“Kekuasaan dan kekerasan adalah dua hal yang berlawanan; di mana yang satu berkuasa secara mutlak, yang lain absen. Kekerasan muncul ketika kekuasaan terancam, tetapi jika dibiarkan, ia akan berakhir dengan hilangnya kekuasaan.” (Arendt, 1970: 56).
Mubadalah.id – Kalimat dari Hannah Arendt di atas, yang ditulis lebih dari setengah abad lalu, terasa menghantui langit Jakarta malam kemarin. Di antara kepulan asap dan gelegar suara tembakan, sesosok tubuh tergeletak tak berdaya. Ia bukan orator yang tengah membakar semangat massa, bukan pula seorang anarko yang melemparkan molotov. Ia adalah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol, yang jaket hijaunya bersimbah darah di atas aspal di depan gerbang Gedung MPR/DPR.
Kematian Affan Kurniawan bukanlah sebuah kecelakaan, bukan pula “kerusakan kolateral” dalam upaya aparat menjaga “ketertiban umum.” Kematiannya adalah sebuah tanda yang menelanjangi ilusi kekuasaan negara dan menyingkap wajah aslinya, kekerasan. Setiap kali darah warga sipil tumpah di tangan aparatnya sendiri, negara tidak sedang menunjukkan kekuasaannya, melainkan justru mempertontonkan kerapuhannya.
Dalam bukunya ‘On Violence’, Hannah Arendt membuat sebuah perbedaan antara kekuasaan (power) dan kekerasan (violence). Bagi Arendt, kekuasaan bukanlah laras senapan atau pentungan aparat. Kekuasaan lahir dari kemampuan manusia untuk bertindak bersama, dari persetujuan dan dukungan kolektif rakyat. Sebuah pemerintahan, sebuah rezim, memiliki kekuasaan sejauh ia didukung oleh legitimasi warganya.
Sebaliknya, kekerasan adalah instrumen. Ia kita gunakan ketika legitimasi itu goyah, ketika kata-kata tak lagi mempan, dan ketika satu-satunya cara untuk menuntut kepatuhan adalah dengan rasa takut.
Maka, pemandangan barikade polisi, dentuman tameng, dan ayunan pentungan di depan gedung parlemen malam itu bukan lagi parade kekuasaan. Itu adalah ritual kepanikan. Itu adalah pengakuan implisit bahwa negara sudah kehilangan dayanya untuk meyakinkan rakyat, dan kini hanya mampu memaksa.
Manifestasi Kekuasaan Rakyat
Ketika aparat menyerbu kerumunan, mereka tidak sedang berhadapan dengan “musuh”. Mereka sedang berhadapan dengan warga negara yang kekuasaannya telah mereka rampas. Para demonstran—mahasiswa, buruh, dan rakyat sipil—datang ke Senayan bukan untuk berperang. Melainkan untuk menggunakan hak paling fundamental mereka dalam demokrasi. Bertindak bersama demi menyuarakan penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka anggap mengkhianati kepentingan rakyat.
Kehadiran mereka di sana adalah manifestasi dari kekuasaan rakyat yang sesungguhnya. Dan respons negara terhadap manifestasi kekuasaan itu adalah dengan kekerasan. Ini adalah sebuah paradoks. Negara, yang seharusnya menjadi wadah bagi kekuasaan kolektif rakyat, justru menjadi agen yang memberangusnya dengan kekerasan.
Kematian Affan Kurniawan adalah contoh tragis dari kontradiksi ini. Ia, dengan jaket ojolnya, adalah cerminan dari rakyat kebanyakan yang hidupnya kian terimpit oleh kebijakan-kebijakan yang lahir dari gedung megah di hadapannya.
Ia mungkin tidak berorasi, tetapi kehadirannya di sana—entah untuk mengantarkan pesanan atau sekadar terjebak dalam arus massa—adalah bagian dari denyut nadi kehidupan kota yang terganggu oleh pertarungan antara aspirasi rakyat dan arogansi penguasa.
