Mubaadalah.id – Pengurus Cabang (PC) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) Cimahi menggelar diskusi tematik dan deklarasi dukungan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) di Aula Pondok Pesantren Al-Musyahadah-Cimahi, belum lama ini. Kegiatan PC Lakpesdam NU Cimahi ini dihadiri gerakan perempuan masyarakat sipil Cimahi dan Jaringan Jawa Barat.
Di antaranya hadir perwakilan dari beberapa organisasi NU, Gerakan Pemuda untuk Inklusi (GRADASI) Cimahi, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Barat, Mahasiswa Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Lajnah Imaillah (LI) Kota Cimahi, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi, Kembara (Keluarga Mahasiswa Bandung Barat), Masyarakat Adat Kampung Cireundeu, Pekerja Sosial Kota Cimahi dan para santri Ponpes Al-Musyahadah Cimahi.
Ketua Muslimat NU Kota Cimahi, Ibu Hj. Dewi Nursidah mengatakan diskusi tematik terkait RUU P-KS sangat penting untuk diedukasikan kepada masyarakat, agar masyarakat menjadi paham bahwa perempuanlah yang sering menjadi korban kekerasan seksual. Dan hal ini juga sangat tidak sejalan dengan ajaran Islam, Islam sendiri mengajarkan untuk memuliakan perempuan.
“Saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini, karena melihat urgensinya kebanyakan kekerasan seksual ini dialami oleh perempuan. Ini tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam, karena ajaran Islam sendiri sangat memuliakan perempuan, ada beberapa ayat-ayat dan hadits yang memerintahkan untuk memuliakan perempuan,” kata Dewi sapaan akrabnya, saat memberi sambutan.
Untuk itu Dewi mengajak masyarakat untuk mendukung agar RUU P-PKS segera disahkan.
“Kita tentu tidak mau bukan, jika untuk dilecehkan. Untuk itu, penting sekali untu mendukung pengesahan RUU P-KS ini,” ungkapnya.
Sementara itu, panitia penyelenggara kegiatan Risma Rahmawati menyampaikan, data angka kasus kekerasan seksual dari tahun ke-tahun selalu mengalami peningkatan. Misalnya data dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menunjukkan kekerasan seksual terjadi disemua ranah yaitu personal, publik dan negara. Jumlah kekerasan seksual paling tinggi terjadi di ranah personal.
“Di ranah personal artinya kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban,” kata Risma.
Maka dari itu menurut Risma, sangat penting untuk memahami isu tersebut, karena kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja dan kapanpun.
“Situasi ini mematahkan mitos bahwa rumah adalah tempat yang aman, karena terbukti banyak kasus kekerasan justru terjadi di rumah,” jelas Risma.
Data yang diperoleh dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2KBP3A) pada tahun 2018 terjadi 29 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, 20 kasus terhadap anak, dan 9 kasus dialami oleh perempuan. Di antaranya kasus pencabulan, human trafficking, KDRT dan dilakukan oleh orang terdekat, seperti kakek, paman, bahkan ayah.
Risma mengingatkan, adanya RUU P-KS ini menjadi sebuah angin segar bagi kasus-kasus yang selama ini cacat hukum atau tidak ada payung hukumnya, agar bisa melindungi korban dan hak-hak korban dapat dipenuhi.
“Untuk itu RUU P-KS penting untuk segera disahkan, sebab jika tak kunjung disahkan di periode sekarang, pada masa jabatan DPR yang baru ditakutkan RUU ini akan diolah atau dibahas lagi dari awal,” tandasnya. (RUL)
