Mubadalah.id – Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), dr. Hasto Wardoyo lagi-lagi mengeluarkan statement unik. Ia menyampaikan statement bahwa pasangan menikah yang memutuskan untuk childfree (tidak memiliki anak) bisa membahayakan masa depan bangsa.
Perlu kita ingat, bahwa beliau adalah orang yang sama yang sebelumnya menargetkan 1 keluarga untuk setidaknya punya 1 orang anak perempuan demi menjaga supaya angka kelahiran di Indonesia tidak semakin menurun.
Bukannya berbenah dari pernyataan sebelumnya, beliau ini malah semakin mempertegas posisi negara yang dalam hal ini diwakili BKKBN yang seolah tak tahu (atau tak mau tahu) akar masalah.
Solusi-solusi personal yang beliau tawarkan itu memperlihatkan bahwa negara enggan mengintervensi akar permasalahan struktural. Seperti misalnya kemiskinan, gap pendapatan dengan kebutuhan pokok yang terlalu jauh, sulitnya mengakses pendidikan yang berkualitas, beban pengasuhan yang tidak setara akibat budaya patriarki, sulitnya mengakses jaminan hidup layak, beban generasi sandwich dan lain sebagainya.
Alih-alih mengurai masalah-masalah tersebut dan memberikan intervensi positif, negara malah mengambil shortcut dengan memonopoli pilihan individu masyarakat untuk memiliki anak.
Gagal Memahami Akar Persoalan
Kegagalan dan keengganan membaca masalah memang selalu bermuara pada kegagalan pemberian solusi. Kegagalan beruntun semacam ini sudah banyak pemerintah contohkan. Misalnya gagal memahami penyebab stunting lalu mencetuskan solusi pencegahan berupa makan siang gratis.
Gagal memahami penyebab naiknya harga bahan pokok secara nasional. Lalu mencetuskan shortcut berupa bansos. Dan kali ini juga pengulangan oleh BKKBN yang gagal memahami alasan penurunan kuantitas (dan bahkan mungkin kualitas) kelahiran. Kemudian mencetuskan shortcut berupa kewajiban pasangan untuk punya anak, dan terutama anaknya perempuan.
Memang menggunakan shortcut tak selamanya buruk, tapi shortcut yang pemerintah pilih ini kerap kali tak sedikitpun menyentuh atau mendekati akar masalah. Seandainya shortcut yang terpilih adalah memberikan insentif atau tunjangan pendidikan bagi pasangan muda yang memiliki anak, barangkali hal tersebut masih sedikit bisa kita terima.
Karena niat yang terbaca seolah ingin membantu supaya pasangan-pasangan muda dapat memberikan pendidikan yang layak untuk anaknya. Ya, meskipun sebenarnya tak juga menyelesaikan akar masalah berupa akses pendidikan yang tidak merata.
Abainya Negara terhadap Tanggung Jawab Memberikan Jaminan Hidup Layak
Tapi ujaran-ujaran kepala BKKBN ini justru memutar balikkan tanggung jawab. Negara diamanatkan untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” melalui pembukaan UUD 1945 dan seabrek aturan turunannya.
Maka sudah semestinya negara hadir untuk memberikan jaminan hidup layak. Yakni memberikan fasilitas terbaik untuk seluruh masyarakat termasuk untuk menjaga kualitas hidup dan pendidikan anak-anak. Di mana yang baru-baru ini nampak sangat kita harapkan kehadirannya oleh negara melalui BKKBN. Karena bila tidak terpenuhi, masa depan generasi bangsa dapat terancam. Harusnya hal-hal ini yang menjadi fokus utama negara.
Sementara itu, keputusan childfree ataupun memiliki keturunan adalah hak privat warga negara yang tidak seharusnya dicampuri oleh negara. Karena keputusan individu tersebut berkaitan dengan hak ketubuhan dan tidak terikat kepada kewajiban apapun untuk negara. Sehingga, mengatakan bahwa keputusan childfree dapat mengancam masa depan bangsa bukan hanya sesuatu yang keliru. Tapi juga pengabaian terhadap tanggung jawab negara dengan serta merta menyerahkannya kepada individu.
Padahal, jika negara mampu menunjukkan upaya aktif mengatasi akar masalah yang sebenarnya, bukan tidak mungkin angka dan kualitas kelahiran di Indonesia dapat meningkat dengan sendirinya. Tanpa perlu melempar bola api kepada masyarakat yang hidupnya sudah banyak dibikin susah oleh negara.
Jadi Pak Hasto, dan pejabat-pejabat publik lainnya, barangkali akan lebih bijak jika setelah ini memperbanyak membaca kajian peneliti-peneliti kita tentang penurunan angka kelahiran. Supaya dapat menjadi bahan renungan terkait intervensi apa saja yang dapat negara lakukan. Alih-alih membebankan PR negara tersebut kepada keputusan personal masyarakatnya. []
