Komnas Perempuan Rekomendasikan DPR RI Sahkan RUU P-KS

Mubadalahnews.com,- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempun (Komnas Perempuan) pada Rabu, 6 Maret 2019 merilis Catatan Tahunan (CATAHU) kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

CATAHU dengan judul Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara itu dikeluarkan bertepatan dalam memperingatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret nanti.

Di dalam CATAHU 2019 tersebut, Komnas Perempuan mencatat terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018, atau berarti naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 348.466.

Dalam hal ini, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak terkait kekerasan seksual kepada perempuan, diantaranya, elemen negara, aparat penegak hukum, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama,  tokoh adat dan kepada semua masyarakat.

Komnas Perempuan juga merekomendasikan kepada DPR RI dan pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Berikut ini rekomendasi Komnas Perempuan terkait sejumlah temuan kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2018:

1. Seluruh elemen negara (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif) perlu segera mengakhiri impunitas dan pembiaran atas sejumlah persoalan kekerasan terhadap perempuan, dengan menindak lanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh mekanisme nasional dan internasional HAM, termasuk dalam hal ini rekomendasi dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan);
2. Pemerintah dan DPR RI perlu segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, untuk menghentikan impunitas bagi pelaku kekerasan seksual dan membuka akses korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan atas ketidakberulangan, termasuk dalam hal ini menyetarakan posisi perempuan di depan hukum untuk mendapatkan perlindungan sepenuhnya atas tindakan pelanggaran hukum yang berbasis gender;
3. Aparat Penegak Hukum perlu mengoptimalkan penggunaan UU PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kasus-kasus yang rentan menempatkan perempuan sebagai pelanggar hukum;
4. Tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat agar semakin meningkatkan upaya pendidikan masyarakat agar kebiasaan, praktik, dan budaya yang mendiskriminasi perempuan dan menempatkan perempuan sebagai objek kekerasan, dapat diminimalkan;
5. Masyarakat agar tetap fokus pada perlindungan korban yang menjadi tanggung jawab pemerintah dengan pelibatan korban, keluarga, masyarakat, dan korporasi sehingga tidak mereviktimisasi perempuan korban berkelanjutan.

Komnas Perempuan berharap agar bersama-sama baik negara maupun masyarakat mencegah, mengurangi kekerasan terhadap perempuan, dan mengedepankan keadilan dan pemulihan korban. (RUL/Rilis)