Mubadalah.id – Jika ingin menggunakan konsep makruf dalam pendekatan keadilan hakiki, maka kita harus memastikan benar-benar baik bagi perempuan dalam melalui lima pengalaman biologis yang khas.
Sesuatu tidak bisa dianggap makruf, sekalipun didukung berbagai penafsiran, jika perempuan didiskriminasikan karena lima hal biologis tersebut.
Begitu pun keputusan hukum atau suatu kebijakan tidak bisa dipandang makruf jika menafikan pengalaman khas perempuan, atau justru hasilnya membuat perempuan, dengan kondisi khas tersebut, tambah sakit dan sengsara.
Pengalaman lain adalah kondisi sosial yang dalam ribuan tahun perempuan mengalami stigmatisasi (pelabelan negatif), dan subordinasi (tidak dianggap penting dalam sistem kehidupan).
Kemudian marginalisasi (peminggiran dari sistem keputusan), beban ganda antara domestik dan publik, serta kekerasan, baik fisik, psikis, seksual maupun yang lain.
Sesuatu yang makruf, misalnya, adalah jika mempertimbangkan pengalaman sosial perempuan yang rentan terhadap lima bentuk ketidakadilan ini.
Sehingga hal itu harus mampu mentransformasikan kondisi perempuan menjadi manusia dengan martabat mulia, sebagai pusat kehidupan sebagaimana laki-laki. Termasuk mereka ikut terlibatkan dalam perumusan keputusan dan kebijakan, berbagi beban dengan pasangan, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.
Fatwa KUPI
Semua fatwa KUPI adalah terang benderang, dengan pendekatan keadilan hakiki, mengupayakan transformasi sosial. Yaitu mendorong agar perempuan tidak didiskriminasi ketika mengalami pengalaman biologis tersebut dan berupaya menghapuskan segala bentuk ketidakadilan gender.
Demikianlah paradigma yang KUPI adopsi, dengan sembilan nilai dan tiga pendekatan, yang ulama perempuan implementasikan dalam kerja-kerja intelektual dan sosialnya. Termasuk dalam perumusan fatwa-fatwa oleh forum yang mereka sebut sebagai Musyawarah Keagamaan.
Sembilan nilai tersebut adalah: ketauhidan, kerahmatan, kemaslahatan, kesetaraan, kesalingan, keadilan, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan. Sementara tiga pendekatan adalah makruf, mubadalah, dan keadilan hakiki.
Paradigma ini mewarnai KUPI dalam merujuk sumber-sumber pengetahuan dalam kehidupan ini, baik yang bersumber pada wahyu seperti al-Qur’an dan Hadits. Maupun pada dinamika sosial antara teks sumber tersebut dan realitas, seperti tafsir, fiqh, qanun, adat kebiasaan, kesepakatan sosial dan global. Serta sumber-sumber pengetahuan yang lain. []
