Mubadalah.id – Gusti Ratu Kanjeng Hemas menekankan pentingnya peran ulama perempuan dalam merespons persoalan kemiskinan struktural dan krisis ekologi yang semakin berdampak pada kelompok rentan. Hal tersebut disampaikannya dalam Dialog Publik Halaqah Kubra Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Jumat (12/12/2025).
Menurut GKR Hemas, perempuan, khususnya kepala keluarga perempuan, janda, pekerja informal, dan pengasuh rumah tangga, berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap kemiskinan ekstrem.
“Keterbatasan akses terhadap pekerjaan produktif, jaminan sosial, serta tingginya beban kerja perawatan membuat perempuan mengalami ketimpangan struktural yang serius,” katanya.
Ia mengutip data UNDP yang menunjukkan bahwa perempuan Indonesia menghabiskan waktu jauh lebih banyak untuk kerja perawatan daripada laki-laki. Beban tersebut, kata dia, sering kali tidak terlihat dalam sistem ekonomi, namun berdampak besar terhadap kualitas hidup perempuan.
Bencana Ekologi
Selain kemiskinan, GKR Hemas juga menyoroti bencana ekologi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Termasuk banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pada akhir November 2025.
Ia menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban dan menekankan bahwa dampak bencana paling berat dirasakan oleh perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Bencana tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga pada kesehatan, ekonomi, dan aktivitas domestik perempuan,” ujarnya.
Dalam konteks ini, GKR Hemas menilai KUPI dapat mengambil peran strategis dengan menghadirkan pemikiran keagamaan yang responsif terhadap krisis lingkungan dan keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa KUPI bukan hanya gerakan moral, tetapi juga gerakan strategis untuk keberlanjutan bangsa.
Sebagai anggota DPD RI, GKR Hemas menyatakan komitmennya untuk terus bekerja bersama KUPI. Ia menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan di DPD RI yang mencapai 34,6 persen menjadi peluang penting untuk menjembatani aspirasi gerakan ulama perempuan dengan kebijakan publik.
Dialog Publik Halaqah Kubra KUPI menjadi bagian dari refleksi nasional Gerakan Keulamaan Perempuan 2022–2025. Serta persiapan menuju KUPI III pada 2027. GKR Hemas berharap forum ini mampu melahirkan rekomendasi strategis untuk menjawab tantangan kemiskinan, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial secara berkeadilan. []
