Mubadalah.id – Jakarta kemarin dan hari ini menjadi saksi bahwa pseudoharmoni pemerintah terkuak, meledak sampai mengambil nyawa seseorang. Jakarta, akhir Agustus 2025. Jalanan padat, bukan karena festival budaya atau parade merdeka, tapi karena ribuan orang turun ke jalan. Teriakan “Bubarkan DPR!” menggema lebih keras dari suara klakson. Namun anehnya, pejabat sangat hening saat rakyat memperjuangkan hak kelayakan hidup.
Sebagian rakyat masih memeriahkan Agustus sebagai bulan kemerdekaan, bahkan satu bulan penuh warga Indonesia memperingati kemerdekaan negeri ini. Ironisnya, di bulan yang seharusnya sakral ini, terkotori oleh tingkah laku pejabat yang membuat rakyat geram membuta.
Bermula dari ucapan “inisiatif membubarkan DPR adalah pikiran orang tolol”, kebijakan kenaikan gaji DPR sampai 100 juta perbulan, kasus korupsi semakin makar, dan lainnya menjadikan rakyat semakin cerdas, “oh ternyata seperti ini kelakuan pejabat”. Akan tetapi masih ada saja golongan tertentu membela dengan ucapan “negara masih aman, demokrasi utuh, keadilan sosial yang rata.” dan sebagainya.
Seakan-akan negara terasa tenang. Beginilah wajah pseudoharmoni: Rekayasa perdamaian, ketenangan yang berdiri atas luka yang disangkal.
Apa itu Pseudoharmoni ?
Pseudoharmoni adalah istilah untuk menggambarkan keharmonisan yang bersifat semu atau tidak autentik, biasanya terjadi ketika konflik, perbedaan pendapat, atau ketegangan disembunyikan demi menjaga kesan rukun atau damai.
Dengan kata lain, pseudoharmoni merujuk pada keadaan ketika ketenangan atau keharmonisan tampak terjaga, padahal sesungguhnya terdapat konflik, ketidakadilan, atau ketegangan yang ditekan demi menjaga citra “rukun”. Harmoni semu ini biasanya mengilhami ketidakjujuran sosial, penundaan perubahan, dan akhirnya potensi meledak jadi krisis.
Gampangnya, pseudoharmoni adalah keselarasan, kerukunan, kesalingan yang semu, palsu, dan samar. Biasanya pseudoharmoni ini berguna ketika mempertahankan kebijakan atau kekuasaan tertentu bersifat politis.
Apa Bahayanya Sih ?
Pertama, pejabat tidak mendengarkan aspirasi rakyat, suara rakyat yang mendesak reformasi tidak direspon serius, menumbuhkan apati atau bahkan radikalisme.
Kedua, Legitimasi Lembaga terkikis, jika pemimpin atau lembaya hanya beretorika tanpa tindakan, publik akan kehilangan kepercayaan, bahkan menimbulkan sikap anarkis dengan kebijakan yang lahir.
Ketiga, Menghambat pertumbuhan hubungan yang sehat dan jujur. Alih-alih menyadari kesalahan, setiap terjadi peristiwa yang memakan nyawa rakyat, pejabat selalu mencari dalih pembelaan dengan cara apapun. Apakah hal seperti ini akan terus menjamur sampai akar rumut?
Katanya visi misi Kementerian HAM untuk penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya? tapi nyatanya harmoni palsu menjadi topeng kebijakan. Aghh, sakit.
Ketika Diam Lebih Nyaring Dari Teriakan
Demonstrasi akan terus lantang terdengar dari luar Gedung DPR, tapi di dalam, para legislator tetap tenang, seperti pemain teater yang tak peduli pada sorakan penonton. Mereka tahu, pertunjukan tetap jalan. Mereka cukup menunggu, diam, dan menandatangani. Tidak perlu mendengar, apalagi merespons.
Contohnya salah satu Menteri yang berkata “demo apa ya? Saya kan rapat di dalam, tidak mendengar apapun, hp saya juga di luar gedung.”
Demikian karena dalam pseudoharmoni, mendengarkan suara rakyat hanya menjadi simbolik. Semacam ritual demokrasi yang menjadi tontonan agar terlihat “partisipatif”.
Sangat berbahaya bukan? Pseudoharmoni bukan sekadar masalah estetika politik ia adalah biang keladi dari tumpahnya darah di jalanan, suburnya korupsi, dan matinya akal sehat dalam pengambilan kebijakan.
Bahkan hal-hal yang sehat bisa diharmoniskan dengan yang sakit. Juga antara yang sakit dengan yang buruk, antara yang salah dengan yang benar. Pseudoharmoni menjelma halus dalam kebijakan yang menyengsarakan rakyat dengan dalih kesejahteraan.
Ketika negara sibuk menjaga citra damai sambil menolak mendengar jeritan rakyat, tragedi seperti tewasnya Affan Kurniawan menjadi semacam “kecelakaan kecil” yang dengan mudah bisa bersih melalui konferensi pers. Permintaan maaf bukanlah sesuatu yang berat, tapi nyawa? Apa yang bisa dipertanggungjawabkan jika nyawa taruhannya ?
Demokrasi Yang Jujur Memang Bising, Tapi Ia Tanda Hidup
Pseudoharmoni muncul karena negara lebih takut terlihat gaduh daripada mengakui bahwa sistemnya memang sedang sakit. Tapi demokrasi sejati bukan soal tenang, ia soal keterbukaan, tentang konflik yang kelar secara sehat, dan keberanian untuk mengakui luka.
Karena hanya dengan demokrasi yang jujur, kita bisa benar-benar damai. Dan hanya dengan keadilan, kesalingan, keselarasan harmoni kita bisa tenang bukan karena bungkaman suara, tapi karena didengarkan.
Bukankah Islam telah mengajarkan agar memanusiakan manusia, menegakkan keadilan, menjaga kesejahteraan, dan bersosial tanpa kekerasan?
Mari kita merenung sejenak untuk mendoakan tanah air ini menjadi negara dengan demokrasi yang harmonis, dan untuk almarhum Affan, semoga khusnul khatimah. Alfatihah. []
