampuan seseorang memimpin tidak hanya dari jenis kelaminnya. Melainkan oleh integritas, kapasitas, serta tanggung jawab yang ia milikinya. Dan ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan.
Pandangan tersebut semakin menguat seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Saat ini, perempuan telah banyak memimpin lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, perusahaan, perguruan tinggi, bahkan pemerintahan di berbagai negara.
Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan lebih terpengaruhi oleh kualitas manajerial, kemampuan mengambil keputusan, komunikasi, serta integritas pemimpin. Dan bukan dari jenis kelaminnya.
Karena itu, diskusi mengenai kepemimpinan perempuan sebaiknya tidak berhenti pada perdebatan tekstual. Pembacaan terhadap ayat dan hadis perlu kita lakukan secara komprehensif dengan memperhatikan konteks historis, metodologi penafsiran, serta nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan utama ajaran Islam.
Dengan demikian, perbedaan pandangan mengenai kepemimpinan perempuan dapat kita sikapi sebagai bagian dari khazanah intelektual Islam yang kaya. Yang terpenting, setiap pendapat berdasarkan argumentasi ilmiah, penghormatan terhadap perbedaan, serta komitmen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. []
