Mubadalah.id – Belakangan ini, publik dikejutkan oleh perbandingan yang terasa menyesakkan: nasib pegawai di sektor Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut-sebut lebih baik daripada nasib guru. Bahkan, dalam beberapa kasus, gaji pegawai bagian cuci piring MBG bisa mencapai tujuh kali lipat dari gaji guru honorer. Fakta ini bukan sekadar angka. Ia adalah cermin dari persoalan serius tentang cara negara memaknai pengabdian, pendidikan, dan keadilan sosial.
Program MBG tentu memiliki tujuan mulia. Negara ingin memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, terpenuhi gizinya, dan siap belajar. Namun, pertanyaannya: apakah masuk akal ketika negara begitu dermawan pada satu sektor, sementara sektor lain yang justru menjadi fondasi utama kecerdasan bangsa dibiarkan tertatih-tatih?
Guru bukan sekadar pekerja. Mereka adalah penjaga masa depan. Mereka mendidik generasi, membentuk karakter, dan menanamkan nilai. Namun ironisnya, banyak dari mereka hidup dalam kondisi yang jauh dari sejahtera. Terutama guru honorer dan guru di daerah terpencil, yang sering kali harus menerima gaji tak sampai satu juta rupiah per bulan, bahkan setelah puluhan tahun mengabdi.
Kisah Guru di Pelosok Negeri
Di pelosok negeri, kita mengenal kisah guru yang harus berjalan kaki menembus hutan belantara, menyeberangi sungai tanpa jembatan, atau mengendarai motor di jalan berlumpur demi sampai ke sekolah. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga berjuang melawan keterbatasan fasilitas, minimnya dukungan, dan ketidakpastian status kerja. Namun semua pengorbanan itu tidak berbanding lurus dengan penghargaan yang mereka terima.
Jika benar ada pegawai MBG, bahkan di posisi non-keahlian yang memperoleh upah jauh lebih tinggi daripada guru, maka persoalannya bukan pada MBG, melainkan pada prioritas negara. Mengapa negara mampu menggaji sektor pendukung program dengan relatif layak, tetapi abai terhadap kesejahteraan guru yang telah mengabdi puluhan tahun?
Dalam perspektif keadilan sosial, ini adalah ketimpangan struktural. Negara tampak lebih responsif terhadap program yang bersifat populis dan cepat terlihat hasilnya, daripada investasi jangka panjang seperti pendidikan. Padahal, makan bergizi tanpa pendidikan yang berkualitas hanya akan menghasilkan generasi yang sehat secara fisik, tetapi rapuh secara intelektual dan moral.
Mubadalah sebagai cara pandang yang menekankan kesalingan dan keadilan relasional, mengajarkan bahwa kebijakan publik seharusnya tidak saling meniadakan. Memuliakan anak melalui pemenuhan gizi tidak boleh kita lakukan dengan mengabaikan guru yang mendidik mereka. Kesejahteraan satu kelompok seharusnya berjalan seiring dengan kesejahteraan kelompok lain, terutama mereka yang memikul tanggung jawab besar bagi masa depan bangsa.
Sayang, dalam praktiknya, guru kerap terposisikan sebagai pihak yang “harus ikhlas”. Narasi pengabdian sering menjadi alasan untuk menormalisasi upah rendah. Guru seolah dituntut terus berkorban, sementara negara merasa cukup dengan apresiasi simbolik: piagam, ucapan terima kasih, atau jargon “pahlawan tanpa tanda jasa”. Padahal, pengabdian tidak boleh kita jadikan dalih untuk ketidakadilan ekonomi.
Kritik terhadap Negara
Kita perlu jujur mengakui: sistem pendidikan kita masih menempatkan guru, terutama guru honorer, sebagai tenaga kerja kelas dua. Status yang tidak jelas, gaji yang minim, dan beban kerja yang berat menjadi realitas sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika muncul rasa perih ketika publik membandingkan nasib guru dengan pegawai sektor lain yang relatif baru namun lebih sejahtera.
Persoalan ini bukan untuk mempertentangkan guru dengan pegawai MBG. Keduanya sama-sama pekerja yang berhak atas kehidupan layak. Namun kritik ini penting untuk diarahkan kepada negara: tentang bagaimana anggaran disusun, prioritas ditentukan, dan keadilan terwujudkan. Jika negara mampu menggaji pegawai MBG dengan standar tertentu, seharusnya negara juga mampu, bahkan lebih wajib memastikan guru hidup bermartabat.
Kesejahteraan guru bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal kualitas pendidikan. Guru yang terus hidup dalam tekanan ekonomi akan sulit fokus mendidik secara optimal. Negara yang abai terhadap kesejahteraan guru sejatinya sedang mempertaruhkan masa depan generasinya sendiri.
Sudah saatnya negara berhenti memuja program, tetapi lupa pada manusia di baliknya. Makan bergizi itu penting, tetapi pendidikan yang bermutu jauh lebih menentukan arah bangsa. Dan pendidikan yang bermutu hanya mungkin lahir dari guru-guru yang dihargai, dilindungi, dan disejahterakan.
Jika hari ini nasib guru masih kalah daripada pegawai bagian cuci piring MBG, maka yang perlu kita koreksi bukan profesi mana yang lebih mulia, melainkan keberpihakan negara. Sebab keadilan sejati tidak lahir dari slogan, tetapi dari kebijakan yang berpihak pada mereka yang paling berjasa namun paling lama terabaikan. []
