Mubadalah.Id– Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan? Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Batanghari, Jambi, yang memvonis enam bulan penjara terhadap korban perkosaan di bawah umur memicu kontroversi.
Korban berinisial WA dijerat pasal 31 ayat (1) dan (2) PP 61/2014 yang melarang aborsi di atas usia kandungan 40 hari.
Korban divonis bersalah karena melakukan aborsi illegal pada 30 Mei 2018 silam. WA yang berusia 15 tahun merupakan korban pemerkosaan. Pelaku pemerkosaannya adalah kakak kandung korban berinisial AA yang berusia 17 tahun.
Kakak kandungnya telah delapan kali memperkosa WA hingga ia hamil. WA tidak berani menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya karena takut. Hingga akhirnya Ibunya mengetahui kehamilan WA kemudian diputuskan untuk aborsi pada 30 Mei 2018. Aborsi dilakukannya sendiri dengan dibantu sang Ibu, tanpa didampingi tenaga medis.
Baca juga: Belajar dari Korban Kekerasan Seksual; Waspadai Orang Terdekat
AA pelaku pemerkosa divonis dua tahun penjara, sedangkan WA yang menjadi korban tetap dijatuhi hukuman enam bulan penjara karena melakukan aborsi. Sementara sang Ibu dari keduanya kini ikut didakwa karena membantu proses aborsi. Peristiwa ini menjadi keprihatinan semua pihak, bahkan menjadi sorotan media asing.
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah, dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Agung pada 27 Juli 2018, menilai ada dilema penegakan hukum antara keadilan dan kepastian hukum dalam kasus tersebut. Pasalnya, WA yang menjadi korban pemerkosaan harus dipenjara karena melakukan aborsi terhadap calon bayi.
Kasus ini bisa diartikan sebagai inses, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang dilarang untuk dinikahkan karena adanya hubungan darah. Sebagaimana yang diketahui bahwa pasal-pasal yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara formal belum ada pengaturan tentang inses secara khusus dan tegas. Adakah celah hukum bagi perempuan korban inses?
Pada undang-undang ini yang diatur hanyalah perbuatan-perbuatan kejahatan kesusilaan, seperti perkosaan, perzinaan, dan pencabulan. Oleh karena itu, apabila terjadi kasus inses dalam masyarakat dan diajukan ke Pengadilan Negeri, maka hakim akan menerapkan pasal-pasal tentang kejahatan kesusilaan yang mendekati fakta dan alat-alat bukti yang ada.
Baca juga: Protes Perempuan terhadap Kekerasan
Penerapan pasal-pasal delik atau kejahatan kesusilaan tersebut terhadap kasus inses dalam praktiknya sebenarnya kurang tepat dan kurang dapat memberikan rasa keadilan terhadap korbannya. Karena kasus inses merupakan salah satu kasus yang memiliki karakter spesifik.
Sanksi hukum yang diterapkan tersebut masih dirasakan kurang adil sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan pengenaan sanksi untuk mencegah dan mengendalikan perbuatan kejahatan yang dilakukan pelaku.
Dalam pengertian yang luas, inses merupakan perbuatan kejahatan terhadap kesusilaan pencabulan atau perkosaan atau perzinaan dengan pemberatan. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan darah antara korban dan pelaku. Akibatnya terhadap korban lebih berat apabila dibandingnkan dengan korban pencabulan, perkosaan, ataupun perzinaan.
Dampak yang dirasakan oleh korban inses sangat merugikan pihak korban, yaitu perempuan dan anak inses yang dihasilkannya. Pihak korban, jika dilihat dari segi hukum yang ada saat ini, setiap perempuan korban inses menjadi korban yang tidak dapat dinikahkan dengan pelakunya karena adanya larangan kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan.
Sebab itu, pengaturan terhadap hak dan kewajiban anak hasil hubungan inses menjadi diskriminatif. Padahal, setiap anak yang dilahirkan di muka bumi mempunyai hak yang sama untuk diasuh dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya.
Jika korban inses hamil, maka anak tersebut hanya mempunyai hak keperdataan dengan Ibu yang melahirkan saja, tidak ada hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Pengaturan yang demikian ini tidak memberikan perlindungan hukum terhadap korban inses.
Baca juga: Perempuan dan Kesadaraan Kemanusiaan
Sebagai pihak korban dalam kasus inses, korban akan mengalami kerugian materiil dan/ataupun moril. Maka sebaiknya, dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus inses, seorang hakim seharusnya mengedepankan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan aturan yuridis formal saja.
Demikian Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan? Semoga bermanfaat. [Baca juga: Pelaku Pemerkosaan di Pesantren: Merusak Citra Pesantren]