Kekerasan Subjektif
Di titik ini, kita perlu melangkah mundur sejenak, seperti yang Slavoj Žižek sarankan dalam bukunya ‘Violence’. Dalam hiruk pikuk pemberitaan media tentang mobil yang terbakar atau bentrokan fisik, kita terlalu sering terpaku pada apa yang ia sebut sebagai “kekerasan subjektif”.
Kekerasan subjektif adalah kekerasan yang terlihat jelas (pelaku dan korbannya jelas). Polisi memukul, demonstran melawan. Media sibuk menyorotnya, dan para politisi akan saling tuding tentang siapa yang memulai.
Namun, menurut Žižek, kekerasan yang paling berbahaya bukanlah kekerasan subjektif, melainkan “kekerasan objektif”—kekerasan yang dinormalisasi. Kekerasan objektif terbagi dua: “Kekerasan sistemik” dan “kekerasan simbolik”.
Kekerasan sistemik adalah konsekuensi dari berjalannya suatu sistem ekonomi dan politik ekstraktif. Kebijakan-kebijakan yang secara telanjang mengeksploitasi tenaga kerja atau yang melegalkan pengrusakan lingkungan atas nama “investasi” adalah contoh kekerasan sistemik ini. Kekerasan sistemik tidak memerlukan pentungan atau gas air mata. Ia bekerja dalam senyap di ruang-ruang rapat ber-AC, terlegitimasi oleh argumen-argumen teknokratis.
Sementara itu, kekerasan simbolik terwujud dalam bahasa itu sendiri, dalam cara kita mengkategorikan seseorang. Ketika seorang pejabat menyebut para demonstran sebagai “orang tolol sedunia” (Ahmad Sahroni), “perusuh”, “anarko”, atau “penunggang gelap.” Ia sedang melakukan kekerasan simbolik.
Label-label ini mereduksi perjuangan rakyat yang sah menjadi kebodohan dan tindak kriminal. Sehingga pemukulan dan bahkan pembunuhan terhadap mereka dapat dinormalisasi, seolah-olah itu adalah tindakan hukum yang wajar.
Kematian Affan Kurniawan
Demonstrasi kemarin adalah ledakan kekerasan subjektif yang terpicu oleh akumulasi kekerasan objektif itu. Rakyat turun ke jalan bukan karena haus akan kerusuhan. Melainkan karena jalanan adalah satu-satunya ruang yang tersisa ketika pintu-pintu dialog formal telah tertutup rapat oleh kekerasan sistemik dan simbolik.
Masa aksi itu adalah produk dari sebuah sistem yang berjalan “normal” namun menghasilkan ketidakadilan dan penderitaan. Dan ketika negara merespons demonstrasi ini dengan kekerasan subjektif, negara sebenarnya sedang berusaha menutupi borok kekerasan objektif yang menjadi tanggung jawabnya.
Kematian Affan Kurniawan kemarin akan semakin menyakitkan jika kita melihatnya dalam kerangka ini. Affan, bagaimana pun, adalah korban ganda. Sehari-hari, hidupnya sudah menjadi korban kekerasan sistemik. Tarif aplikasi yang tak menentu, ketiadaan jaminan sosial, jalanan yang tak ramah, dan lain sebagainya.
Malam itu, ia menjadi korban kekerasan subjektif. Narasi yang akan coba terbangun oleh para elite kemungkinan besar akan mengikuti pola yang sama. Mereka akan mencoba menggambarkan Affan sebagai bagian dari “gerombolan perusuh” untuk membenarkan tindakan aparat.
Salah satu aspek paling mengerikan dari kekerasan di negara modern, seperti yang Arendt ungkapkan, adalah sifat birokratisnya. Ia menjelma menjadi apa yang ia sebut “rule by Nobody”. Siapa yang bertanggung jawab atas kematian Affan? Apakah petugas di lapangan yang mengemudikan Barracuda? Komandan pleton yang memberi perintah? Atau Kapolri yang merancang strategi pengamanan?
