Mubadalah.id – Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 telah disahkan pada 9 Mei 2022. Artinya telah dua tahun UU TPKS ini hadir sebagai bentuk upaya pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Namun tentunya UU ini pun tidak terlepas dari kehadiran peraturan pelaksana yang menjadi dasar pelaksanaan stakeholder dalam mengimplementasikan UU TPKS.
Peraturan pelaksana UU TPKS wajib untuk penetapan paling lambat dua tahun sejak aturan ini menjadi undang-undang. Yakni paling lambat pada 9 Mei 2024. Dalam Konferensi Pers terkait “Perkembangan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” yang terlaksana secara hybrid di Hotel Mercure Jakarta Sabang (3/5/24), Komnas Perempuan terus memantau pembahasan dan pengesahan perangkat aturan pelaksana UU TPKS.
Dari 7 (tujuh) rancangan peraturan pelaksana, ada 2 rancangan telah pemerintah sahkan. Yaitu Peraturan Presiden No 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Perpres Diklat). Selain itu, Perpres No 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Perpres UPTD PPA).
Namun, masih terdapat lima rancangan peraturan pelaksana yang belum pemerintah tetapkan. Yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Koordinasi dan Pemantauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RPP Dana Bantuan Korban TPKS. Lalu RPP Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP 4PTPKS).
Refleksi Implementasi UU TPKS
Pembahasan dan pengesahan peraturan pelaksana yang belum ada pengesahan ini tentunya menyebabkan UU ini belum berjalan dengan optimal. Meski begitu, sebagai refleksi terhadap implementasi UU TPKS dalam dua tahun terakhir menurut perwakilan Sekretaris Pokja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia Erna Mustikasari, “Kejaksaan sudah sangat proaktif dalam mendukung korban TPKS dalam bentuk dukungan dan pemikiran teknis, sehingga lahir kemudian UU TPKS yang saat ini sudah 2 tahun berjalan.”
“Pasti usia 2 tahun jika kita ibaratkan bayi masih ada salah langkah, perlu kita arahkan, kita dukung sehingga memang dalam pelaksanaannya belum sempurna dan memberikan kepuasan yang optimal bagi para pencari keadilan.”
Tantangan yang kerap kita hadapi dalam pelaksanaan UU ini karena minimnya sosialisasi ke berbagai seluruh stakeholder dan masyarakat sehingga menimbulkan ketidaktahuan kepada para stakeholder bahwa UU TPKS telah dapat kita gunakan sebagai upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan serta pemulihan korban TPKS.
Dalam hal ini di Kejaksaan telah memberikan sosialisasi seperti bimbingan teknis, diklat dengan prioritas nasional, dan TOT untuk para calon jaksa. Tujuannya agar ketika para calon jaksa telah menjadi jaksa telah mengetahui perspektif dari UU ini sendiri sehingga dapat terimplementasi dengan tepat.
Perlu Adanya Peraturan Lain
Menurut Ratna Batara perwakilan dari LBH Apik Jawa Barat juga menyampaikan bahwa sebenarnya pelaksanaan UU TPKS harus memerlukan adanya berbagai aturan yang lainnya. Tidak bisa hanya 7 peraturan karena tentu tidak bisa mendukung secara optimal.
Misalnya terkait implementasi koordinasi antara pendamping dan penyidik. Biasanya ada SOP, panduan yang bisa kita ambil dari beberapa instansi yang sudah mengimplementasikan UU ini dengan baik. Meskipun belum bisa kita samakan.
Pasal-pasal yang kita anggap sebagai pasal-pasal jembatan juga kita perlukan informasi penafsiran agar dapat membacanya dengan sama. Hal ini karena terobosan-terobosan hasil dalam UU ini menjadi tantangan bagi pemangku kewajiban (pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan lembaga layanan korban) untuk memenuhinya secara komprehensif dan kolaboratif.
Misalkan, perbedaan penafsiran dan penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan pemidanaan kekerasan seksual dalam UU TPKS. Lalu aturan teknis penanganan kasus-kasus TPKS yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam proses hukum acara dan pemenuhan hak korban.
Kemudian Agung perwakilan dari pihak KPPPA menyatakan bahwa implementasi UU TPKS ada 2 PP dan 3 Perpres yang pengajuan penetapannya sudah kepada Presiden. KPPPA menyadari bahwa data-data kasus kekerasan seksual yang mereka laporkan meningkat.
Oleh karena itu sambil menunggu pengesahan peraturan pelaksana, KPPPA juga pararel mengkompilasi terkait hasil harmonisasi RPP maupun Perpres. Harapannya di 2 tahun UU ini ketika peraturan pelaksana telah terlaksana hal-hal yang bersifat teknis pun dapat terimplementasi dengan optimal.
Apresiasi pada Seluruh Stakeholder
Siti Aminah Tardi mewakili Komnas Perempuan menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang berupaya maksimal untuk mengimplementasikan UU TPKS dengan tupoksinya masing-masing. Selain peraturan pelaksana UU TPKS, ada hal yang harus kita apresiasi. Yaitu UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana memiliki capaian penting yaitu pasal-pasal perkosaan dan pencabulan dinyatakan sebagai TPKS.
Artinya, di tahun 2026, pasal di KUHP akan merujuk pada UU TPKS. UU lainnya yang telah sinkron lainnya dengan UU ini adalah UU No. 17 Tahun 2023. Yakni tentang Kesehatan dengan pengakuan hak korban TPKS untuk mendapatkan pemulihan. Termasuk di dalamnya layanan aborsi yang tersesuaikan dengan UU KUHP.
Meskipun masih ada UU yang belum sinkron dan harmonis. Yaitu Revisi UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, yang mana prinsipnya belum sinkron dengan UU TPKS. Khususnya pada kasus KBGO atau Kekerasan Berbasis Gender Online.
Menutup Konferensi Pers ini, Ratna mengingatkan kepada seluruh stakeholder untuk percepatan dalam membahas dan mengesahkan peraturan pelaksanaan UU TPKS. Karena setiap hari selalu ada korban berjatuhan yang membutuhkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan. []
