Mubadalah.id – Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan di Rumah Tangga dan Rentan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA RI), Eni Widiyanti mengatakan, kegiatan WPS yang digelar oleh masyarakat sipil memperkuat rencana aksi nasional perempuan, perdamaian, dan keamanan. Serta hal ini juga menunjuan keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam memastikan kesuksesan agenda WPS.
”Ini merupakan agenda yang penting yang menunjukkan sejarah pemberdayaan Indonesia oleh masyarakat sipil dalam pencegahan konflik. Masyarakat sipil memainkan peran penting sebagai pembicara penhubung akar rumput dan menjadi penanganan pertama dalam menghadapi krisis di Indonesia,” kata Eni, pada Selasa, 4 Juli 2023.
Pertemuan WPS ini merupakan platform terbuka yang memungkinkan partisipasi berbagai pihak. Agenda dua hari ke depan akan menjadi penting dalam membangun WPS di tingkat nasional dan regional di ASEAN, dengan melibatkan peserta dari berbagai aktor.
Isu Sosial, Politik dan Keamanan
Termasuk, pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan isu-isu sosial, politik, dan keamanan di Asia Tenggara. Selama Pertemuan Tingkat Tinggi WPS, kami akan meninjau situasi dan implementasi WPS di setiap anggota ASEAN, serta mengevaluasi isu-isu lainnya.
”Pertemuan WPS ini akan mempersiapkan langkah-langkah pemantauan pelaksanaan rencana aksi WPS. Di bawah kepemimpinan Indonesia, kita dapat membangun fondasi WPS di Asia Tenggara, terutama di tingkat nasional dan akar rumput,” terangnya.
Selain itu, hadir juga secara online Deputi Bidang Kerjasama Internasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Andhika Chrisnayudhanto menyebutkan agenda ini menunjukkan komitmen Indonesa dalam meningkatkan perempuan, perdamaian dan keamanan. Agenda perempuan, perdamaian dan keamanan, terkait dengan perubahan iklim, manajemen bencana, dan isu lainnya.
”Dalam konteks radikalisasi, ekstremisme kekerasan, dan terorisme, agenda perempuan dan perdamaian menjadi semakin kompleks. Terlebih lagi, perkembangan teknologi, seperti internet dan media sosial, telah mempermudah aktivitas ekstremis dan teroris dalam menargetkan masyarakat rentan. Termasuk perempuan,” tegasnya.
Pemerintah tengah menyusun rencana kerja terkait perempuan, perdamaian, dan keamanan yang akan melengkapi dua rencana kerja sebelumnya yang berkaitan dengan pencegahan radikalisasi dan ekstremisme. Hingga tahun 2025, agenda ini akan menjadi dokumen penting yang akan mereka bahas dalam rapat Menteri. Hal ini penting mengingat adanya kejahatan lintas negara yang melibatkan kelompok transnasional.
Rencana Aksi
Rencana aksi terkait dengan radikalisasi dan pencegahan kekerasan memiliki empat pilar, yaitu pencegahan kekerasan dan ekstremisme, penanggulangan radikalisasi, penguatan penegakan hukum, dan peningkatan legislasi di tingkat nasional untuk mengatasi radikalisme dan ekstremisme. Kerja sama dengan mitra di tingkat lokal juga kita perlukan untuk memastikan implementasi rencana ini berjalan dengan baik.
Berdasarkan pertemuan yang diadakan di Thailand pada tahun 2019, komitmen Asia Tenggara untuk kolaborasi lintas sektor telah diakui. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen dalam penanggulangan radikalisme.
“Dalam hal ini, konsultasi dengan masyarakat sipil telah dilakukan dalam rangka merancang rencana tindakan di Bali pada tahun 2019,” paparnya.
Di agenda di Bali, penting untuk memastikan partisipasi perempuan sejalan dengan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan. Pemberdayaan perempuan dan promosi kesetaraan gender akan mendukung partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam merumuskan tindakan moderat dan toleransi yang meliputi berbagai kegiatan. Di tingkat lokal, pemerintah menyediakan sistem pendukung bagi masyarakat dan mempromosikan pengarusutamaan gender.
”Terkait dengan radikalisasi, perlu kita catat secara kolektif praktik-praktik terbaik dalam mengidentifikasi tantangan dan membangun kerja sama antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah. Lembaga lainnya juga akan memberikan kontribusi yang luar biasa dalam implementasi rencana aksi ini untuk mencapai perdamaian dan keamanan bagi perempuan,” pungkasnya. (Rilis)