Dalam labirin birokrasi, tanggung jawab ini menguap. Setiap orang hanya “menjalankan perintah” atau “mengikuti prosedur”. Hasilnya adalah sebuah “tirani tanpa tiran”, di mana kejahatan terjadi tanpa ada seorang pun yang merasa menjadi penjahatnya.
Lingkaran Birokrasi yang Tak Berujung
Kita akan segera menyaksikan ritual ini mereka mainkan. Akan ada konferensi pers, pernyataan “penyesalan mendalam”, pembentukan tim investigasi, dan janji untuk “mengusut tuntas”. Namun, kemungkinan besar, seperti kasus yang sudah-sudah, proses ini hanya akan berputar dalam lingkaran birokrasi yang tak berujung. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang akan dimintai pertanggungjawaban sepadan.
Kematian Affan akan tereduksi menjadi sebuah kasus, sebuah nomor dalam tumpukan berkas, dan keadilan bagi nyawanya akan tersesat di dalam koridor-koridor kekuasaan yang dingin dan anonim. Ini adalah mekanisme di mana kekerasan negara melanggengkan dirinya sendiri: Dengan menghilangkan wajah pelaku dan mengubah tragedi menjadi statistik.
Ketika dialog tersumbat dan ketika musyawarah hanya menjadi fasad, maka yang tersisa hanyalah teriakan dan bentrokan. Kekerasan, seperti kata Arendt, pada dasarnya bersifat instrumental. Namun, instrumen ini memiliki kecenderungan yang berbahaya: Ia sering kali mengalahkan tujuan yang hendak tercapai.
Tujuan negara adalah ketertiban, tetapi kekerasan yang digunakannya untuk mencapai ketertiban itu justru menabur benih-benih kekacauan yang lebih parah. Kekerasan mungkin bisa membubarkan kerumunan dalam satu malam, tetapi ia melahirkan luka, dendam, dan ketidakpercayaan yang akan bertahan selama bertahun-tahun. Ia merusak jalinan sosial yang rapuh yang seharusnya terjaga.
Prasasti Bisu
Di tengah puing-puing sisa bentrokan, di antara selongsong gas air mata dan bau hangus ban yang terbakar, terbaring pertanyaan fundamental tentang masa depan kita sebagai sebuah bangsa. Kekerasan yang merenggut nyawa Affan Kurniawan bukanlah insiden terisolasi.
Kematiannya adalah puncak gunung es dari realitas di mana kekuasaan semakin terpisah dari rakyatnya. Kematiannya adalah pengingat tragis bahwa aparatus negara, yang seharusnya menjadi pelindung, dapat menjadi ancaman paling mematikan.
Seperti yang Arendt peringatkan, kekerasan mungkin dapat menghancurkan kekuasaan, tetapi ia sama sekali tidak mampu menciptakannya. Setiap pentungan yang terayunkan, setiap peluru gas air mata yang ditembakkan ke arah warga negaranya sendiri, adalah erosi bagi legitimasi negara itu sendiri.
Negara mungkin berhasil memenangkan jalanan malam itu, tetapi ia telah kalah dalam pertarungan yang jauh lebih penting. Pertarungan untuk memenangkan hati dan pikiran rakyatnya.
Darah Affan Kurniawan yang mengering di aspal depan gedung parlemen adalah tanda dari kekalahan itu. Ia adalah prasasti bisu yang mengingatkan kita bahwa ketika negara hanya bisa berbicara dengan bahasa kekerasan, ia sebenarnya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ia katakan.
Daftar Pustaka
Arendt, Hannah. ‘On Violence’. Harcourt Brace Jovanovich: San Diego, 1970.
Žižek, Slavoj. ‘Violence’. Profile Books: London, 2008.
